90 Persen Perusahaan Pers di NTT Tak Berijin

sps

Kupang,- Keberadaan media massa /pers kini tumbuh subur di NTT, Khususnya di kota kupang. Di satu sisi,hal ini berdanpak positif bagi keterbukaan informasi. Namun, di sisi lain,banyak media massa justru tidak berpedoman pada regulasi dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi. Hal ini di sampaikan ketua serikat perusahaan pers (SPS) NTT, Herry Battileo, Selasa (5/4), saat berkunjung ke Graha pena.

    Herry menjelaskan, standar perusahaan pers tertuang dalam peraturan Dewan Pers Nomor 04/ peraturan DP/III/2008. Di dalam peraturan ini,terdapat beberapa point penting yang harus dipedomani perusahaan pers yang bergerak di bidang pers.Di antaranya, setiap perusahaan pers harus berbentuk bedan hukum Indonesia,yakni perseroan Terbatas (PT), Yayasan, koprasi dan perkumpulan (Pasal 9 ayat 2 UU Pers dan Edaran Dewan pers).

    Badan hukum untuk penyelenggaraan usaha pers adalah badan hukum yang secara khusus menyelengarakan atau menyalurkan informasi. Dan, badan hukum perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM (Edaran Dewan Pers).

    Yang miris, kata herry,dari 81 perusahaan pers di NTT, 90 persen di antaranya tidak legal (tidak berada dan hukum, red). Media ilegal ini dalam menjalankan tugas kesehariannya hanya mengandalkan kartu pers. Parahnya lagi, pemberitaan di media-media yang tidak barbadan hukum justru mengintimidasi. “Saya sering mendapat pengeluhan dari masyarakat mengenai pemberitaan dari sejumlah media. Ini sangat merusak image dan citra pers,” ujarnya.

     Apabila masyarakat merasakan merugikan dengan pemberitaan media, Herry meminta masyarakat untuk mempolisikan atau menggiring media yang bersangkutan ke ranahhukum. Sebap media yang tidak brbadan hukum, tidak bisa bernaung atau brlindung di bawah payung Undang-Undang (UU) pers. “saya juga meminta polisi untuk tidak merunutkan persoalan yang ada ke dalam UU pers. Langsung di giring ke KUHP atau Lex Specialis (UU IT, red),”tegas Herry yang juga bertugas sebagai pengacara.

    Kepada seluruh Humas SKPD/ BUMN/ BUMD/ di provinsi NTT,Herry juga meminta untuk tidak melakukan kerja sama dengan perusahaan pers yang tidak berbadan hukum. Sebab, kerja sama itu bisa berkonsekuensi hukum ke depan, apabila ada indikasi kerugian negara. Dan kepada calon daerah,dia juga meminta untuk tidak melakukan sosialisasi diri di media-media ilegal ini.

    Selanjutnya, kepada media massa yang belum berbadan hukum, Herry berharap segera mengurus semua kelengkapan administrasi, termaksid mengurus badan hukum. “Agar tidak tersandung dengan masalah hukum, sebaiknya urus (administrasi). Kalau tidak, jangan berlindung dibawah UU Pers,” ungkapnya.

Sumber : Timor Express, Kamis 07 April 2016 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *