config

lhp bpk ri oleh anggota vi bpk ri

      Penyerahan LHP BPK RI oleh anggota VI BPK RI secara virtual melalui Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Ir. Adi Sudibyo MM kepada Ketua DPRD NTT
      Ir. Emelia J Nomleni dan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dalam rapat paripurna, Kamis (18/6).   

 

Pemprov NTT 5 Kali Berturut Raih Opini WTP Laporan Hasil Pemeriksaan
Atas Laporan Keuangan 2019.
 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dalam LHP tahun 2019. Predikat ini sudah diperoleh Pemprov NTT selama lima tahun berturut-turut.

Penyerahan LHP ini berlangsung dalam rapat paripurna kelima masa persidangan ketiga DPRD NTT yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD NTT, Kamis  (18/6) siang.

Rapat paripurna yang dimulai pada pukul 14.05 Wita ini dipimpin Ketua DPRD NTT, Ir. Emelia Julia Nomleni didampingi Wakil Ketua Inche DP Sayuna, Chris Mboeik dan Aloysius Malo Ladi.

Sementara itu, penyerahan dilaksanakan oleh anggota VI BPK RI secara virtual melalui Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Ir. Adi Sudibyo MM kepada Ketua DPRD NTT Ir Emelia J Nomleni dan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat.

Sebelum penyerahan, dilaksanakan Penandatanganan berita acara dilaksanakan oleh Ketua VI BPK RI secara virtual sementara Gubernur Viktor dan Ketua DPRD Emelia Nomleni menandatangani berita acara secara langsung. 

Hadir dalam acara tersebut Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, Sekretaris Daerah Provinsi NTT Ir. Benediktus Polo Maing, pimpinan OPD Lingkup Pemprov NTT, anggota DPRD NTT dan unsur Forkopimda NTT serta undangan lainnya.

Menurut BPK RI, LHP LKPD NTT tahun 2019 kembali mendapat predikat WTP dan ini yang kelima.

"Dapat disimpulkan LHP telah dilaksanakan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh secara langsung. Memutuskan untuk memberikan opini atas Laporan Keuangan tersebut wajar tanpa pengecualian (WTP)," ujar anggota VI melalui video konferensi. 

Hal ini dikatakannya menjadi pencapaian kelima berturut turut pemerintah provinsi NTT. "Opini ini adalah kelima kali berturut turut, hal ini dicapai berkat kerjasama yang luar biasa," ujarnya.

Namun demikian, BPK RI juga memberi catatan yang harus diperbaiki pemerintah provinsi selama 60 hari.  

BPK RI ujarnya melaksanakan kewajiban konstitusional untuk menyerahkan LHP BPK RI kepada pemerintah Provinsi NTT setelah melakukan pemeriksaan. Ia menyampaikan BPK RI menyampaikan apresiasi dan terima kasih untuk kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah NTT.

Dikatakan, pemeriksaan ini bertujuan memberi opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan 2019 dengan memperhatikan kesesuaian serta efektivitas sistem pengendalian keuangan daerah. Bahkan, lanjutnya, pemeriksaan ini juga tidak ditujukan untuk mengungkapkan kecurangan.

Namun, lanjutnya, apabila dalam pemeriksaan itu ditemukan penyimpangan kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan berdampak pada potensi dan indikasi keuangan negara , maka harus diungkapkan dalam LHP dan disampaikan ke penegak hukum.