config

Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi NTT, Lydia Kurniawati Christyana
(tengah) ketika memberikan keterangan pers di Gedung Keuangan Negara Kupang, Selasa (29/1/2019). 

KUPANG--Provinsi NTT di tahun 2019 mendapat alokasi anggaran dari APBN senilai Rp 34, 35 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari belanja belanja transfer senilai Rp 24,49 triliun dan sisanya belanja pemerintah pusat untuk instansi vertikal di daerah.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi NTT, Lydia Kurniawati Christyana dalam keyerangan persnya usai acara Tasyakuran Hari Bakti Perbendaharaan Negara di Gedung Keuangan Negara Kupang, Selasa (29/1/2019).

Lydia mengatakan, belanja transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil Rp 260 miliar, , Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam Rp 33 miliar, DAU Rp 14,043 triliun, DAK Rp 3,4 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp 19 miliar, Dana Desa Rp 3,02 triliun dan sisanya DAK Non Fisik. "Alokasi anggaran dari APBN untuk NTT ini meruoakan bentuk hubungan keuangan pusat dan daerah," kata Lydia.

Lydia mengungkapkan, khusus DAK fisik pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan DAK fisik tahun sebelumnya.

"Pada tahun 2017, NTT mendapat alokasi DAK fisik Rp 2,9 triliun. Tahun 2018 senilai Rp 3,1 triliun dan tahun 2019 senilai Rp 3,4 triliun," kata Lydia.

Lydia mengungkapkan, pada tahun 2019, ada beberapa agenda penting yang menjadi fokus pembiayaan dari APBN di NTT yakni: pertama, pembangunan sumber daya manusia antara lainelalui pencegahan dan penanganan stunting.

Kedua, penguatan infrastruktur melalui program pembangunan lingkar luar Kota Kupang, Pembangunan Bendungan Temef di Kabupaten TTS, Pembangunan Waduk Napunggete di Kabupaten Sika, Pembangunan Waduk Lambo di Mbay, Kabupaten Nagekeo,

Pembangunan Jaringan Air Minum di Tilong, Kabupaten Kupang, Jaringan Air Minum di Magepanda, Kabupaten Sika.Ketiga, Program Perlindungan Sosial. Keempat, Pesta Demokrasi atau Pemilu. Kelima, birokrasi yang efektif dan efisien. Keenam, antisipasi ketidakpastian bencana.

Sumber : Pos Kupang Selasa, 29 Januari 2019