Komnas PA: NTT Darurat Kekerasan Anak

Komnas PA: NTT Darurat Kekerasan Anak

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait mengatakan, Provinsi NTT masuk kategori darurat kekerasan  terhadap anak. Arist menyatakn ini merujuk pada data dimana dari 21.600 juta pelanggaran hak anak More »

Sekda NTT Tersenyum

Sekda NTT Tersenyum

Panitia seleksi (Pansel) yang sebelumnya memroses lelang jabatan Direktur RSUD P rof Dr WZ Johannes Kupang dan Kepala Biro (Karo) Ekonomi Setda NTT akan bekerja lagi mulai pekan depan. Mereka akan melakukan More »

Awalnya Dilihat Sebelah Mata

Awalnya Dilihat Sebelah Mata

“Awalnya, banyak yang melihat kehadiran fakultas kedokteran ini dengan sebelah mata dan tidak percaya. Tapi dengan adanya pengangkatan sumpah dan pelantikan ini, sebagai pembuktian bahwa kita mampu selenggarakan fakultas ini.” Hal ini More »

Gubernur: Jangan Berpikir Kerdil

Gubernur: Jangan Berpikir Kerdil

Gubernur NTT, Drs.  Frans Lebu Raya mengingatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk berpikir cerdas dan jangan berpikir kerdil. PNS yang berpikiran besar selalu membahas ide, gagasan serta terobosan-terobosan dalam pembangunan daerah. Sebaliknya More »

Bangun  Dialog dengan Kejujuran

Bangun Dialog dengan Kejujuran

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTT, Abdul Kadir Makarim menegaskan, kerukunan hidup beragama  di NTT adalah harga mati. Kasus bernuansa SARA di Kupang. NTT tahun 1998 harus dijadikan pelajaran untuk semua umat More »

 

Komnas PA: NTT Darurat Kekerasan Anak

komnas-pa

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait mengatakan, Provinsi NTT masuk kategori darurat kekerasan  terhadap anak. Arist menyatakn ini merujuk pada data dimana dari 21.600 juta pelanggaran hak anak di Indonesia, 58 persennya berupa kejahatan seksual. Dan

Sekda NTT Tersenyum

frans-salem-sekda-ntt

Panitia seleksi (Pansel) yang sebelumnya memroses lelang jabatan Direktur RSUD P rof Dr WZ Johannes Kupang dan Kepala Biro (Karo) Ekonomi Setda NTT akan bekerja lagi mulai pekan depan. Mereka akan melakukan lelang jabatan untuk satuan kerja perangkatan daerah (SKPD).