71

71

Hapus Stigma Negatif Anak Berkebutuhan Khusus Featured

ANAK Berkebutuhan Khusus (ABK), mendapat porsi tersendiri dalam kampanye perlindungan anak yang saat ini terus digalakkan pemerintah. Gerakan nasional pemenuhan hak bagi ABK menjadi salah satu prioritas. Gerakan Ini dibarengipenyadaransecaramenyeluruhdalam masyarakat untuk menghapus stigma negatif ABK.
Terlebih Konvensi Hak Anak telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dilanjutkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentangperlindungan Anak. Bahkan kini telah lahir Undang¬undang Nomor8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Atas dasar ini, memandang ABK sebagai kelompok anak yang harus dipinggirkan dari pergaulan sudah saatnya dibuang jauh¬jauh. Lingkungan keluarga diharapkan tampil sebagai benteng pertama membangun kemandirian ABK. Memberikannya ruang untuk membangun kepercayaandiri dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Sebab, semakin terkekang dalam lingkungan keluarga atau terisolasi dari lingkungan sosial,maka dari segi mentalakan terus terdesak. Akibatnya, proses adaptasi sosialnya akan semakin melambat. Padahal, pendekatan yang sedini mungkin mesti dilakukan terhadap ABK adalah dari sisi kemandirian dan kesiapan masuk dalam lingkungan sosial.

Faktanya, hasil kajian yang dilakukan pemerintah menunjukkan masih ren¬ dahnya kesadaran masyarakat untuk pemenuhan hak ABK seperti anak pada umumnya. Sebagian masyarakat lebih memilih menjauhkannya dari lingku¬ ngan sosial, lingkungan pendidikan, dan mengabaikanperkembanganpotensinya.

Education Manager Yayasan Pendidikan Dwituna Rawinala, Budi Prasojo menyebutkan, bisa dipastikan, angka penelantaran dan perlakuan pengisolasi ABK di lingkungan keluarga masih lebih besar dibandingkan orang tua yang memberi ruang pada mereka. Pasalnya, di DKI Jakarta saja, masih banyak ABK yang mengalami hal ini.

Padahal, sudah di buka akses yangluas oleh pemerintah.Baik pemerintah DKI Jakar tamaupun pemerintah pusat.Dengan dasar ini, maka Budi menyebut, potensi perlakuan serupa jauh lebih besar lagi di daerah. Faktor stigma negatif atau perasaan malu masih dominan menjadi penyebab, lingkungan keluarga menutup diri. “Ini tantangan,” sebutnya.

Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Indra Gunawan mengatakan, kampanye menghapus stigma negatif ini memang masih menjadi pekerjaan rumah.

Oleh sebab itu, Indra menjelaskan, KPPPA khususnya pada bidang yang menangani ABK, terus membangun sinergitas dengan semua pihak.Baik masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga sosial. Kerjasama dengan pemerintah daerah dilakukan dengan membangun kesepahaman bersama. Salah satu contohnya menjadi provinsi,kabupaten/kota Bunda ABK. “Seperti Sulawesi Utara sudah menjalankan sebagai daerah Bunda ABK,” sebutnya.

Lalu dalam masyarakat, program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) diharapkan bisa menjadi pintu mengedukasi masyarakat. Fasilitator PATBM yang melibatkan unsur masyarakat sendiri diyakini akan bisa berkontribusi dalam membangun kesadaran keluarga dan masyarakat dalam penanganan dan pemenuhan hak ABK.

“Program ini tujuannya untuk mengedukasi dan membangun kesadaran masyarakat. Mengedukasi bagaimana caranya menghadapi anak berkebutuhan khusus.Setidaknya bagaimana membangun kemandiriannya.Bisamakan,minum, dan mandi sendiri (bina diri) dengan baik. Lalu memenuhi hak¬haknya,” kata Indra. Lebihlanjut,disampaikanIndra,orang tua dan masyarakat harus disadarkan,ABK tidak bisa dilihat hanya dari sisi kekurangannya. Namun, pada sisi lainnya, punya kelebihan dan potensi atau bakat yang bisa dikembangkan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang bisa berprestasi dengan bakatnya.“ Jadi, jangan diisolasi. Beri mereka ruang, akses, dan kesempatan pasti bisa,”tambahnya.

•    Mereka Rentan jadi Korban Kekerasan
MENTERI Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana Yembise pada peringatan Hari Anak Nasional 2016 mengangkat pidato “Akhiri Ke¬ kerasan Terhadap Anak”. Masih cukup tingginya angka kekerasan pada anak menjadi dasar seruan ini pada acara yang dipusatkan di Taman Sangkareang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Yohana menegaskan, kehadiran regulasi tentang perlindungan anak dan strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak 2016¬2020, menjadi pegangan sekaligus komitmen perlawanan kekerasan terhadap anak. Selain akan disusun Rencana Aksi Nasional Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak Tahun2015¬2019 untuk mendorong sinkronisasi pelaksanaan program tumbuh kembang dan perlindungan anak di Indonesia.

Tidak terkecuali dalam konteks Anak Berkebutuh n Khusus (ABK). Kepedulia kesadarandanperanaktif setiap individu, keluarga, masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan negara dalam menciptakan lingkungan yang berkualitas sangat dibutuhkan. Tanpa peran serta semua komponen ini, maka cita¬cita pelindungan anak Indonesia akan sulit terwujud. Dengan demikian, program pemerintah terus diarahkan untuk membangun kapasitas dan kesadaran masyarakat.

ABK sebagai salah satu bagian dari masyarakat Indonesia dinilai sebagai pihak yang juga sangat rentan dengan kekerasan. Baik se cara fisik maupun secara pisikis. Penelantaran dan sikap tidak perduli dengan perkembangannya adalah bagian dari kekerasan secara umum Apalagi, jika hak-haknya tidak diperdulikan baik oleh lingkungan keluarga maupun lingkungan sosialnya.

Potensi kekerasan terhdap ABK ini juga bisa dipicu karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam menangani anak dengan kebutuhan berbeda dibanding anak pada umumnya. Perlakuan kasar pun dinilai sangat mungkin dialaminya dalam lingkungan keluarga yang tidak menyadari pentingnya perlindungan pada anak. Terlebih jika anak tersebut, terisolasi dalam lingkungan keluarga. Maka, akan semakin sulit terpantau dan mudah mendapatkan perlakukan kekerasan.

Disatusisi, sulit untuk melakukan pengusutan kekerasan pada kasus yang melibatkan ABK.Aparat Penegak Hukum (APH) akan kesulitan menggali keterangan dari korban. Oleh karena itu,langkah yang paling tepat adalah nghindari kekerasan dengan cara menyadarkan keluarga tentang hak anak baik dalam mendapat perlakuan baik, bersosialisasi, mengakses pendidikan, dan mengembangkan bakatnya.

Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Indra Gunawan mengatakan,program PATBM diharapkan bisa memberi dampak.Khususnya mengajarkan cara praktis menangani ABK.

Kemudian menyadar kantentang hak¬hak anak. Termasuk memberikan hak untuk mendapatkan kesempatan berwisata. “Inilah mengapa, kami juga berharap agar perlin dungan terhadap anak, khu susnya ABK ini menjadi salah satu prioritas nasional. Tapi, kami sudah melakukan beberapa program. Termasuk saat ini sedang menyiapkan destinasi wisata untuk ABK. Kemungkinan ada 10 destinasi wisata yang akan diberikan kepada mereka (ABK),” ujarnya. (adv)

•    Sekolah Inklusif Solusi Alternatif
HAK atas pendidikan menjadi salah satu kajian penting bagiABK. Berangkatdariprinsip “Education for All”, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, dalam kondisi apapun. Namun, dalam prakteknya, seringkali ada hambatan yang dialami ABK untuk ikut mendapatkan haknya tersebut.

Sekolah Luar Biasa (SLB) yang selama ini menjadi ru¬ ang bagi kelompok anak ini mengembangkandiri,ternyata tidak semuanya bisa diakses ABK.Selainfaktorkondisieko¬ nomi masyarakat, SLB juga tempatnya hanya ada di ibu kota Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 70 tahun 2009 awalnya dianggap bisa menjadi solusi untuk mendekatkan akses pendidikan bagiABK. Permendikbud ini menegaskan agar setiap kecamatan harus ada minimal satu SD, satu SMP, dan satu SMA yang menyelenggarakan sekolah inklusif.

Namun, itupun dinilai kurang cukup. Dengan ber¬ dasar pada prinsip Education for All, maka yang menjadipendekatan utama adalah bagaimana membuka akses sebesar¬besarnya bagi ABK. Mereka bisa menikmati pendidikan di sekolah mana saja. Tidak harus pada sekolah khusus yang disiap kan bagi mereka. ABK ini bisa berbaur dalam sekolah umum dengan harapan bisa masuk dalam kehidupan sosial.

Kepala Sub Direktorat Peserta Didik, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PPK¬PLK) Kemen¬ terian Pendidikan dan Kebudayaan, Yusuf mengatakan konsep kelas inklusif ini adalah upaya adopsi sistem pendidikan pada SLB untuk masuk pada sekolah umum.

Dengan demikian, bukan berarti dia masuk di sekolah umum, lalu akan mengikuti kurikulum untuk peserta didik non ABK. Tetapi, ABK ini akan menjalani pendidikan dengan sistem SLB. Oleh karena itu, dikenal Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada sekolah inklusif ini. “Lalu, tidak ada juga istilah tidak naik kelas bagi mereka (ABK). Karena yang dicapai adalah hanya pengembangan bakat dan proses adaptasi sosial. Bukan intelektualnya,” jelas Yusuf.

Meskipun dijelaskan Yusuf, jika berbicara ABK, maka tidak hanya terkait dengan anak cacat fisik atau gangguan mental. Namun, banyak lainnya. Termasuk anak yang lamban dalam belajar dan perkembangannya. Begitupun anak dengan tak genius. Dengan demikian, setiap anak yang masu kdalam sekolah inklusif akan mendapatkan pembelajaran berdasarkan dengan kebutuhan khususnya. Sedangkan jika merujuk pada PP Nomor 17 tahun 2010, Pasal 129 ayat (3) menetapkan bahwa Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik, tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis,memilikigangguan motorik, menjadi korban penyalah gunaan narkotika,obat terlarang, dan zat adiktif lain, dan memiliki kelainan lain.

“Nah karena keinginan besar agar ABK ini mendapatkan akses pendidikan, maka yang dilakukan adalah dengan banyak membangun kerjasama dengan pemerintah daerah agar menjadi provinsi inklusif. Sampaisaatinisudah ada 10 provinsi dan 80 kabupaten/kota yang mencanangkan diri sebagai provinsi inklusif,” sebutnya. (adv)
•    Perlu Dukungan Perda Perlindungan ABK

GERAKAN perlindungan anak khususnya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) harus menjadi langkah bersama. Tidak hanya menjadi konsentrasi pemerintah pusat, namun pemerintah daerah memegang peranan penting. Kebijakan daerah perlu mendukung penuh gerakan nasional peduli anak ini.

Salah satu yang diharapkan adalah peran serta secara berkesinambungan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Regulasi daerah pun disebut akan sangat berguna untuk memastikan gerakan ini tidak berhenti pada satu periode tertentu saja.

Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan berani mengambil sikap dengan menyusun perda perlindungan anak. Baik dalam hal perlindungan anak secara menyeluruh maupun dalam konteks ABK. Dengan didukung regulasi dalam bentuk perda, maka setidaknya ada jaminan keberlanjutan dukungan atas program ini.

Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Indra Gunawan mengatakan, harapan ke arah tersebut sangat dibutuhkan. Apalagi, kata Indra, dalam proyeksi program KPPPA, porsi daerah diharapkan terus meningkat.
Alasannya, jika pemerintah pusat yang diharapkan, maka akan sangat terbatas. Selain itu, jika ada dukungan penuh daerah, maka komitmen penanganan ABK akan semakin meningkat. Khusunya dalam penyediaan informasi akurat jumlah ABK. kendala yang dihadapi saat ini, masih sulit untuk mendapatkan data akurat ABK karena masyarakat masih tertutup.

Dengan keterlibatan pemerintah daerah, maka hambatan¬hambatan ini bisa diatasi. Demikian pula, dalam penyiapan tenaga fasilitator dan SDM Guru Pendamping Khusus (GPK) yang berada di sekolah inklusif. “Jadi harus kemauan bersama. Beberapa daerah sudah menyatakan komitmen. Nah, tentu kami harapkanberkelanjutan. Kalau ada dukungan seperti itu (perda) saya kira akan semakin baik,” ujar Indra.

Kepala Sub Direktorat Peserta Didik, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan La¬ yanan Khusus (PPK¬PLK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Yusuf juga membenarkan pentingnya dukungan secara berkelan “Jadi yang kami dorong itu adalah kalau di provinsi bisa dikeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) dan untuk kabupaten/kota, bisa dengan Peraturan Daerah (Perda).

Setidaknya, jika begitu, maka ada rujukan SKPD daerah dan memiliki program yang berkesinambungan,” katanya. Menurut Yusuf banyak hal yang perlu peran dari pemerintah daerah. Bahkan dalam mensukseskan pendidikan inklusif, peran kepala daerah sangat penting. Tidak hanya dalam hal dukungan kesiapan infrastruktur, tetapi juga sumber daya manusianya. Khusunya untuk ketersediaannya SDM Guru Pendamping Khusus (GPK). “Karena yang mengajukan formasi untuk tenaga guru dan yang menyerap SDM adalah daerah,” katanya.

Sumber : Timor Express, 17 Agustus 2016

Last modified on Wednesday, 31 August 2016 01:52

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Polling

Bagaimana Tampilan Website Ini?

Statistik Pengunjung

Hari Ini510
Kemarin487
Minggu Ini1461
Bulan Ini16091
Total102386
Powered by CoalaWeb
Go to top
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd
mersin escort
atasehir escort
kartal escort
bostanci escort
film izle
film izle,türkce film izle,dublaj izle,cakallarla dans 4 izle,4k film izle,hd izle
assasin's creed izle,cakallarla dans 4 izle,film izle,full hd film izle,panta film,hd film