PKBI Siap Dukung Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Di NTT
BPBD NTT - Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) melakukan kunjungan ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Provinsi NTT (Rabu, 10/02/2021). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperkenalkan profil PKBI sekaligus sebagai langkah awal dalam menjalin hubungan kerja sama pada bidang kebencanaan di Provinsi NTT.
Direktur Eksekutif
Daerah, Moudy F. Taopan memaparkan, PKBI
hadir di Indonesia sejak tahun 1957 dan di NTT sejak Desember 1978. Saat
itu, PKBI hadir untuk menjawab berbagai persoalan terkait kependudukan dan
tingginya angka kematian ibu dan bayi di NTT.
Kemudian pada tahun 2014 hingga 2017, bekerja sama dengan pemerintah Provinsi
NTT, PKBI menjalankan program Resolusi KIA pada seluruh kabupaten/kota di NTT. Hingga
saat ini, PKBI Daerah NTT memiliki 3 cabang aktif, yaitu cabang Kota Kupang,
Kabupaten Kupang, dan Belu dengan program tetap Youth Center (Sentra Edukasi dan
Konsultasi Remaja).
“Kami juga memiliki
tenaga psikolog yang akan diperbantukan ketika terjadi bencana. Sebab, gangguan psikologi sebagai akibat dari adanya bencana cukup besar sehingga PKBI kemudian
membuka diri ketika pada lokasi bencana dibutuhkan bantuan psikolog/konselor,
maka kami siap hadir di sana,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wakil
Ketua Bidang Anak dan Remaja, Agustinus L. Brewon, S.T menambahkan, saat ini
Forum Remaja PKBI fokus pada isu Covid-19 khususnya pada anak-anak yang seringkali dilupakan,
seperti anak-anak Lapas, anak-anak pengidap HIV/AIDS, ODHA, anak-anak jalanan,
dll.
“ Kami kumpulkan remaja
dari berbagai kalangan untuk dieduksi terkait pencegahan Covid-19. Kami juga
membantu masyarakat yang ingin melakukan tes PCR tetapi mengalami kendala
keuangan. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara periodik,“ tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT. Ambrosius Kodo, S.Sos., menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan niat baik PKBI untuk membantu pemerintah dalam urusan penaggulangan bencana di Provinsi NTT.
“Urusan bencana
merupakan urusan bersama. Semakin banyak yang peduli terhadap urusan ini maka
urusan bencana semakin ringan. Dalam urusan keluarga berencana misalnya, kita
harap PKBI juga membantu mengingatkan keluarga-keluarga yang tinggal di daerah
rawan bencana untuk memiliki budaya sadar bencana,” ungkapnya.
Terkait SDM yang dimiliki PKBI, Ambros berharap agar selain memberikan dukungan psikologi bagi korban bencana, para psikolog ini juga bisa memberikan pelatihan atau sosialisasi bagi para pegawai di BPBD untuk belajar tentang trauma healing, sehingga pada saat tanggap darurat selain memberikan dukungan logistik petugas juga bisa memberikan dukungan psikologi.
“Untuk remaja-remaja yang rutin berkumpul di kantor PKBI akan kami berikan sosialisasi dan edukasi terkait bencana. Anak-anak ini sangat berpotensi menjadi agen informasi bencana. Mereka yang aktif akses media sosial kita manfaatkan untuk bisa membantu menyebarkan informasi bencana khususnya informasi peringatan dini melalui media sosial yang mereka miliki. Nanti kita akan gabungkan mereka dalam Relawan Remaja Tangguh Bencana,” jelasnya.
Ia melanjutkan “Semua yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana harus terkoordinasi dengan Pos Komando (Posko) Bencana baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota agar tidak terjadi penumpukan atau pun kekurangan logistik pada lokasi tertentu. Koordinasi ini penting karena di Posko akan dipetakan kebutuhan korban bencana di setiap wilayah. Semua harus terdata, tercatat, dan terintegrasi dalam laporan posko,” tegasnya.
Sumber Berita: Yusta R. Ramat
