Ijin Dipangkas, Pengembangan Sambut Positif

boby-Pitoby

Kupang,- Semakin banyak kemudahan yang diberikan pemerintah untuk mendukung pembangunan perumahan khususnya demi suksesprogram sejuta rumah. Selain peket kebijakan Ekonpmi XI yang member kemudahan atas pajak, pemerintah juga akan memangkas beberapa perizinan.

Sesuai  janji  pemerintah, akhir bulan ini kemudahan izin tersebut akan mulai diberlakukan. Hal ini mendapat positif dari pengembangan dari NTT.Sebagaimana dikatakan Direkrut Charson Timorland Estate, Bobi Pitoby , bahwa dengan adanya beberapa kemudahan tersebut maka akan sangat membantu pihaknya dalam membangun perumahan. “Kami sangat mendukung kemudahan yang diberikan pemerintah ini. Karena dengan mempermuda izin makabiaya jadi murah.Jika biaya murah maka kansumen bias dapat rumah dengan harga yang lebih murah,” kata Bobby.

Dengan demikian, lanjut Bobby, yang merasakan danpak dari kebijakan dari pemerintah ini tidak hanya pihaknya sebagai pengembang melainkan masyarakat  secara umum yang akan menjadi konsumen. Dan, akhirnya menurut Bobby adalah penjualan perumahan akan semakin bagus sehingga akan mendukung perekonomian daerah.

Dirinya menjelaskan, ada lima izin yang akan di satukan yakni izin gangguan, izin tempat usaha,izin prinsip, izin lokasi & Amdal. “Rencananya dijadikan satu izin saja. Ini akan sangat memudahkan kami sebagai pengembang,”kata Bobby.

Sedangkan pajak, yakni PPh turun dari 5 persen menjadi 0,5 persen dan Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 1 persen. Semuanya direncanakan berlaku akhir bulan ini.”Dengan kemudahan ini, bisnis properti di NTT akan berkembang. Apa lagi sekarang sudah mulai masuk ke kota-kota lain di NTT,” kata Bobby lagi.

Paket kebijakan Ekonomi XI

Sementara itu, peket kebijakan Ekonpmi XI di sambut positif oleh Real Estate Indinesia (REI). Sebab, paket kebijakan XI memotong tarof pajak penghasilan (PPh) serta Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Dana investasi Real Estate (DIRE).

Aturan itu di nilai bias memancing masuknya investasi pengembangan properti. Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI, Eddy Hussy menilai, selama ini banyak pengembang yang ingin terlibat dalam  DIRE.

Namun, kebanyakan masih berhitung untung rugi karena investor DIRE  masi di kenai pajak penghasilan (PPh) lima persen penghasilan atas hasil investasinya. “Berbeda dengan negara-negara lain, investor tidak dikenai pajak penghasilan,” ujarnya.

Eddy bersukur pemerintah akhirnya menuruti tariff  PPh dari sebelumnya lima persen lenjadi 0,5 persen. Sebab, tingginya PPh dianggap menjadi faktor penghambat tidak berjalannya DIRE  di Indonesia.

“Ini kebijakan baru yang bagus sekali untuk sektor property. Pemerintah ingin menarik investor sebanyak-banyaknya ke sektor property melalui DIRE,” tegas Eddy.

Sumber: Timor Express, Selasa 12 April 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *