config

Pertumbuhan Ekonomi

Laju Petumbuhan Ekonomi di NTT dan Nasional Tahun 2013-2018

Periode

Nusa Tenggara Timur

Nasional

2013

5,56

5,78

2014

5,04

5,02

2015

5,13

4,79

2016

5,18

5,02

2017

5,16

5,07

           2018                    5,13           5,17
 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan  KEKR Provinsi NTT Bulan Februari 2019 yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018 berdasarkan harga berlaku sebesar 99.087,3 milyard rupiah atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 90.757,6 milyard rupiah.

Sumbangan terbesar untuk ProdukDomestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) NTT tahun 2018 adalah dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan 28,40 persen. Berikutnya adalah dari lapangan usaha Adminsitrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan 13,34 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan 11,06 persen, dan lapangan usaha Konstruksi memberi sumbangan 10,84 persen terhadap PDRB ADHB. Berdasarkan harga konstan 2010, perekonomian NTT pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 5,13 persen, sedikit mengalami percepatan dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 5,11 persen. Seluruh lapangan usaha pada tahun 2018 mencatat pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2018 dicapai oleh lapangan usaha Penyedia Akomodasidan Makan Minum sebesar 12,16 persen.

 

 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB NTTTahun 2013-2017

Uraian

2013

2014

2015

2016

2017

PDRB ADHB (milyard Rp.)

61.325,3

68.500,4

76.190,9

84.172,6

91.160

PDRB ADHK  Tahun 2010 (milyard Rp.)

51.505,2

54.108,0

56.831,9

59.775,7

62.788

PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp.)

11,27

13,60

14,88

16,18

-

PDRB Perkapita ADHK (Juta Rp.)

12,40

13,60

14,88

16.18

-

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Inflasi

Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT (KEKR NTT, Februari 2018), Inflasi sepanjang tahun 2018 di Provinsi NTT mencapai 3,07% (yoy) walaupun mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 2,00% (yoy), namun pencapaian ini masih berada dalam rentang target inflasi nasional sebesar 3,5±1% (yoy). Terkendalinya harga sebagaian bahan  makanan pada komoditas ikan segar dan sayur-sayuran menjadi penyebab utama terkendalinya inflasi di tahun 2018. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, tren inflasi masih mengalami pola musiman dengan deflasi di kisaran triwulan III diikuti dengan kenaikan yang cukup tinggi di dua bulan menjelang akhir tahun, namun begitu jika dibandingkan dengan tahun 2017, besaran deflasi yang terjadi di Bulan Oktober tidak terlalu signifikan, terlebih kelangkaan pangan di awal tahun 2018 masih memberi dampak pada tingkat harga secara keseluruhan, sehingga secara tahun inflasi di Provinsi NTT mengalami peningkatan yang berarti namum masih relatif terjaga. Adanya koordinasi dan pemantauan pasokan beberaap komoditas sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan berhasil menurunkan harganya. Operasi pasar yang rutin dilaksanakan bersama PT. BULOG dan Satgas Pangan juga mamapu menahan kenaikan komoditas beras yang sebelumnya mengalami lonjakan di awal tahun 2018.

Pada akhir tahun 2018, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi angkutan udara tertinggi (dalam 4 tahun terakhir) secara tahunan (yoy). Walaupun secara bulanan tetap mengalami pola inflasi pada bulan November dan Desember, namun inflasi angkutan udara pada tahun 2018 cukup besar dampaknya bagi provinsi NTT yang secara geografis berbentuk kepulauan.

 

ANGKA KEMISKINAN

Persentase Kemiskinan

Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT (KEKR NTT, Februari 2018), perkembangan positif dimana persentase penduduk miskin NTT cenderung berada pada trend menurun sejak tahun 2015, mengikuti trend secara nasional. Hal yang menarik adalah trend penurunan presentase kemiskinan ini terjadi baik di kota maupun pedesaan. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, persentase kemiskinan di kota turun tipis dari 10,17 persen menjadi 10,11 persen pada 2017. Sedangkan di pedesaan terjadi penurunan sebesar 0,6 persen dari 25,19 persen di 2016 menjadi 24,49 persen pada 2017. Secara umum menurunnya jumlah penduduk miskin pada 2017 di Provinsi NTT ini antara lain disebabkan oleh penggunaan peralatan mekanisasi yang berpengaruh terhadap turunnya biaya dan meningkatnya pendapatan petani. Inflasi yang terkendali sepanjang tahun juga berdampak terhadap terkendalinya biaya operasional rumah tangga. Namun demikian, jika dilihat dari jumlah, penduduk miskin mayoritas berada di pedesaan dengan jumlah 1,05 juta jiwa (91,4 persen) dibandingkan perkotaan yang hanya 119 ribu jiwa (8,6 persen).

Sementara itu, dari sisi ketimpangan pengeluaran, gini ratio di NTT pada tahun 2017 tercatat sebesar 0,36 atau cenderung berada pada level ketimpangan menengah. Angka ini lebih baik dibandingkan dengan nasional yang sebesar 0,39. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran masyarakat di NTT cenderung lebih merata apabila dibandingkan dengan nasional. Namun demikian perlu perhatian dan upaya Pemerintah Daerah mengingat angka gini ratio ini sedikit meningkat jika dibanding 2016 sebesar 0,34.

Dari sisi garis kemiskinan, terdapat peningkatan pada bulan September 2017 sebesar 0,97 persen menjadi Rp 346.737 per kapita per bulan, dibandingkan Maret 2017 yang sebesar Rp 343.396 per kapita per bulan. Peningkatan garis kemiskinan yang diiringi oleh penurunan jumlah penduduk miskin mengindikasikan adanya perbaikan daya beli masyarakat di NTT Pada September 2017. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap GK sebesar 78,83 persen. sedikit menurun dibanding periode Maret 2017 yang sebesar 79,37 persen. Hal ini menunjukkan inflasi pedesaan yang juga relatif rendah. Secara nasional, Garis Kemiskinan (GK) Provinsi NTT berada di peringkat ke-28 setelah Provinsi NTB. Provinsi dengan garis kemiskinan tertinggi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 607.927. Sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki GK terendah sebesar Rp 294.358 yang mengindikasikan rendahnya tingkat harga di Provinsi tersebut.

Pada sisi indikator indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) tercatat adanya kenaikan. Pada September 2017, P1 tercatat sebesar 4,16 atau turun dibandingkan Maret 2017 yang sebesar 4,34. Sementara itu, angka P2 relatif stagnan pada kisaran angka 1,17. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi GK dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin tetap.