Stunting Tertinggi, Pemprov NTT akan Lakukan Langkah Komprehensif Integral Ciptakan Zero Stunting

POS-KUPANG.COM | KUPANG — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) melakukan langkah komprehensif integral dalam mewujudkan Provinsi NTT Zero Stunting.
Demikian disampaikan Wagub NTT Josef Adrianus Nae Soi kepada wartawan usai berbicara dalam Webinar Nasional ‘NTT Menuju Zero Stunting, Impian atau Kenyataan?’ yang berlangsung melalui zoom dari ruang rapat Gubernur NTT, Senin (15/3) pagi.
Webinar itu merupakan kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Kristen Indonesia dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT.
Wagub NTT Josef Adrianus Nae Soi mengakui, saat ini Provinsi NTT masih menjadi provinsi dengan angka stunting yang tinggi yakni mencapai 24,2 persen. Namun demikian, Wagub Nae Soi menyatakan optimismenya dalam menekan angka stunting bahkan menciptakan NTT bebas stunting.
Menurut dia, ada banyak sumberdaya dan instrumen yang dapat mempercepat pemerintah provinsi mewujudkan zero stunting di NTT. Pertama, kata dia, pemanfaatan kelor yang dapat menjadi sumber nutrisi utama untuk mencegah stunting.
“Kenapa kami mengatakan bahwa kami optimis bisa menekan hingga zero stunting? Karena kami punya kelor,” ungkap Wagub Nae Soi.
Selain kelor, jelas dia, ternak sapi dalam program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) juga dapat memberi kontribusi untuk menekan angka stunting. Ia menjelaskan, dengan berhasilnya program tersebut, maka keluarga keluarga dapat memanfaatkan susu sapi tersebut sebagai minuman yang menyehatkan.
“Selain tanam kelor, kedua tanam jagung panen sapi, supaya sapi itu bisa kita peras susunya dan bisa minum,” tambah Wagub Nae Soi.
Saat ini, jelas Nae Soi, Pemprov NTT telah membentuk kelompok kerja (Pokja) percepatan penanganan stunting Provinsi NTT. Pokja tersebut mendata tingkat stunting setiap kabupaten untuk kerjasama dan kolaborasi serta sinergi melaksanakan program dan kegiatan menuju zero stunting.
“Ada pokja, ada data dimana kabupaten yang stuntingnya tinggi maka kita akan bekerja sama dengan kabupaten atau bupati untuk sama-sama melakukan kegiatan menuju zero stunting,” kata Wagub Nae Soi
Selain menanam kelor dan memelihara sapi dalam program TJPS, pihak pemprov bekerja sama dengan pemkot/pemkab juga akan melakukan intervensi terkait pendidikan pada ibu hamil agar dapat menjaga pola kehamilan yang sehat. Selain itu juga mengintervensi sanitasi berbasis masyarakat.
“Jadi kita akan lakukan tindakan komprehensif integral untuk menciptakan zero stunting. Tak hanya kelor tapi lingkungan dengan infrastruktur yang bagus dapat mengurangi masalah stunting.
Wagub mencontohkan, Dinas PUPR akan melakukan dukungan sanitasi yang bersih dengan penyediaan air bersih, sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga akan mengintervensi dukungan nutrisi dan edukasi pada ibu hamil.
“Memang masalah stunting ini kita tahu bahwa kita paling tinggi, dalam bekerja sama dengan UKI, teman teman (pimpinan SKPD) hadir semua, ini menandakan bahwa kami serius untuk mengurangi stunting sampai dengan zero stunting,” beber Wagub Nae Soi.
Menurut dia, persoalan stunting itu juga akan bermuara pada kemiskinan sehingga pemerintah berupaya untuk melakukan intervensi secara cepat dan tepat.
Terkait dukungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Kepala Dinas Lecky Frederich Koli menyebut pemerintah provinsi melalui program kelornisasi telah menghasilkan 50 juta tanaman pohon kelor hingga saat ini. Ia berharap kelor tersebut dapat ikut menyumbang dalam upaya intervensi menciptakan zero stunting di NTT.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, drg. Iin Andriani mengatakan, pihaknya berkomitmen dalam upaya penanganan stunting di NTT.
Menurutnya, stunting merupakan persoalan yang harus ditangani bersama secara komprehensif dari berbagai sektor karena indikator stunting lebih dari 70 persen berdada di luar kesehatan.
Anak yang stunting kata dia, ditentukan oleh keluarga, tidak hanya ibunya semata. Karena itu, sebagai “pabrik” maka keluarga diharapkan dapat didorong untuk memiliki ketahanan yang kuat dalam berbagai aspek, dari fisik, ekonomi, kesehatan dan sosial.
“Kita mendorong penguatan ketahanan keluarga, bisa secara fisik, ekonomi sosial dan sebagainya. Ketahanan keluarga menjadi penting, termasuk menjamin hak perempuan dan hak anak, karena anak juga berhak untuk lahir tidak stunting,” kata drg. Iin Andriani.
Ia menegaskan, ibu harus dijaga baik secara fisik maupun mental baik selama masa kehamilan maupun setelahnya.
Karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus mendorong perjuangan hak perempuan dan hak anak untuk menciptakan ketahanan keluarga yang kuat.
“Kita programkan dan mencoba bangun jejaring agar anak mendapat haknya, ibu mendapat haknya. Saat ini kita sedang programkan anak NTT harus punya akte, jadi kalau status jelas maka bantuan pemerintah bisa diakses secara cepat dan tepat,” kata dia.
Karena itu, dalam upaya menciptakan zero stunting, pihaknya berbagi peran secara komprehensif. “Kita berbagi peran. Misalnya pertanian soal kesediaan pangan, kesehatan soal Intervensi pemeriksaan kesehatan, PUPR soal jaminan sanitasi dan lingkungan juga kita dan dinas yang lain,” pungkas dia.
Sebelumnya diberitakan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Kristen Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT menyelenggarakan Webinar Nasional pada Senin (15/3) pagi.
Webinar nasional yang mengusung tema ‘NTT menuju zero stunting, impian atau kenyataan?’ dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik UKI, Dr. Nixon Rajagukguk pada pukul 10.30 Wita.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Josef Adrianus Nae Soi bertindak sebagai pembicara kunci (keynote speaker) dari ruang rapat Gubernur NTT. Hadir mendampingi Wagub Nae Soi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah NTT, Samuel Rebo.
Tampaknya hadir para pimpinan SKPD, yakni Kepala Bapelitbangda NTT Kosmas D. Lana, Kepala Dinas Kesehatan NTT dr. Messerasi Ataupah, Kepala Dinas Pertanian NTT Ir. Lecky Koli, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga drg. Iin Andriani, M.Kes.
Kepala Dinas Sosial NTT, Djamaludin Achmad, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) NTT Viktorianus Manek, Kepala BPBD NTT Thomas Bangke, Sekretaris Dinas Pendidikan NTT RR Sulistyo Ambarasari dan Karo Humas Setda NTT Dr. Ardu Jelamu Marius serta Ketua Pokja Percepatan Penanganan Stunting NTT Sarah Lery Mboeik.
Webinar itu menghadirkan narasumber yakni Wakil Ketua TP-PKK NTT, Maria Fransiska Djogo, Guru Besar FKM UI Prof Dr Purnama Junaidi, Ketua PSPG LPPM UKI Dr. dr. Carmen Siagian, Pakar Stunting Unhas Prof. Dr. A Rajak Thaha MSi dan Mikson Lakidang dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT.
Dalam pengantarnya, Ketua LPPM UKI, Dr. Aartje Tehupeiory menyebut bahwa masalah stunting merupakan masalah kesehatan global, dimana balita mengalami kegagalan pertumbuhan dan perkembangan yang berdampak terjadinya penyakit degeneratif.
Aartje menyebut stunting merupakan ancaman terhadap program pemerintah terhadap pembangunan SDM di wilayah.
Pusat Studi Pangan LPPM UKI mendukung Pemprov NTT menangani stunting dengan memanfaatkan potensi utama yang ada seperti kelor yang memiliki kandungan gizi tinggi.
Kerjasama tersebut, kata Aartje merupakan kerjasama kedua antar UKI dan Pemprov NTT setelah sebelumnya melaksanakan webinar nasional dengan tema kopi. Pihaknya berharap agar kajian webinar dapat ditindaklanjuti dengan MOU penanganan stunting secara bersama.
Sumber : POS-KUPANG.COM

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *