config

Pertumbuhan Ekonomi

Laju Petumbuhan Ekonomi di NTT dan Nasional Tahun 2013-2017

Periode

Nusa Tenggara Timur

Nasional

2013

5,56

5,78

2014

5,04

5,02

2015

5,13

4,79

2016

5,18

5,02

2017

5,16

5,07

 
 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB NTTTahun 2013-2017

Uraian

2013

2014

2015

2016

2017

PDRB ADHB (milyard Rp.)

61.325,3

68.500,4

76.190,9

84.172,6

91.160

PDRB ADHK  Tahun 2010 (milyard Rp.)

51.505,2

54.108,0

56.831,9

59.775,7

62.788

PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp.)

11,27

13,60

14,88

16,18

-

PDRB Perkapita ADHK (Juta Rp.)

12,40

13,60

14,88

16.18

-

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Inflasi

Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT (KEKR NTT, Februari 2018), Inflasi sepanjang tahun 2017 di Provinsi NTT mencapai 2,00% (yoy) dan menjadi inflasi terendah dalam 17 tahun terakhir. Terkendalinya harga bahan makanan terutama sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan menjadi penyebab utama rendahnya inflasi di tahun 2017. Walaupun secara bulanan, inflasi mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada dua bulan menjelang akhir tahun, namun besar kenaikan inflasi tidak sebesar tahun sebelumnya, sehingga secara tahunan inflasi relatif terjaga. Adanya koordinasi dan pemantauan pasokan beberapa komoditas sayur-sayuran dan bumbu- bumbuan berhasil menurunkan harga beberapa komoditas sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan. Operasi pasar yang rutin dilakukan oleh PT BULOG juga mampu menahan kenaikan komoditas beras yang mulai meningkat seiring dengan turunnya pasokan secara nasional.

 

ANGKA KEMISKINAN

Persentase Kemiskinan

Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT (KEKR NTT, Februari 2018), perkembangan positif dimana persentase penduduk miskin NTT cenderung berada pada trend menurun sejak tahun 2015, mengikuti trend secara nasional. Hal yang menarik adalah trend penurunan presentase kemiskinan ini terjadi baik di kota maupun pedesaan. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, persentase kemiskinan di kota turun tipis dari 10,17 persen menjadi 10,11 persen pada 2017. Sedangkan di pedesaan terjadi penurunan sebesar 0,6 persen dari 25,19 persen di 2016 menjadi 24,49 persen pada 2017. Secara umum menurunnya jumlah penduduk miskin pada 2017 di Provinsi NTT ini antara lain disebabkan oleh penggunaan peralatan mekanisasi yang berpengaruh terhadap turunnya biaya dan meningkatnya pendapatan petani. Inflasi yang terkendali sepanjang tahun juga berdampak terhadap terkendalinya biaya operasional rumah tangga. Namun demikian, jika dilihat dari jumlah, penduduk miskin mayoritas berada di pedesaan dengan jumlah 1,05 juta jiwa (91,4 persen) dibandingkan perkotaan yang hanya 119 ribu jiwa (8,6 persen).

Sementara itu, dari sisi ketimpangan pengeluaran, gini ratio di NTT pada tahun 2017 tercatat sebesar 0,36 atau cenderung berada pada level ketimpangan menengah. Angka ini lebih baik dibandingkan dengan nasional yang sebesar 0,39. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran masyarakat di NTT cenderung lebih merata apabila dibandingkan dengan nasional. Namun demikian perlu perhatian dan upaya Pemerintah Daerah mengingat angka gini ratio ini sedikit meningkat jika dibanding 2016 sebesar 0,34.

Dari sisi garis kemiskinan, terdapat peningkatan pada bulan September 2017 sebesar 0,97 persen menjadi Rp 346.737 per kapita per bulan, dibandingkan Maret 2017 yang sebesar Rp 343.396 per kapita per bulan. Peningkatan garis kemiskinan yang diiringi oleh penurunan jumlah penduduk miskin mengindikasikan adanya perbaikan daya beli masyarakat di NTT Pada September 2017. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap GK sebesar 78,83 persen. sedikit menurun dibanding periode Maret 2017 yang sebesar 79,37 persen. Hal ini menunjukkan inflasi pedesaan yang juga relatif rendah. Secara nasional, Garis Kemiskinan (GK) Provinsi NTT berada di peringkat ke-28 setelah Provinsi NTB. Provinsi dengan garis kemiskinan tertinggi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 607.927. Sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki GK terendah sebesar Rp 294.358 yang mengindikasikan rendahnya tingkat harga di Provinsi tersebut.

Pada sisi indikator indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) tercatat adanya kenaikan. Pada September 2017, P1 tercatat sebesar 4,16 atau turun dibandingkan Maret 2017 yang sebesar 4,34. Sementara itu, angka P2 relatif stagnan pada kisaran angka 1,17. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi GK dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin tetap.