Jumpa Pers dan Media Gathering Penjabat Gubernur NTT bersama dengan para Jurnalis
Bertempat
di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT pada hari ini Senin 22
januari 2024 dilaksanakan Kegiatan Jumpa Pers dan Media Gathering Penjabat
Gubernur NTT Ayodhia G.L. Kalake, SH., MDC bersama dengan para
wartawan/jurnasli media massa. dalam kegiatan ini mengangkat tema : Penanganan
Stunting, Kemiskinan dan Kemiskinan Esktrem, serta Pemilu 2024. Berikut
penyampaian Penjabat Gubernur terkait dengan beberapa hal tersebut :
Syalom, Salve, Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Salam sejahtera bagi kita sekalian.
Hadirin yang Saya Hormati, Pada kesempatan yang bermartabat ini, saya akan sampaikan kondisi terkini terkait isu yang menjadi prioritas pembangunan NTT, yaitu :
Pertama ;
Persentase penduduk miskin di Provinsi NTT Tahun 2023 (Maret) sebesar 19,96 %, turun 0,27 persen terhadap kondisi September 2022 dan turun 0,09 persen terhadap Maret 2022. Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi yakni Sumba Tengah (31,78%), Sumba Timur (28,08%) dan Sabu Raijua (28,37%). Sementara Kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah yakni Kota Kupang (8,61%), Flores Timur (11,77%) dan Ngada (12,06%).
Jumlah penduduk miskin Provinsi NTT Tahun 2023 (Maret) sebesar 1,14 juta orang, TURUN 8,06 ribu orang terhadap September 2022 namun naik sebanyak 9,49 ribu orang terhadap Maret 2022. Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tinggi yakni TTS (119,51 ribu), Sumba Barat Daya (101,40 ribu) dan Kabupaten Kupang (90,23 ribu). Sementara Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin rendah yakni Nagekeo (18,57 ribu), Ngada (20,57 ribu) dan Sumba Tengah (24,24 ribu).
Angka Kemiskinan ini diukur melalui perhitungan pengeluaran penduduk di bawah Garis Kemiskinan (GK) sebesar Rp. 507.203/kapita/bulan (Maret 2023) dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar Rp. 389.518 (76,80 persen) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) sebesar Rp. 117.685 (23,20 persen).
Tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi NTT Tahun 2023 sebesar 3,93%, mengalami penurunan sebesar 2,63 persen terhadap kondisi tahun 2022. Pada tahun 2022, Kabupaten dengan persentase penduduk miskin ekstrem tertinggi yakni Sumba Tengah (19.11%), TTS (13.01%) dan Sumba Timur (10.40%). Sementara itu, 3 kabupaten dengan persentase terendah yakni Nagekeo (1.47%), Flores Timur (2.10%) dan Alor (2.38). Data kemiskinan ekstrem per kab/kota 2023 TIDAK dapat didiseminasikan BPS karena tingkat error/ Relative Standard Error (RSE) yang tinggi.
Kemiskinan Ekstrem ini diukur melalui perhitungan penduduk dengan pendapatan kurang dari US $ 1,9 PPP (purchasing power parities), setara dengan Rp. 10.739 per kapita per hari atau sebesar Rp. 322.170 per kapita per bulan. Pada tahun 2022 Bank Dunia telah menaikkan standar pengukuran kemiskinan ekstrem menjadi $ 2,15 PPP, namun Pemerintah Indonesia masih tetap menggunakan standar lama yakni $1,9PPP.
Standar kemiskinan ekstrem yang digunakan adalah paritas daya beli atau Purchasing Power Parities dan secara teoritis mengikuti “Hukum Satu Harga” dimana angkanya tidak langsung mengacu pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. PPP sudah disesuaikan dengan standar biaya hidup antar negara sehingga nilai US $1,9 di Indonesia akan sama dengan US $1,9 di negara lain.
Strategi yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem 2024 yaitu :
A. Menurunkan Beban Pengeluaran :
1. Dinkes: (Iuran Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin PBI-JK, PBPU dan BP)
2. Dinsos:
• Rehabilitasi Sosial (7 panti pemerintah), Bantuan modal usaha Kelompok Usaha Bersama / KUBE kepada masyarakat/keluarga dalam desil 1 dan desil 2;
• PKH (Program Keluarga Harapan) yang terdaftar sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di NTT sejumlah 1.040.000 KK / sekitar 3.000.000 jiwa. Kemensos yang berwenang memvalidasi data. Data DTKS ini yang menjadi data dasar untuk berbagai jenis bantuan, seperti bantuan untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak, sekolah, lansia, stunting.
• Ada pula bantuan langsung tunai (Rp 600.000/triwulan) yang disalurkan langsung dari Kemensos ke masyarakat melalui PT Pos dan Bank Himbara.
• Bantuan beras 20 kg per KK dari Dinas Sosial Pemprov dialokasikan Rp 1,9 miliar (sekitar 173 ton untuk sekitar 8.676 KK), bantuan KUBE Pekososbud dianggarkan Rp 2,8 M
3. Penanggulangan bencana
• Penanggulangan bencana dengan alokasi Rp 196 juta. Peruntukan yang langsung diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pengadaan beras 4.000 kg per kasus bencana.
• Pemprov NTT telah menghibahkan 5 ha di Manulai (Kota Kupang) untuk penyimpanan logistik regional, pusdiklat regional, dan pusdalops bencana regional Bali Nusra yang dikelola langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
• Dinas PMD:
• Sesuai petunjuk Permendes, Dana Desa tahun 2024 dialokasikan BLT Maks 25%, Ketahanan pangan hewani minimal 20%, serta stunting dan bencana.
B. Meningkatkan Pendapatan :
1. Dinas KP: Bantuan prasarana perikanan tangkap (kapal, coolbox, alat tangkap), Bantuan prasarana budidaya ikan,
• Kapal nelayan 3 GT untuk nelayan
• Bibit dan prasarana diberikan kepada pembudidaya rumput laut
• Coolbox diberikan kepada kelompok- kelompok penjual ikan
• Kerja sama dengan K. ATR BPN dan KKP di 22 kabupaten/kota, sertifikasi lahan bagi nelayan dan pembudidaya jika memiliki lahan.
• Kerja sama dengan KKP kegiatan bantuan bibit dan sarana prasarana untuk pembudidaya rumput laut (Lautra) di Kabupaten Alor dan Kabupaten Rote Ndao
• Kegiatan pengembangan usaha garam rakyat untuk 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Nagekeo, Kabupaten TTS, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur masing-masing Rp 10 miliar, ditambah dukungan APBN langsung ke Kabupaten untuk perbaikan saluran air garam dan jalan melalui mekanisme Tugas Perbantuan.
• Bantuan untuk erupsi Lewotobi 250 kg ikan dari Cabang Dinas Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTT Kab Flores Timur, Sikka dan Lembata.
2. Dinas Kopnakertrans:
• Program Pekososbud bantuan langsung kepada kelompok untuk 2024 dianggarkan Rp 8 M, realisasinya masih menunggu proposal. Sebagai perbandingan, anggaran 2024 ini kami naikkan dari realisasi 2023: Rp 3,1 M kepada 155 kelompok.
• Pelatihan UMKM terkait kurasi produk, forum kemitraan untuk pemasaran, dan pemasaran digital, layanan bantuan hukum dan akses pembiayaan. Tahun 2024 dianggarkan 7 pelatihan masing- masing 30 UMKM peserta.
• Peningkatan kompetensi pencari kerja dalam bentuk pelatihan sesuai kompetensi dan kejuruan standar kerja nasional RI (SKKRI) dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK), khususnya Balai Besar Vokasional dan Produktivitas Provinsi NTT di Kota Kupang di bawah pengawasan langsung Kementerian Ketenagakerjaan, serta Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) dengan jumlah 56 BLKK di seluruh Provinsi NTT. Target untuk 2024, BLK Provinsi 25 paket @ 16 orang (400 orang), BLKK 56x16 orang (896 orang pencari kerja)
3. Dinas PMD:
• Meningkatkan kinerja Balai Teknologi Tepat Guna Pemprov NTT yang dapat memproduksi berbagai jenis peralatan sederhana namun bermanfaat tinggi, seperti mesin perontok padi, pengering kelor, pemipil jagung, pencacah rumput untuk menjadi pakan ternak, biogas dari kotoran hewan, pemarut kelapa, pemeras santan, dll.
C. Meminimalkan Kantong Kemiskinan :
1. Dinas ESDM:
• Per Desember 2023, rasio elektrifikasi desa 94,6% (3.256 kelurahan dan desa sudah teraliri Listrik, dari 3.442 kelurahan dan desa di NTT (305 kelurahan dan 3.137 desa). Program tahun 2024: PLTS tersebar 56 unit di Kabupaten Kupang (20 unit), Rote Ndao (36 unit), Meteran Listrik gratis 40 unit Kupang, 40 TTS, Sabu 53 unit.
• Program Pekososbud: PLTS tersebar 90 unit Manggarai, Matim, Alor, Rote, Ngada, TTU
• Bantuan meteran Listrik gratis 735 unit di SBD, Ngada, Belu, Matim, dan TTS
• DAK, Pembangunan PLTS komunal 21 lokasi di Sumba dengan kapasitas terpasang 650 kW untuk 1.200 rumah tangga miskin.
2. Dinas P & K
• Dana DAK untuk Pembangunan/rehab unit sekolah baru, tambahan ruang kelas dan layanan lainnya SMA/SMK Rp 250 miliar kepada SMA/SMK yang di-swakelola oleh kelompok masyarakat setempat di 22 Kabupaten/Kota, berdasarkan data Dapodik (Data Pokok Pendidikan).
• Dana PIP (Program Indonesia Pintar) Kemendikbud dalam bentuk beasiswa disalurkan dari Dinas PK Provinsi dari SMA/SMK/SLB seluruh Provinsi
• Beasiswa Tugas Perbantuan (TP) untuk sekitar 143.000 siswa SMA/SMK/SLB
3 Dinas PUPR
• Pinjaman Daerah yang lalu digunakan untuk 17 paket SPAM masing-masing 1 unit (17 unit), 2 paket Reverse Osmosis di Timor dan Flores masing-masing 8 unit (16 unit), 77 paket jalan Provinsi (di 22 Kabupaten/Kota), dan 22 unit embung (di 22 Kabupaten/Kota)
Kedua :
Prevelensi balita Stunting di NTT berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e- PPGBM) tahun 2021 sebesar 20,9%, tahun 2022 sebesar 17,7%, tahun 2023 sebesar 15,2%. Dari data ini dapat dilihat bahwa tren balita stunting mengalami penurunan sebesar 5,7 persen. Untuk pencapaian penurunan Stunting tahun 2024, akan dilakukan pengukuran dan penimbangan pada bulan Pebruari. Hasilnya akan dipublikasikan setelah dikompilasi dari Kabupaten/Kota se-NTT.
Sementara itu, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Prevelensi Balita Stunting di NTT tahun 2021 sebesar 35,5% dan sampai dengan akhir tahun 2023, belum ada publikasi data Stunting yang diukur berdasarkan metode pengukuran SSGI. Perbedaan kedua data publikasi ini karena metode pengukurannya berbeda. Metode pengukuran SSGI menggunakan indikator spesifik (Kesehatan misalnya : asupan gizi, protein, vitamin, kunjungan ke Posyandu) dan sensitif (sektor non Kesehatan ; misalnya ketersediaan air minum, Kursus Pra Nikah, Larangan Pernikahan Di Bawah Usia/Pernikahan Dini), metode pengukuran SSGI juga menggunakan Aksi Sensitif (penimbangan berat badan, pengukuran berat badan, lingkar kepala dll). Jadi pengukuran dengan metode pengukuran SSGI lebih komplit, lebih banyak variabelnya atau lebih banyak faktor pengaruhnya daripada metode pengukuran E-PPGBM yang menggunakan Aksi Spesifik.
Untuk tahun 2024, kami berfokus dalam mengintervensi balita-T (berat badan tidak naik ataupun turun) agar tidak turun kelas ke kategori Gizi Buruk.
Jumlah stunting tertinggi berdasarkan data Sasaran Riil tahun 2023 (hasil penimbangan Agustus 2023) Kabupaten Sumba Barat Daya (31,9%; 9.762 bayi), Kabupaten Timor Tengah Selatan (22,3%; 8.924 bayi), Kabupaten Timor Tengah Utara (22,6%; 4.555 bayi), Kota Kupang (17,2%; 4.019 bayi), Kabupaten Kupang (13,0%; 3.872 bayi), Kabupaten Manggarai (13,1%; 3.841 bayi)
Kota dan lima Kabupaten dengan jumlah balita T terbanyak adalah Kota Kupang 9.656 balita, Kabupaten Flores Timur 7.896 balita (kemungkinan akan naik setelah ada erupsi Gunung Lewotobi), Kabupaten Timor Tengah Selatan 7.474 balita, Kabupaten Kupang 7.452 balita, Kabupaten Timor Tengah Utara 7.442 balita, dan Sumba Timur 6.020 balita.
Setelah itu, Kota dan lima Kabupaten dengan jumlah baduta (bawah dua tahun) T terbanyak adalah Kota Kupang 3.846 baduta, Kabupaten Kupang 3.639 baduta, KabupatenTimor Tengah Selatan 3.320 baduta, Kabupaten Flores Timur 3.309 baduta, Kabupaten Alor 2.758 baduta, Kabupaten Timor Tengah Utara 2.465 baduta.
Metode pengukuran e-PPGBM yang menggunakan indikator spesifik; pada tahun 2021 Jumlah balita sasaran masih menggunakan Sasaran Proyeksi (SP) mengikuti data jumlah sasaran proyeksi yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan RI sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 menggunakan jumlah balita dengan sasaran Riil (SR) mengikuti jumlah total seluruh balita, kondisi ini terjadi karena karena pada tahun 2022 para Kepala Daerah sudah mengeluarkan Surat Keputusan menyangkut jumlah sasaran riil yang ada di lapangan. Jadi perbedaan data publikasi ini disebabkan oleh cara pengukuran yang berbeda dan jumlah variable dari masing-masing aksi intervensi yang berbeda.
Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk terus berupaya dalam penanganan stunting melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan SK Gubernur sehingga pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif dapat berjalan dengan baik, yang juga akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia NTT menuju generasi emas NTT. Pemprov NTT akan memberikan perhatian khusus kepada Kabupaten/Kota yang prevalensi stuntingnya masih tinggi. Penanganan stunting ini akan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh OPD terkait untuk intervensi sensitif dan intervensi spesifik.
Intervensi penanggulangan stunting berpedoman pada Perpres No : 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari 12 indikator dengan kontribusi penurunan sebesar 30% dengan kelompok sasaran : Remaja Putri (pemberian tablet tambah darah, skrining anemia), Ibu Hamil (pemberian makanan tambahan, pemeriksaan ibu hamil), Ibu menyusui (pemberian vitamin A), dan anak Berusia 0-59 Bulan (timbang setiap bulan di posyandu, pemberian Vitamin A sesuai peruntukkan dan kebutuhan, pemberian makanan tambahan, pemberian imunisasi dasar lengkap).
Intervensi spesifik fokus kepada 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Jenis kegiatan berdasarkan 12 indikator sasaran:
1. Ibu hamil minimal mendapat 90 tablet tambah darah selama masa kehamilan
2. Ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) mendapat pemberian tambahan makanan (PMT) pemulihan dalam bentuk pangan lokal seperti protein hewani ditambah serbuk marungga (kelor) NTT sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permenkes 14/2019, Perpres 72/2021, Juknis Dinkes NTT terkait Pemberian Makanan Tambahan berbasis tinggi protein hewani ditambah kelor/marungga NTT).
3. Optimalisasi 10.810 posyandu di seluruh NTT dengan 9.357 posyandu aktif. Yang belum aktif adalah karena kader tidak tersedia, sehingga akan diberikan pelatihan kader di desa setempat, untuk kemudian dilakukan penimbangan bayi secara rutin setiap bulan.
4. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan koordinasi setiap minggu dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk memonitor program tersebut di atas berjalan baik.
5. Sebagai contoh, Sabtu lalu kami mengunjungi Desa Raknamo di Kabupaten Kupang dan melibatkan dinas terkait, seperti Dinas Sosial, PUPR, Kelautan Perikanan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kami membawa bantuan telur, ikan, ayam petelur, kambing peranakan Etawa, benih ikan nila ditebar di bendungan Raknamo. PUPR menyiapkan sumur bor untuk kebutuhan air bersih dan fasilitas MCK yang sesuai standar kesehatan.
6. Melibatkan lembaga non-pemerintah seperti USAid (Indonesia Urban Resilient Water Sanitation and Hygiene “IUWASH” Tangguh), UNICEF, DFAT Australia, dan CSR dari sektor swasta.
7. Intervensi sensitif dalam rangka penanganan stunting:
a. Dinas Kominfo: pelayanan informasi publik terkait stunting di website Pemprov replikasi meneruskan informasi dari Kemenkominfo
b. Dinas Sosial melalui Perlindungan Jaminan Sosial
c. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan: pekarangan pangan lestari untuk penanaman pangan hortikultura memberdayakan rumah tangga petani di 176 rumah tangga di 22 Kabupaten/Kota, penanaman 5.000 ha padi biofortifikasi di 13 Kabupaten seperti Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Sumba Barat Daya, pengembangan Desa Beragam Bergizi Seimbang Aman (B2SA) di 8 Kabupaten di TTS, Kabupaten Kupang, dan SBD, dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
d. Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki program (i) budidaya ikan air tawar (nila dan carper) di pekarangan diutamakan ke keluarga yang sudah memiliki kolam, Pemprov membantu bibitnya untuk peningkatan gizi sekaligus peningkatan ekonomi, (ii) sosialisasi Gerakan makan ikan ssasaran ibu hamil menyusui, balita baduta, di daerah-daerah stunting di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, (iii) CSR dari Unit Pengolahan Ikan (UPI) digunakan untuk membagikan ikan tangkap (air laut) kepada masyarakat.
e. Dinas Peternakan: mendorong peternakan skala rumah tangga untuk jenis ternak babi ras, ayam Kampung Unggul Balitbang (KUB) petelur, kambing, dan sapi.
f. Dinas PUPR: mendukung pembangunan sumur bor tersebar di 19 lokasi di beberapa Kabupaten/Kota se-NTT sebagai program pemberdayaan ekonomi sosial budaya (pekososbud) dan sanitasi MCK di Kabupaten TTS.
g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa: Bersama PKK meningkatkan kapasitas tenaga posyandu 52.250 kader posyandu di 22 Kabupaten/Kota dengan target minimal setiap posyandu minimal 5 orang kader yang setiap bulannya melakukan pelayanan posyandu. Sesuai petunjuk Permendes, Dana Desa tahun 2024 dialokasikan BLT Maks 20%, Ketahanan pangan hewani minimal 25%, serta stunting dan bencana.
h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: pendataan keluarga risiko stunting berkolaborasi dengan lima universitas (Undana, Poltekes Kemenkes, Unwira, UKSW, Univ Muhammadiya), 385.068 keluarga risiko stunting di 22 Kab/Kota (ii) pendampingan kel berisiko stunting dengan 3 orang tenaga yang dibiayai oleh BKKBN (PLKB, Kader PKK, dan bidan/nakes di desa), (iii) pendampingan calon pengantin melibatkan lembaga keagamaan, (iv) pemenuhan hak sipil (dokumentasi kependudukan).
i. CSR dari berbagai Lembaga dan sektor swasta, seperti perusahaan farmasi Dexa Medica akan memberikan CSR dalam bentuk pelatihan bagi 1.000 bidan NTT dan intervensi dengan 3 kabupaten tertinggi dan 3 kabupaten terendah selama satu tahun dalam bentuk pemberian suplemen bagi ibu hamil dan bayi.
Ketiga ;
Berikut akan saya sampaikan tentang Inflasi. Salah satu variabel makro ekonomi adalah Inflasi yang perlu kita perhatikan dengan baik karena sangat menyentuh sektor ekonomi di daerah. Kita patut berbangga karena capaian pengendalian inflasi NTT juga ditandai dengan raihan Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh penghargaan TPID Provinsi Terbaik untuk kategori TPID Provinsi Terbaik wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua pada Penganugerahaan TPID AWARD pada tahun 2022 lalu. Bahkan Kota Kupang meraih kategori TPID Kota Terbaik dan Kabupaten Sabu Rajua meraih kategori TPID Kabupaten/Kota Berprestasi.
Untuk kondisi inflasi Provinsi Nusa tenggara Timur pada bulan Desember 2023 (YoY) adalah sebesar 2,42% (di bawah inflasi nasional 2,61%), berada dalam target rentang sasaran (3±1%). Capaian ini sangat baik jika dibandingkan dengan inflasi NTT Desember 2022 yang mencapai 6,6% (di atas inflasi nasional yang sebesar 5,4%).
Capaian ini berkat terjaganya kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok, dan sistem distribusinya terjaga, serta didukung dengan terbayarnya Tambahan Penghasilan Pegawai yang dibayar penuh selama tahun 2023 serta digunakannya dukungan dana Belanja Tak Terduga untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Untuk diketahui, berdasarkan data tahun 2022, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial berkontribusi 12,82% terhadap Produk Domestik Regional Bruto NTT.
Di tahun 2024, Pemprov NTT tetap berkomitmen untuk memprioritaskan pembayaran TPP dan mendorong penggunaan dana BTT secara optimal untuk pengadaan bahan pangan, gerakan pangan murah, subsidi transportasi untuk mendukung distribusi dari daerah surplus ke defisit, apabila sewaktu- waktu dibutuhkan.
Selain itu, tingkat inflasi di 3 Kota NTT (Kupang, Waingapu, dan Maumere) sesuai standar pengukuran IHK (Indeks Harga Konsumen) mengalami inflasi YoY diantaranya Kota Kupang sebesar 2,21%, Kota Maumere sebesar 3,33% dan Kota Waingapu sebesar 3,27%. Kondisi inflasi ini disebut ‘INFLASI MODERAT” masih dalam batas kewajaran.
Secara bulanan, 5 komoditas penyumbang utama andil inflasi di Provinsi NTT pada Bulan Desember 2023 adalah Cabe Rawit, tarif Angkutan Udara, Sawi Hijau, Sawi Putih dan Nasi dengan lauk. Sedangkan 5 komoditas penyumbang utama andil deflasi adalah Beras, Ikan Tembang, Daun Singkong, Daging Babi dan Daun kelor.
Permasalahan dan kendala utama komoditas andil inflasi Provinsi NTT Tahun 2023 di antaranya adalah
1) Beras. Diakibatkan sebagian besar pasokan beras di Provinsi NTT masih harus didatangkan dari luar daerah seperti Sulsel, NTB, dan Jatim sehingga kondisi harga sangat tergantung pada kondisi pasokan di daerah asal, serta kondisi kemarau yang lebih panjang di tahun 2023 juga turut mempengaruhi produksi beras lokal maupun luardaerah.
2) Tarif Angkutan Udara. Kondisi geografis NTT yang terdiri dari kepulauan membuat penerbangan menjadi moda transportasi utama intra provinsi dan juga maskapai yang beroperasi masih terbatas dan cenderung didominasi oleh satu maskapai. Terkait hal ini, Pemprov sedang menjajaki pembukaan beberapa jalur internasional yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian NTT, khususnya di sektor pariwisata. Kami sudah berkoordinasi dengan Dubes Indonesia Canberra Australia dan Konsul RI di Darwin terkait rencana pembukaan penerbangan Kupang-Darwin, yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan Australia ke NTT. Selain itu, pihak Air Asia sudah membuka penerbangan Denpasar-Kupang. Hal ini akan menambah konektivitas baik intra maupun antar daerah ke provinsi NTT yang selama ini sudah dilayani oleh beberapa maskapai penerbangan.
3) Daging dan Telur Ayam Ras. Sebagian besar pasokan daging dan telur ayam ras di Provinsi NTT masih harus didatangkan dari luar daerah seperti Jawa Timur sehingga kondisi harga sangat tergantung pada kondisi pasokan di daerah asal dan penyesuaian harga BBM juga menyebabkan kenaikan biaya logistik.
4) Ikan-ikanan. Komoditas ikan juga menjadi penyumbang inflasi akibat pasokan nelayan yang terbatas di tengah kondisi cuaca di laut yang tidak menentu, juga konsumsi ikan di NTT cukup tinggi sehingga memberikan andil yang cukup besar terhadap inflasi secara keseluruhan.
5) Hortikultura. Inflasi komoditas hortikultura seperti bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit secara historis cenderung meningkat di akhir tahun seiring dengan masuknya musim penghujan. Sementara itu, komoditas hortikultura sayuran seperti kangkung, bayam, dan sawi sebagian besar diproduksi oleh petani lokal NTT.
Sesuai dengan Rekomendasi High Level Meeting TPID NTT pada 29 Desember 2023 lalu maka Upaya dan Tindak Lanjut Pengendalian Inflasi Provinsi NTT adalah 1) Fokus Lokasi utama pengendalian inflasi di NTT adalah Kota Kupang sebagai kota pengukuran IHKK dengan bobot IHK terbesar (80,7%), selanjutnya Maumere (10,2%) dan Waingapu (9,3%) sebagai Kota pengukuran IHK. Dan tambahan Kota pengukuran IHK (terhitung mulai Januari 2024) yakni Bajawa (Kabupaten Ngada) dan Soe (Kabupaten TTS). 2) Fokus Komoditas utama pengendalian inflasi di NTT adalah Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit, Cabai Merah, Daging ayam Ras, Telur Ayam Ras, sayuran (Kangkung, Bayam, Sawi Hijau, Sawu Putih) dan ikan ikanan (Kembung, Tongkol, Tembang dan Layang).
Upaya pengendalian inflasi Provinsi NTT disesuaikan dengan arahan Mendagri pada Rakornas 3 Januari 2024, yaitu 1) Lakukan Gerakan Tanam, 2) Pendistribusian Bantuan Kepada Keluarga Penerima Manfaat Agar Tepat Sasaran, 3) Kampanyekan Tidak Boros Pangan, 4) Lakukan Rekonsiliasi Data, 5) Melakukan Gerakan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan, dan 6) Gerakan Pangan Lokal.
Dapat kami sampaikan juga bahwa jumlah stok beras masih mencukupi kebutuhan masyarakat sebanyak 315.796,11 Ton untuk 3,5 bulan ke depan per Januari 2024.
Keempat : Pemilu
Kurang lebih 1 bulan lagi atau tepatnya ditanggal 14 Februari 2024 kita akan melaksanakan pesta demokrasi yang dilaksanakan 5 tahun sekali yaitu Pemilu. Jumlah pemilih di 22 Kabupaten/Kota se-NTT sebanyak 4.008.475 jiwa, Laki-laki sebanyak 1.971.831 jiwa, perempuan sebanyak 2.036.644 jiwa, pemilih disabilitas sebanyak 46.251 jiwa, yang tersebar di 314 kecamatan, 3.442 Desa/kelurahan dengan jumlah TPS sebanyak 16.746. Sedangkan persebaran DPT sebanyak 4.008.475 jiwa, jumlah Pemilih Non-KTP 281.972 jiwa.
Untuk meningkatkan partisipasi politik Pemilu di Tahun 2024 upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT terhadap potensi pemilih adalah melakukan kerja sama dengan sekolah-sekolah melakukan perekaman terhadap potensi pemilih yang akan berusia 17 tahun. Pemerintah Provinsi NTT juga bekerja sama dengan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) melakukan perekaman di Lapas.
Logistik persiapan Pemilu sudah terdistribusi di KPU 22 Kabupaten/Kota dalam bentuk jenis surat suara masing- masing sebanyak 4.096.030 baik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR- RI, Anggota DPD, Angota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten dan Kota.
Dalam rangka memastikan tahapan pemilu berjalan dengan lancar, sukses, berkualitas, aman dan damai, maka Pemerintah Provinsi NTT telah membentuk Posko Pemilu.
Pada kesempatan ini, saya menghimbau kepada semua ASN baik ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Kabupaten/Kota se- NTT, Instansi Vertikal dan semua kita yang bekerja atas nama Pemerintah dan Negara RI, HARUS NETRAL dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Gunakan Hak Suara Saudara-saudara secara LUBER dan JURDIL. Kita tingkatkan Partisipasi Politik kita dengan mendatangi TPS-TPS dan berikan suara saudara pada hari Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024.
Mari, Bersama kita sukseskan PILEG DAN PILPRES 2024 DENGAN DAMAI, KESEJUKAN HATI, PIKIRAN untuk KITA ABDIKAN BAGI BANGSA, NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG KITA CINTAI.
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa bersama kita dalam keseharian kerja kita. Terima kasih.
Syalom, Salve, Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, Om Swastyastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan Salam Sejahtera dan sehat selalu bagi kita sekalian.
