71

71

Berita Terpopuler

Berita Terpopuler (16)

Pertumbuhan penduduk yang pesat menimbulkan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan wilayah perkotaan. Salah satu aspek yang sangat terasa adalah semakin sulitnya memenuhi kebutuhan perumahan atau tempat tinggal bagi penduduk. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan membangun perumahan yang layak serta semakin terbatasnya lahan perkotaan untuk membangun permukiman yang mencukupi dan memenuhi syarat.

Penduduk yang semakin bertambah disertai arus urbanisasi yang tinggi, menyebabkan penyediaan sarana permukiman menjadi semakin mendesak, terutama di daerah perkotaan. Di sisi lain, dengan bertambah pesatnya pembangunan kota dengan arus urbanisasi yang tinggi, menyebabkan bertambahnya beban bagi lingkungan perkotaan.

Sebagai konsekwensi keadaan tersebut, maka banyak orang yang terpaksa membangun di atas tanah yang tidak direncanakan semula. Keadaan itu menjadikan lingkungan perumahan tidak teratur dan tidak memiliki prasarana yang jelas seperti jalan lingkungan, sumber air bersih, saluran pembuangan air kotor, persampahan dan sebagainya.

Suatu daerah permukiman yang tidak memiliki prasarana yang memadai akan menimbulkan berbagai masalah baik ditinjau dari segi kesehatan, keindahan dan kenyamanan maupun dari segi hukum yang berlaku. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika pada suatu permukiman kumuh timbul berbagai kasus dengan jumlah dan jenis yang cukup tinggi.

Di kota-kota besar permukiman kumuh tumbuh secara liar, umumnya di wilayah pinggiran kota atau pada daerah permukiman lama yang tidak terkendali dengan baik. Juga banyak ditemukan di tempat-tempat yang sebelumnya bukan merupakan wilayah permukiman, namun setelah terjadi perkembangan pertumbuhan kota, maka tempat tersebut berubah menjadi wilayah permukiman yang tumbuh secara liar.

Keadaan seperti itu biasanya banyak dijumpai pada tempat-tempat pembuangan sampah kota atau pada daerah aliran sungai (DAS). Perkembangan dan pertumbuhan Kota Kupang yang cukup pesat akhir-akhir ini, di samping memperlihatkan hasil yang positif, juga menimbulkan masalah-masalah bagi pemerintah. Misalnya arus urbanisasi yang tinggi, kondisi perumahan yang belum memenuhi standar dan syarat kesehatan, penggunaan tanah kota yang semrawut, lalu lintas kurang teratur, banjir yang terjadi setiap tahun, pengelolaan sampan yang belum mantap, air bersih yang masih terbatas, jalan-jalan masih banyak mengalami kerusakan dan masalah-masalah lain yang merupakan dampak hasil pembangunan.

Hampir semua kecamatan yang berada dalam wilayah Kota Kupang memiliki daerah permukiman yang kumuh.

Sesuai Surat Keputusan (SK) Wali Kota Kupang tertanggal 28 Agustus 2014, terdapat 13 kawasan kumuh di Kota Kupang. Kawasan kumuh itu tersebar pada 11 kelurahan di empat kecamatan. Total luas kawasan kumuh pada 13 kawasan mencapai 39,1 hektare.

Kawasan kumuh itu yakni Kecamatan Kota Lama, Airmata, Oeba 1, Oeba 2 dan Fatubesi. Sementara Kecamatan Alak kawasan kumuh berada di Mantasi, Alak 1 dan Alak 2. Sedangkan Kecamatan Kota Raja kawasan kumuh berada di Fontein, Nunleu dan Naikoten 1. Terakhir, kawasan kumuh di Kecamatan Kelapa Lima berada di Oesapa, Oesapa Barat dan Oesapa Selatan.

Penghuni permukiman kumuh umumnya bersikeras menempati tempat itu karena memberikan kemungkinan kepada mereka untuk tetap hidup dan tinggal di kota. Kawasan hunian mereka yang terletak di tengah atau di pinggiran kota memberikan aksesibilitas terbaik untuk menuju ke tempat kerja atau tempat mencari nafkah.

Sumber : Timor Express, 30 Agustus 2016

 

Paulina Teteskan Air Mata

“kita melakukan dari hati yang sangat tulus untuk rakyat .Kita sangat bangga bisa berbagi dengan orang yang kurang mampu,”

Ratusan polisi wanita (polwan )dari polres kupang sibuk bekerja memperbaiki rumah milik Wehelminase bedai dan Paulina sebedai otemusu di wilaya TR 16/RW 6 Kelurahan Naikoten 1,Kota Kupang sabtu(27/8/2016) Para polisi wanitra ini tampak cekatan bekerja bahkan seperti para tukang profesional.

Walau mengenangan pakayan lengkap para polwan ini tidak takut kotor,mereka mekancampur semen untuk memperbaiki rumah warga,bahkan ada polwan yang memegang semen menggunakan tangan tanpa alas dan tak takut tangan mungilnya lecet.

Apa yang di lakukan merupakan bagian dari kegiatan berbagi kasih dalam rangka merayakan HUT ke-68 polisi wanita (polwan)tahun 2016.Dalam kegiatan rangka berbagi ini ratusan polwan polres kota kupang melakukan beda sebuah rumah yang di huni Wehelmina sebedai dan Paulina sebedai Oetemusu.Kedua wanita ini berstatus janda karnan suami mereka sudah tidak ada.

Rumah kedua janda ini berupa dinding bebak.Ukuran rumah juga tidak terlalu besar dan beberapa sudah mulai rusak, karnah itu polwan polres Kota Kupang memili untuk membatu keduanya,,untuk menjadi rumah semi permanen atau rumah tangga tembok.

Bagian dinding rumah yang mulai rusak di bongkar oleh polwan.dan para polwan menyiapkan semen dan batako lalu membuat dinding tembok.sedangkan dinding yang rusak di perbaiki.sehingga menjadi rumah tangga rang cantik.

Para polwan pun menyiapkan semuanya sendiri dengan penuh semangat mereka di pimpin KOMPOL Sriyati sebagai koordinasi polwan polres kota kupang mereka melakukan dengan semamgat karna terpanggil dengan aksi nyata membantu yang kesulitan

“Bedah rumahkarna pihak polres kota kupang merasa terpanggil untuk melakukan aksi nyata memberi jalinan kasih dalam rangka HUT polwan,,.Bedah rumAh INI ATAS INISIATIS SEMUA POLWAN peduli atas masyarakat miskin”Kata kompol Sriyati saat di temui wartawan di lokasi tersebut.

Kompool sriyati yang juga polsek maulafa yang menjelaskan bahwa rumah kedua janda ini terpilih setelah polres kota kupang melakukan koordinasi semua kelurahan untuk mencari tau warga mana yang pantas mendapatkan mendapatkan bedah rumah ini.Setelah menerima masukan dari berbagai pihak dan juga dari pantauan langsung,Polwan polres kota kupang,memili rumah kedua janda itu.

Hal yang juga menjadi pertimbangan ,kata kompol Sriyanti karna keduqa janda itu termasuk langsia.Apalagi kondisi rumah berukuran 8x7 meter persegi sudah mulai rewot.”Rumah sudah sangat rapuh,kalu kita abaikan bisa robo sewaktu waktu”

Selain itu kata Sriyati penentuan rumah dan tanah adalah milik kedua janda itu yang di buktikan dengan sertifikat tanah.Rumah itu memiliki syrat jika di bantu melalui bedah rumah.

Kapolres kupang kota AKBP Johannes Bangun dan langsung turun memantau bedah rumah tersebut,mengatakan apa yang dilakukan para polwan bentuk kepedulian kepolisihan terhadap kaum miskin .Bedah rumah ini memupus pemahaman sklompok masyarakat yang menggap polisi itu jahat.

Kita lakukan dari hati yang sangat tulus untuk rakyat,Kita sangat bangga bisa berbagi dengan yang kurang mampu.”kata Yohannes .Kapolres meminta agar semua elemen meningkatkan jiwa peduli terhadap sesama.

Paulina sebedai Otemusu adik kandung dari Wehelmina sebedai neteskan air mata haru dan bahagia apa yang terjadi didepan matanya .Paulina menyampaikan llimpa terima kasih kepada polwan polres kupang kota yang telah tulus peduli terhadap kehidupan dirinya dan kakaknya .

Sumber : Pos Kupang 30 Agustus 2016

 

Rencana Indonesia mendatangkan daging kerbau beku dari India mendapat penolakan dari peternak dalam negeri. Pasalnya, importasi daging dari India juga berpotensi memasukkan PMK ke Indonesia sehingga peternak menjadi pihak yang bakal paling dirugikan.

Rochadi Tawaf, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Peternakan Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) mengatakan bila pemerintah tetap ngotot memboyong daging impor India ke Indonesia, artinya pemerintah tidak menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah memutuskan pelarangan importasi daging berdasarkan zona.

Indonesia juga bisa berada dalam situasi berbahaya mengingat Indonesia belum memiliki prosedur pengamanan dan proteksi dalam negeri terhadap wabah PMK sebagaimana ditetapkan OIE. "Indonesia belum ada laboratorium yang memeriksa kondisi daging yang diimpor dan otoritas yang melakukan tanggap darurat," ujarnya.

Rochadi menjelaskan, hingga saat ini, OIE merilis India masih belum bebas dari PMK, termasuk dari segi zona. Untuk itu, Rochadi mendesak pemerintah tidak buru-buru memutuskan impor daging sapi dari India.

Selain soal penyakit, hal lain yang menjadi keberatan peternak lokal atas impor daging sapi dari India adalah potensi kerugian peternak karena pasokan daging sapi bakal banjir di Tanah Air sehingga harga akan jatuh. Tak hanya itu, dari sisi ekonomi, kerugian yang akan tampak adalah produk industri berbasis daging sapi bakal kesulitan menembus pasar ekspor lantaran dunia internasional menganggap Indonesia mengonsumsi daging sapi dari negara yang belum bebas dari penyakit mulut dan kuku.

Bahkan, belum lama ini terdengar kabar jika Pemerintah Australia meminta para wisatawan mereka yang datang ke Indonesia harus mendapatkan vaksin agar tidak tertular penyakit yang potensial dibawa dari daging asal India. Jadi waspadalah.

Sumber: Pos Kupang

Sedikitnya ratusan warga Kota Kupang berjubel di jalan-jalan protokol menyaksikan rombongan Kompas Jelajah Sepeda Flores-Timor 2016 yang berjumlah sekitar 52 orang.

Para peserta jelajah sepeda mengawali safari ini dari kawasan Pelabuhan Tenau Kupang, melintasi ruas jalan protokol di Kota Kupang sebelum finish di Berlin Kristal Hotel. Sekitar dua jam (pukul 5.30 Wita-7.30 Wita) peserta safari yang dikawal anggota satlantas Polres Kota Kupang.

Pantauan Pos Kupang, para peserta Kompas Jelajah Sepeda, usai mengikuti kegiatan di Flores, menggunakan kapal feri penyeberangan dari Larantuka, Jumat (19/8/2016) tiba di Pelabuhan Bolok Kupang, Sabtu (20/8/2016) sekitar pukul 01.00 Wita menggunakan KMP Ranaka.

Setelah turun dari kapal feri, peserta langsung mengambil sepedanya masing-masing. Anggota satlantas Polres Kota Kupang bersama anggota intel dari Mapolda NTT, sudah siaga di pelabuhan, dan langsung mengawal para peserta mengayuh sepedanya masing-masing menuju warung kua asam di kawasan Pelabuhan Tenau Kupang. Para peserta usai sarapan pagi, menunggu hingga matahari pagi tiba, untuk selanjutnya menuju Kota Kupang.

Sekitar pukul 5.30 Wita, para peserta dengan sepeda masing-masing, dalam kawalan anggota satlantas, bergerak dari kawasan Pelabuhan Tenau Kupang, masuk ke terminal lama Kota Kupangterus ke Jalan Siliwangi, menuju patung Komodo Strat A Oeba, belok kanan masuk Jalan Ahmad Yani, Jalan Urip Sumohardjo, belok ke jalan kawasan BI Kupang, belok kanan masuk Jalan Mohamad Hatta, menuju Jalan Soedirman, terus ke Jalan Soeharto, belok kiri Jalan Amabi, belok kiri Jalan WJ Lalamentik, masuk dua jalur Jalan El Tari, balik ke Jalan Frans Seda, belok kiri masuk jalan Pulau Indah, belok kiri Jalan RA Kartini belok kanan di Patung Ina Boi menuju Jalan Timor Raya, belok kiri ke Berlin Kristal Hotel.

Selama dalam perjalanan, tetap dalam kawalan anggota polisi dan di setiap gang dan jalan, anggota polisi siaga menjaga keamanan dan ketertiban selama para peserta melintas. Bahkan di kawasan Oepura, Kapolsek Maulafa, turun langsung bersama anggota mengamankan situasi sehingga para peserta melintas tanpa hambatan.
Suasana agak terhambat ketika peserta memasuki kawasan El Tari depan Kantor DPRD NTT karena saat bersamaan digelar lomba lari FirManmu yang diikuti ribuan peserta dari segala usia. Namun, safari peserta sepeda tetap berjalan aman dan lancar hingga tiba di Berlin Kristal Hotel sekitar pukul 7.30 Wita.*

Sumber: Pos Kupang

JAKARTA -Harian Kompas akan menggelar Jelajah Sepeda Flores-Timor. Jelajah akan dimulai dari Labuan Bajo di ujung barat Flores, dan berakhir di Motaain, Kabupaten Belu (Timor), perbatasan RI-Timor Leste, pada 13-23 Agustus 2016.

Dalam siaran pers dari panitia yang diterima Pos Kupang, Senin (28/3/2016) disebutkan, perjalanan bersepeda jarak jauh ini merupakan bagian dari komitmen Kompas untuk mempromosikan Flores dan Timor, serta Nusa Tenggara Timur pada umumnya guna meningkatkan kunjungan wisatawan dan investasi.

Flores dan Timor, serta NTT pada umumnya merupakan kawasan yang amat potensial bagi pariwisata. Alamnya nan indah didukung dengan tradisi-tradisi yang unik dari setiap suku membuat daya tariknya begitu kuat. Akan tetapi, potensi ini saja tidak cukup. Sebab, di daerah lain pun memiliki kekayaan yang sama yang juga berusaha sekuat tenaga untuk dikunjungi wisatawan. Untuk itu, dibutuhkan promosi dan event sebagai pemancing bagi wisatawan.

Jelajah sepeda merupakan perjalanan bersepeda jarak jauh yang dilakukan Kompas dengan melibatkan para penggemar sepeda di dalam dan luar negeri untuk mengeliling Nusantara.

Melalui event ini, mereka mengenal dari dekat kekayaan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia, lalu menumbuhkan kecintaan, bahkan ikut mempromosikan tanah air.

Jadi, jelajah sepeda bukan kejuaraan, tetapi mengajak orang untuk berwisata menggunakan sepeda. Sambil menikmati panorama dan kekayaan budaya, peserta pun berolahraga.

Lebih dari itu, Kompas ingin mengingatkan masyarakat agar membudayakan hidup sehat.

Sumber : Pos Kupang, 23 Agustus 2016

Kepala Daerah Harus

Bantu Masyarakat

Bentuk Koperasi

TAMBOLAKA - Gubernur NTT,Frans Lebu Raya pada momentum Hari Koperasi Nasional ke -69 tingkat Provinsi NTT yang di selenggarakan di Sumba Barat Daya (SBD),menyentil koperasi yang sudah tidak aktif. Dalam sambutannya dia menekankan pentingnya reformasi total dalam pelayanan perkoperasian .Diantaranya sebaiknya di tutup saja koperasi yang sudah mati dan di bina yang bertumbuh.

Tak hanya itu , Lebu Raya juga meminta para daerah baik itu bupati dan walikota di NTT un tuk membantu masyarakat desa dalam lankah mendorong pengembangan koperasi di desa-desa.Kerana dapat koperasi dapat membantu ekonomi masyarakat desa dalam memberi pinjaman yang lunak serta mekanisme yang mudah.

‘’Saya minta para bupati untuk membantu masyarakat yang mau bangun koperasi yang kepengurusan akta notaris,supaya koperasi itu legal.Para Bupati harus terus mendorong tumbuh kembangnya koperasi,’’Kata Lebu Raya dalam sambutannya di lapangan Galatama SBD,kamis(11/8).

Menurutnya,koperasi harus terus didorong untuk berkembang karena koperasi itu ada semangat gotong royong,kekeluargaan dan kebersamaan yang perlu terus di pupuk dan di jaga .Dengan demikian,bangsa ini tidak dihinggapi individualisme.

Masih menurutnya,peringatan hari koperasi tahun ini adalah prinsipnya reformasi total.’’pertama rehablitasi, dimana bagi koperasi yang tidak beroperasi di tutup dan di bina koperasi yang sedang tumbuh dan berkembang ,’’tegasnya.Kedua,Reoriontasi, mari bergeser dari segi kuantitas keurusan kualitas agar koperasi dapat berjalan deangan kualitas yang memadai.’’Kita punya potensi besar tapi kita kadang lupa menggali dan meembinanya dengan baik , harusnya dibina untuk memajukan , ‘’pungkasnya.

Ketiga , perlu komitmen bersama dalam rangka pengembangan koperasi .Koperasi harus terus berkembang dengan terus memberi suport untuk lebih berkembang, dimana tidak hanya sekedar mengurus tenun ikat, jambu mente tetapi juga koperasi bisa bergerak di bidang ternak kepulau jawa maupun luar negeri.

Pertumbuhan koperasi di NTT sampai saat ini berjumlah 4.037 koperasi dan dari jumlah tersebut, yang aktif hanya 3.593 unit dengan total aset kopersi saat ini mencapai kurang lebih Rp 3 triliun. Jumlah ini hampir sama dengan total APBD Provinsi NTT yang mencapai Rp3,8 triliun.

Bertolak dari semangat itu, dia berharap ‘’ Mari ciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk bentuk koperasi.’’Bupati Sumba Barat Daya (SBD).Markus Dairo Talu dalam sambutannya mengatakan Program Gubernur untuk menjadikan Provinsi NTT sebagai Provinsi koperasi sejalan dengan program pemkab SBD yakni revolusi pertanian.

Bupati yang akrab di sapa MDT itu mengaku ekonomi Sumba Barat Daya saat ini tumbuh dengan baik dengan cenderung pada hasil industri rumahan sperti tenun ikat dan hasil-hasil olahan komoditi lain seperti Kopi Aroma Sumba dan lainnya.

Untuk menjawab tantangan terhadap angkatan kerja ,Pemkab SBD berkomitmen untuk terus medorong terbentuknya Koperasi dan terus menggembangkan UMKM dan industri rumah tangga lainnya.Pada sektor koperasi dan UMKM ditempuh dengan kebijakan penguatan kelembagaan 222 koperasi dan 68 koperasi desa mandiri serta 83 koperasi anggur merah,’’Ini sangat bagus dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat SBD,’’pungkasnya.Hadir Bupati Sumab Timur Gidion Mbilijora,Bupati Sumba Tengah,Umbu sappi Pateduk dan undangan lain.

Sumber : Timor Express 12 Agustus 2016

tapi gaji 13 dan 14 tetap

JAKARTA -MENTERI KEUANGAN   Sri Mulyni   Indrawati menjelaskan   bahwa kondisi  global  dan domestik  menjadi  pertimbangan utama penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017.Selain itu,pemerintah berfokus pada penerimaan pajak,pembangunan infrastruktur,dan defisit anggaran.’’penerimaan negara itu utamanya pajak .Pajak sebenarnya melakukan dua fungsi yang bertentangan.yakni penerimaan negara,tapi juga harus mendorong iklim investasi agar kompetitif.makanya,kami cari ttitik tenggahnya.’’kata menteri keuangan SriMulyaniIndrawati dalam penjelasan nota keuangan dan RAPBN 2017 di gedung Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkue),Jakarta,(16/8).

Tahun depan pemerintah menargetkan penerimaan perpajakkan Rp1.495,9 triliun.Angka tersebut  lebih rendah dari pada target perpajakan dalam APBN 2016yang Rp 1.539,2 triliun. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan RP 240,4 triliun.Jumlah tersebut juga lebih rendah dari pada target di APBNP 2016 yang di patok Rp 245,1 teriliun.

Terkait infrasruktur,lanjut Sri Mulyani,pemerintah tidak hanya berfokus di pulau jawa.tapi juga daerah lain di Indonesia. Selain itu, pihaknya kembali menekankan efisiensi penggunaan anggaran negara. ‘’Belanja akan berfokus pada infrastruktur dan ifisiensi.Pemerintah daerah juga memiliki fungsi dan peran makin penting. Transfer daerah bisa lebih efektif dalam menggunakan angggaran untuk pembangunan ,’’imbuh Ani, sapaan akrabnya.
          
Dalam RAPBN 2017 , pemerintah menargetkan belanja negara Rp 2.070,5 triliun. Terdiri atas belanja pemerintah  pusat Rp 1.310,4 triliun  dan tranfer  ke daerah dan nada desa Rp 760 triliun. Untuk defisit, total persen dari produk domestik bruto (PDB). Dalam poin belanja negara, memastikan bahwatahun depan gaji  pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI/POLRI tidak naik, Namun pemerintah tetap memeberikan gaji ke-14 atau tunjangan hari raya (THR) seperti tahun ini.

‘’Kebijakan  masih sama seperti 2016 .Tidak ada kenaikan gaji.yang ada hanya (THR),’’ ujar Dirjen Anggaran Kemenkue Askolani.Pemerintah akan mengajukan kebijakan tersebut kepada DPR dalam pembahasan RAPBN 2017 nanti .Selain gaji seperti biasa selama 12 kali setahun,PNS menerima gaji ke 13 yang merupakan gaji pokok di tambah tunjangan . Kemudian ,ada gaji ke-14 yang di sebut THR,yang yang besarannya gaji pokok tanpa tunjangan.Askolani menyebutkan ,alasan tidak naiknya gaji PNS dan Anggota TNI/POLRI ialah mengantisipasi beban pensiun yang harus dibayar negara di masa mendatang .’’Apakah masih cukup efektif untuk mempertahankan kondisi ke depan,’’ujarnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjo negoro menambahkan,target  pertumbuhan pemerintah 5,3 persen dalam RAPBN 2017.Target itu diperkirakan bisa mencapai dengan dukungan empat poin.
Pertama ,investasi menjadi salah satu sumber pendorongan pertumbuhan. Berikutnya daya beli masyarakat tetap tinggi.Kemudian,pengeluaran pemerintah lebih besar dari pada 2016.Yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi sisi produksi dengan menitikberatkan pada beberapa  sektor produktif .’’seperti pertanian ,industri pengolahan,perdagangan,konstruksi,transpostasi dan pergudangan, serta komunikasi dan informasi ,’’sambungnya.

Selain pertumbuhan,dalam RAPBN 2017 inflasi dipatok 4 persen, nilai tukar Rp 13.300 per dolar AS,Suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN)tiga bulan rata-rata 5,3 persen,dan asumsi harga minyak mentah USD 45 per berel. Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W.Martowardojo menilai asumsi ekonomi makro yang ditetapkan untuk tahun 2017 cukup konservatif.Dia juga menyambut baik asumsi tersebut lantara dinamika ekonomi masih melemah.

Namun,Agus menggarisbawahi,peluang indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi terbuka lebar. Terlebih bila merujuk pada pidato Joko Widodo (Jokowi) yang bakal mengatakan bakal menjaga fiskal yang lebih sehat dan kredibel.’’tentu yang banyak berperan adalah seberapa jauh kita di tax amnesty.kan masih ada tax amnesty sampai kuartal pertama 2017,’’jelas Agus.

Selain itu,dengan usaha pemerintah meningkatkan usaha pajak,target menerimaan lebih mudah untuk digenjot.dibahas pemerintah dengan DPR.Dalam perencanaan itu,sudah di agendakan pembahasan revisi ketentuan umum pajak,pengajuaan RUU penerimaan bukan pajak, setra PPh dan PPN.    

‘’Itu Semua akan membuat administrasi kita lebih baik,’’imbuh mantan menteri keuangan tersebut.Sebelumnya Presiden Jokowi pidato kenegaraan dan nota keuangan 2017 didepan DPR dan DPD.Dalam pidato setebal 24 halaman  itu ,Jokowi memastikan bahawa 2017 dijadikan momentum untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.Hal itu berbeda dengan tahun sebelumnya yang berfokus pada perencanaan dan penyiapan regulasi.

Untuk pembangunan jalan, pemerintah mematok target 703 kilometer jalan baru plus 8.452 meter jembatan.Termasuk didalamnya menyelesaikan jalan tol trans-jawa lebih cepat.Begitu pula pembagunan jalur kereta api (KA).Tidak hanya di Jawa,rel KA juga dibangun di sumatera,Kalimanta, dan Sulawesi. Di laut,pemerintah sudah menetapkan 24 pelabuhan utama sebagai simpul tol laut.Pada saat bersamaan, saat ini sedang di bangun 41 pelabuhan baru . Targetnya,pada tahun 2019 Indonesi sudah punya sepuluh pelabuhan baru.

Pembangunan pelabuahn tersebut juga di imbagi penyiapan kapal. ‘’Pemerintah bakal menyelesaikan pembangunan 30 kapal sebagai pendukung tol laut,’’ujarnya.Di bidang transportasi udara,pemerintah sudah memebuka enam bandara baru. Khusus di Jawa,pemerintah memulai merencanakan pembukaan jalur penerbangan di selatan.Di bidang listrik,target 35 ribu megawatt 2019 belum berubah.

Dia menjamin Indonesia bebas byar-pet bila proyek itu,pihaknya akan memebesar peran BUMN dan swasta guna ikut membangun infrastruktur. Jokowi menyebutkan ,sejumah program lain juga menjadi prioritas pemerintah.Antara lain amnesti pajak, penurunan suku bunga kredit usaha rakyat(KUR) manjasi 9 persen ,dan rencana memperbanyak pendidikan vokasi.Hingga saat ini,perangkat regulasi untuk mendukung 12 paket tersebut sudah 96 persen selesai.’’ Kita harus bekerja dengan paradigma baru.Anggaran difokuskan pada program-program proritas,’’tambahnya.

Acara pidato itu di hadiri dua mantan presiden ,yakni Prisiden Ketiga B.J. Habibie dan Presiden kelima Megawati Soekarnoputi yang duduk di sebelah kiri Mufidah Jusuf Kallah. Sementara itu,Sita Nuriyah yang mewakili Prisiden keenam KH Abdurrahman Wahid duduk di sebelah kiri Megawati. Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhyono tidak hadir.

Hal unik terjadi ketika sesi Doa.Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Muhammmad Syafii Membacakan doa dengan kalimat-kalimat kritik. ‘’Lihatlah, ya Allah,bumi kami yang kaya di kelola bangsa lain dan kulinya adalah bangsa kami,’’ucapnya. Dia juga menyebut bangsa Indonesia kehilagan jati diri sebagai bangsa yang ramah, santun,dan saling percaya. Syafii bila suatu ketika Indonesia di serang negara lain,apakah pertahanan Indonesia dapat memebendung. ‘’Jauhkan kami dari pemimpin yang khianat,yang hanya memeberikan janji-janji palsu,’’ujarnya.Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tampak khusyuk mengamini doa tersebut.

            

ANAK Berkebutuhan Khusus (ABK), mendapat porsi tersendiri dalam kampanye perlindungan anak yang saat ini terus digalakkan pemerintah. Gerakan nasional pemenuhan hak bagi ABK menjadi salah satu prioritas. Gerakan Ini dibarengipenyadaransecaramenyeluruhdalam masyarakat untuk menghapus stigma negatif ABK.
Terlebih Konvensi Hak Anak telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dilanjutkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentangperlindungan Anak. Bahkan kini telah lahir Undang¬undang Nomor8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Atas dasar ini, memandang ABK sebagai kelompok anak yang harus dipinggirkan dari pergaulan sudah saatnya dibuang jauh¬jauh. Lingkungan keluarga diharapkan tampil sebagai benteng pertama membangun kemandirian ABK. Memberikannya ruang untuk membangun kepercayaandiri dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Sebab, semakin terkekang dalam lingkungan keluarga atau terisolasi dari lingkungan sosial,maka dari segi mentalakan terus terdesak. Akibatnya, proses adaptasi sosialnya akan semakin melambat. Padahal, pendekatan yang sedini mungkin mesti dilakukan terhadap ABK adalah dari sisi kemandirian dan kesiapan masuk dalam lingkungan sosial.

Faktanya, hasil kajian yang dilakukan pemerintah menunjukkan masih ren¬ dahnya kesadaran masyarakat untuk pemenuhan hak ABK seperti anak pada umumnya. Sebagian masyarakat lebih memilih menjauhkannya dari lingku¬ ngan sosial, lingkungan pendidikan, dan mengabaikanperkembanganpotensinya.

Education Manager Yayasan Pendidikan Dwituna Rawinala, Budi Prasojo menyebutkan, bisa dipastikan, angka penelantaran dan perlakuan pengisolasi ABK di lingkungan keluarga masih lebih besar dibandingkan orang tua yang memberi ruang pada mereka. Pasalnya, di DKI Jakarta saja, masih banyak ABK yang mengalami hal ini.

Padahal, sudah di buka akses yangluas oleh pemerintah.Baik pemerintah DKI Jakar tamaupun pemerintah pusat.Dengan dasar ini, maka Budi menyebut, potensi perlakuan serupa jauh lebih besar lagi di daerah. Faktor stigma negatif atau perasaan malu masih dominan menjadi penyebab, lingkungan keluarga menutup diri. “Ini tantangan,” sebutnya.

Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Indra Gunawan mengatakan, kampanye menghapus stigma negatif ini memang masih menjadi pekerjaan rumah.

Oleh sebab itu, Indra menjelaskan, KPPPA khususnya pada bidang yang menangani ABK, terus membangun sinergitas dengan semua pihak.Baik masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga sosial. Kerjasama dengan pemerintah daerah dilakukan dengan membangun kesepahaman bersama. Salah satu contohnya menjadi provinsi,kabupaten/kota Bunda ABK. “Seperti Sulawesi Utara sudah menjalankan sebagai daerah Bunda ABK,” sebutnya.

Lalu dalam masyarakat, program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) diharapkan bisa menjadi pintu mengedukasi masyarakat. Fasilitator PATBM yang melibatkan unsur masyarakat sendiri diyakini akan bisa berkontribusi dalam membangun kesadaran keluarga dan masyarakat dalam penanganan dan pemenuhan hak ABK.

“Program ini tujuannya untuk mengedukasi dan membangun kesadaran masyarakat. Mengedukasi bagaimana caranya menghadapi anak berkebutuhan khusus.Setidaknya bagaimana membangun kemandiriannya.Bisamakan,minum, dan mandi sendiri (bina diri) dengan baik. Lalu memenuhi hak¬haknya,” kata Indra. Lebihlanjut,disampaikanIndra,orang tua dan masyarakat harus disadarkan,ABK tidak bisa dilihat hanya dari sisi kekurangannya. Namun, pada sisi lainnya, punya kelebihan dan potensi atau bakat yang bisa dikembangkan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang bisa berprestasi dengan bakatnya.“ Jadi, jangan diisolasi. Beri mereka ruang, akses, dan kesempatan pasti bisa,”tambahnya.

•    Mereka Rentan jadi Korban Kekerasan
MENTERI Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana Yembise pada peringatan Hari Anak Nasional 2016 mengangkat pidato “Akhiri Ke¬ kerasan Terhadap Anak”. Masih cukup tingginya angka kekerasan pada anak menjadi dasar seruan ini pada acara yang dipusatkan di Taman Sangkareang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Yohana menegaskan, kehadiran regulasi tentang perlindungan anak dan strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak 2016¬2020, menjadi pegangan sekaligus komitmen perlawanan kekerasan terhadap anak. Selain akan disusun Rencana Aksi Nasional Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak Tahun2015¬2019 untuk mendorong sinkronisasi pelaksanaan program tumbuh kembang dan perlindungan anak di Indonesia.

Tidak terkecuali dalam konteks Anak Berkebutuh n Khusus (ABK). Kepedulia kesadarandanperanaktif setiap individu, keluarga, masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan negara dalam menciptakan lingkungan yang berkualitas sangat dibutuhkan. Tanpa peran serta semua komponen ini, maka cita¬cita pelindungan anak Indonesia akan sulit terwujud. Dengan demikian, program pemerintah terus diarahkan untuk membangun kapasitas dan kesadaran masyarakat.

ABK sebagai salah satu bagian dari masyarakat Indonesia dinilai sebagai pihak yang juga sangat rentan dengan kekerasan. Baik se cara fisik maupun secara pisikis. Penelantaran dan sikap tidak perduli dengan perkembangannya adalah bagian dari kekerasan secara umum Apalagi, jika hak-haknya tidak diperdulikan baik oleh lingkungan keluarga maupun lingkungan sosialnya.

Potensi kekerasan terhdap ABK ini juga bisa dipicu karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam menangani anak dengan kebutuhan berbeda dibanding anak pada umumnya. Perlakuan kasar pun dinilai sangat mungkin dialaminya dalam lingkungan keluarga yang tidak menyadari pentingnya perlindungan pada anak. Terlebih jika anak tersebut, terisolasi dalam lingkungan keluarga. Maka, akan semakin sulit terpantau dan mudah mendapatkan perlakukan kekerasan.

Disatusisi, sulit untuk melakukan pengusutan kekerasan pada kasus yang melibatkan ABK.Aparat Penegak Hukum (APH) akan kesulitan menggali keterangan dari korban. Oleh karena itu,langkah yang paling tepat adalah nghindari kekerasan dengan cara menyadarkan keluarga tentang hak anak baik dalam mendapat perlakuan baik, bersosialisasi, mengakses pendidikan, dan mengembangkan bakatnya.

Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Indra Gunawan mengatakan,program PATBM diharapkan bisa memberi dampak.Khususnya mengajarkan cara praktis menangani ABK.

Kemudian menyadar kantentang hak¬hak anak. Termasuk memberikan hak untuk mendapatkan kesempatan berwisata. “Inilah mengapa, kami juga berharap agar perlin dungan terhadap anak, khu susnya ABK ini menjadi salah satu prioritas nasional. Tapi, kami sudah melakukan beberapa program. Termasuk saat ini sedang menyiapkan destinasi wisata untuk ABK. Kemungkinan ada 10 destinasi wisata yang akan diberikan kepada mereka (ABK),” ujarnya. (adv)

•    Sekolah Inklusif Solusi Alternatif
HAK atas pendidikan menjadi salah satu kajian penting bagiABK. Berangkatdariprinsip “Education for All”, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, dalam kondisi apapun. Namun, dalam prakteknya, seringkali ada hambatan yang dialami ABK untuk ikut mendapatkan haknya tersebut.

Sekolah Luar Biasa (SLB) yang selama ini menjadi ru¬ ang bagi kelompok anak ini mengembangkandiri,ternyata tidak semuanya bisa diakses ABK.Selainfaktorkondisieko¬ nomi masyarakat, SLB juga tempatnya hanya ada di ibu kota Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 70 tahun 2009 awalnya dianggap bisa menjadi solusi untuk mendekatkan akses pendidikan bagiABK. Permendikbud ini menegaskan agar setiap kecamatan harus ada minimal satu SD, satu SMP, dan satu SMA yang menyelenggarakan sekolah inklusif.

Namun, itupun dinilai kurang cukup. Dengan ber¬ dasar pada prinsip Education for All, maka yang menjadipendekatan utama adalah bagaimana membuka akses sebesar¬besarnya bagi ABK. Mereka bisa menikmati pendidikan di sekolah mana saja. Tidak harus pada sekolah khusus yang disiap kan bagi mereka. ABK ini bisa berbaur dalam sekolah umum dengan harapan bisa masuk dalam kehidupan sosial.

Kepala Sub Direktorat Peserta Didik, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PPK¬PLK) Kemen¬ terian Pendidikan dan Kebudayaan, Yusuf mengatakan konsep kelas inklusif ini adalah upaya adopsi sistem pendidikan pada SLB untuk masuk pada sekolah umum.

Dengan demikian, bukan berarti dia masuk di sekolah umum, lalu akan mengikuti kurikulum untuk peserta didik non ABK. Tetapi, ABK ini akan menjalani pendidikan dengan sistem SLB. Oleh karena itu, dikenal Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada sekolah inklusif ini. “Lalu, tidak ada juga istilah tidak naik kelas bagi mereka (ABK). Karena yang dicapai adalah hanya pengembangan bakat dan proses adaptasi sosial. Bukan intelektualnya,” jelas Yusuf.

Meskipun dijelaskan Yusuf, jika berbicara ABK, maka tidak hanya terkait dengan anak cacat fisik atau gangguan mental. Namun, banyak lainnya. Termasuk anak yang lamban dalam belajar dan perkembangannya. Begitupun anak dengan tak genius. Dengan demikian, setiap anak yang masu kdalam sekolah inklusif akan mendapatkan pembelajaran berdasarkan dengan kebutuhan khususnya. Sedangkan jika merujuk pada PP Nomor 17 tahun 2010, Pasal 129 ayat (3) menetapkan bahwa Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik, tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis,memilikigangguan motorik, menjadi korban penyalah gunaan narkotika,obat terlarang, dan zat adiktif lain, dan memiliki kelainan lain.

“Nah karena keinginan besar agar ABK ini mendapatkan akses pendidikan, maka yang dilakukan adalah dengan banyak membangun kerjasama dengan pemerintah daerah agar menjadi provinsi inklusif. Sampaisaatinisudah ada 10 provinsi dan 80 kabupaten/kota yang mencanangkan diri sebagai provinsi inklusif,” sebutnya. (adv)
•    Perlu Dukungan Perda Perlindungan ABK

GERAKAN perlindungan anak khususnya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) harus menjadi langkah bersama. Tidak hanya menjadi konsentrasi pemerintah pusat, namun pemerintah daerah memegang peranan penting. Kebijakan daerah perlu mendukung penuh gerakan nasional peduli anak ini.

Salah satu yang diharapkan adalah peran serta secara berkesinambungan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Regulasi daerah pun disebut akan sangat berguna untuk memastikan gerakan ini tidak berhenti pada satu periode tertentu saja.

Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan berani mengambil sikap dengan menyusun perda perlindungan anak. Baik dalam hal perlindungan anak secara menyeluruh maupun dalam konteks ABK. Dengan didukung regulasi dalam bentuk perda, maka setidaknya ada jaminan keberlanjutan dukungan atas program ini.

Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Indra Gunawan mengatakan, harapan ke arah tersebut sangat dibutuhkan. Apalagi, kata Indra, dalam proyeksi program KPPPA, porsi daerah diharapkan terus meningkat.
Alasannya, jika pemerintah pusat yang diharapkan, maka akan sangat terbatas. Selain itu, jika ada dukungan penuh daerah, maka komitmen penanganan ABK akan semakin meningkat. Khusunya dalam penyediaan informasi akurat jumlah ABK. kendala yang dihadapi saat ini, masih sulit untuk mendapatkan data akurat ABK karena masyarakat masih tertutup.

Dengan keterlibatan pemerintah daerah, maka hambatan¬hambatan ini bisa diatasi. Demikian pula, dalam penyiapan tenaga fasilitator dan SDM Guru Pendamping Khusus (GPK) yang berada di sekolah inklusif. “Jadi harus kemauan bersama. Beberapa daerah sudah menyatakan komitmen. Nah, tentu kami harapkanberkelanjutan. Kalau ada dukungan seperti itu (perda) saya kira akan semakin baik,” ujar Indra.

Kepala Sub Direktorat Peserta Didik, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan La¬ yanan Khusus (PPK¬PLK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Yusuf juga membenarkan pentingnya dukungan secara berkelan “Jadi yang kami dorong itu adalah kalau di provinsi bisa dikeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) dan untuk kabupaten/kota, bisa dengan Peraturan Daerah (Perda).

Setidaknya, jika begitu, maka ada rujukan SKPD daerah dan memiliki program yang berkesinambungan,” katanya. Menurut Yusuf banyak hal yang perlu peran dari pemerintah daerah. Bahkan dalam mensukseskan pendidikan inklusif, peran kepala daerah sangat penting. Tidak hanya dalam hal dukungan kesiapan infrastruktur, tetapi juga sumber daya manusianya. Khusunya untuk ketersediaannya SDM Guru Pendamping Khusus (GPK). “Karena yang mengajukan formasi untuk tenaga guru dan yang menyerap SDM adalah daerah,” katanya.

Sumber : Timor Express, 17 Agustus 2016

•    Diarahkan BPKM
JAKARTA - Potensi pariwisata dan garam di NTT yang sangat menjanjikan, membuat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia, memastikan akan memfasilitasi sebanyak-banyaknya investor untuk masuk ke NTT.

Kepala BKPM, Thomas Lembong, yang ditemui Timor Express, di sela-sela Sidang DPR/DPD RI dengan Presiden, Selasa (16/7) mengemukakan, potensi NTT sangat menarik, baik pariwisata maupun di potensi garam.

Pihaknya, akan terus mendorong dan mengarahkan para investor untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya di NTT, baik itu di pariwisata maupun garam. Untuk pariwisata, jelas NTT memiliki sejumlah obyek wisata menarik, dan salah satunya yakni Komodo di Manggarai Barat. Labuan Bajo, Manggarai Barat, sendiri menjadi salah satu salah dari 10 kawasan stategis piriwisata. Karena itu, penting didorong investasi disana.

Khusus garam, tambah Mantan Menteri Perdagangan itu, sejauh ini telah dibangun pabrik garam industri di Rote Ndao. Tak hanya itu, Sabu Raijua pun kini memiliki 170 hektar ladang garam, yang memproduksi ribuan ton dan sudah diangkut beberapa kali menggunakan kapal Tol Laut ke Jawa, Kalimantan, maupun daerah lain. Tak hanya itu, Sabtu akhir pekan lalu, Gubernur NTT Frans Lebu Raya diundang Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome untuk meresmikan pabrik rumput laut terbesar di NTT, yang dibangun di Desa Limaggu Kecamatan Sabu Timur.

Kedepan, akan terus dilihat potensi garam pada daerah lain, agar investor bisa diarahkan kesana. Saat ini tambah dia, Pemerintahan Joko Widodo sedang membangun tujuh waduk atau bendungan di NTT. Dari situ, jelas akan ada peluang investasi dibidang pertanian. Dan ini akan coba disarankan kepada para pemodal di bidang pertanian, untuk mau menanamkan modalnya di NTT. Pada kesempatan itu, dia bercerita dimana secara pribadi dan keluarga, pihaknya cinta berat sama NTT. Pada tahun lalu, dirinya ditunjuk presiden menjadi Ketua Panitia Natal Nasional, di Kupang. Selanjutnya, dirinya bersama keluarga libur di Labuan Bajo. “Kita cinta berat sama NTT,”katanya.

Pada bagian akhir kembali dia mengatakan, secara profesional dirinya selaku Kepala BKPM, akan berusaha untuk meyakinkan para pengusaha Indonesia dan asing, untuk bisa berinvestasi di NTT. Dia berharap, Pemda bisa menyiapkan data-data yang valid, sehingga menjadi bahan bagi pihaknya, untuk melobi para investor. Jika kian banyak investasi masuk ke NTT, pastinya ekonomi masyarakat akan meningkat dari waktu ke waktu. Untuk diketahui, kedepan, Kota Kupang sudah disasar sejumlah investor untuk dibangunnya sejumlah hotel berbintang, diantaranya Arya Duta yang akan menghadirkan hotel belasan lantai. Tak hanya itu, Gubernur NTT Frans Lebu Raya, saat memberi sambutan dalam pengresmian pabrik rumput laut di Sabu Raijua, pun membenarkan akan hadirnya berbagai investor di NTT. “Saya baru saja bertemu dengan Pak R.J Lino. Beliau itu ayahnya dari Rote, ibunya asli Kedang. Beliau mau bangun pabrik rumput laut di Kupang. Finishing dari produksi rumput laut di beberapa daerah itu rencananya di Kupang. Kita harap ini segera jadi kenyataan,”tegas Lebu Raya.

Sumber : Timor Express, 17 Juli 2016

  • Dirut Juga Raih Penghargaan
    JAKARTA – Kinerja positif yang ditunjukan manajemen Bank NTT, membuat bank milik masyarakat NTT itu terus mendapat penghargaan demi penghargaan. Terbaru, Bank NTT meraih penghargaan prestisius dari Koran Sindo. Pada malam apresiasi BPD 2016 di Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski, Jumat (22/7), Bank NTT memperoleh penghargaan sebagai bank teragresif dalam menyalurkan kredit. Penghargaan juga diterima Dirut Daniel Tagu Dedo sebagai “The Most Favorite CEO”.
  • Seperti disaksikan koran ini, Bank NTT meraih penghargaan berdasarkan penilaian tim juri. Bank NTT menjadi bank yang penyaluran kreditnya teragresif dibanding Bank Pembangunan Daerah (BPD) lainnya. Tidak saja itu, Direktur Utama Bank NTT, Daniel Tagu Dedo juga meraih penghargaan sebagai “The Most Favorite CEO”. Apresiasi itu diberikan, karena CEO Bank NTT itu memiliki andil besar dalam membangun perusahaan.
  • Tagu Dedo sendiri berhalangan hadir untuk menerima penghargaan itu. Saat yang bersamaan dirinya menghadiri pernikahan putrinya. Secara terpisah kepada koran ini Tagu Dedo mengemukakan, perhargaan yang diterima Bank NTT merupakan hasil kerja keras dan cerdas semua pihak. Mulai dari manajemen, komisaris bank maupun kepercayaan masyarakat NTT sehingga menggunakan jasa Bank NTT. “Ini bukti kerja keras dan cerdas semua manajemen dan komisaris. Terlebih dari itu, semua karena kepercayaan masyarakat NTT,” sebutnya.
  • Sumber : Timor Express 23 Juli 2016
  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 2

Polling

Bagaimana Tampilan Website Ini?

Statistik Pengunjung

Hari Ini135
Kemarin429
Minggu Ini1657
Bulan Ini12167
Total129286
Powered by CoalaWeb
Go to top
Our website is protected by DMC Firewall!
mersin escort
atasehir escort
kartal escort
bostanci escort
film izle
film izle,türkce film izle,dublaj izle,cakallarla dans 4 izle,4k film izle,hd izle
assasin's creed izle,cakallarla dans 4 izle,film izle,full hd film izle,panta film,hd film