(SIARAN PERS) Dari Sepuluh Kecamatan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Sebuah Pesan untuk NTT: Ketangguhan Harus Dibangun Sebelum Bencana Datang
Kupang, 18 Juni 2026 –
Ketika bencana terjadi, masyarakatlah yang
pertama kali merasakan dampaknya sekaligus menjadi pihak yang pertama
bertindak. Karena itu, membangun ketangguhan masyarakat sebelum bencana datang
menjadi pesan utama yang mengemuka dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev)
Terpadu Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) yang dilaksanakan di
Kupang, Kamis (18/6).
Pesan tersebut disampaikan secara senada
oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam kegiatan
yang sekaligus menjadi momentum apresiasi bagi sepuluh kecamatan percontohan di
Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi
KENCANA Pratama.
Suasana apresiasi terasa ketika sepuluh
camat menerima penyematan Pin KENCANA Pratama dan rompi penghargaan di hotel
Harper Kupang sebagai simbol keberhasilan mereka membangun kolaborasi dan
kesiapsiagaan bencana di wilayah masing-masing. Penghargaan serupa juga
diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kota Kupang, dan
Pemerintah Kabupaten Kupang atas dukungan dan komitmen mereka dalam
mengembangkan model pengurangan risiko bencana berbasis kecamatan.
Bagi Gubernur NTT Melkiades Laka Lena,
capaian tersebut merupakan bukti bahwa ketangguhan tidak dapat dibangun oleh
satu lembaga atau satu tingkat pemerintahan saja.
“Tangguh itu gotong royong. Upaya membangun
ketangguhan masyarakat dalam menghadapi multi-ancaman bencana hanya bisa
diwujudkan melalui kerja bersama, kerja kolaboratif,” kata Gubernur dalam
sambutannya.
Menurutnya, keberhasilan enam kecamatan di
Kota Kupang dan empat kecamatan di Kabupaten Kupang mencapai status KENCANA
Pratama harus menjadi inspirasi bagi kecamatan-kecamatan lain di seluruh NTT.
Ia berharap kecamatan yang telah lebih dahulu menjalankan KENCANA dapat menjadi
mentor bagi wilayah lain yang akan mengikuti jejak yang sama.
Lebih jauh, Gubernur mengingatkan bahwa
penghargaan yang diberikan hari itu tidak boleh dipahami sebagai sekadar
seremoni.
“Ini harus menjadi tonggak sejarah baru
dalam pergeseran paradigma penanggulangan bencana dari yang semula responsif
menjadi preventif dan partisipatif,” tegasnya.
Pesan serupa disampaikan Direktur Manajemen
Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Drs. Edy Suharmanto, M.Si. Ia
mengingatkan bahwa Nusa Tenggara Timur menghadapi berbagai ancaman bencana yang
kompleks, mulai dari gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir,
tanah longsor hingga dampak perubahan iklim yang semakin meningkat.
Karena itu, menurutnya, penguatan tata
kelola penanggulangan bencana harus dilakukan hingga ke tingkat kecamatan
sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki
kemampuan menjembatani koordinasi lintas desa, kelurahan, dan perangkat daerah.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan KENCANA
tidak boleh diukur dari aspek administratif semata.
“Keberhasilan Gerakan KENCANA tidak diukur
dari banyaknya dokumen yang disusun, tetapi dari meningkatnya kapasitas
kecamatan dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana,” ujarnya.
Suharmanto juga mengingatkan bahwa status
KENCANA Pratama bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan awal menuju tingkat
Madya dan Utama yang membutuhkan penguatan kapasitas, tata kelola, dan
kolaborasi yang lebih berkelanjutan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi
Bidang Pencegahan BNPB, Drs. Pangarso Suryotomo, M.M.B., menekankan bahwa
masyarakat harus ditempatkan sebagai aktor utama dalam upaya pengurangan risiko
bencana.
“Kita tidak pernah tahu kapan bencana akan
datang. Namun di sisi lain kita menyadari bahwa masyarakat adalah first
responder ketika bencana itu datang. Sehingga penguatan masyarakat terkait
pengelolaan risiko bencana harus menjadi hal yang bersifat fundamental yang
harus dilakukan,” katanya.
Menurutnya, kecamatan memiliki posisi
strategis dalam membangun ketangguhan masyarakat karena mampu menghubungkan
berbagai inisiatif pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh pemerintah,
desa, kelurahan, komunitas, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan
lainnya.
Gerakan KENCANA sendiri merupakan inisiatif
Kemendagri yang dikembangkan untuk mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana melalui penguatan peran camat sebagai
koordinator kolaborasi di tingkat lokal. Program ini mendorong keterlibatan
berbagai pihak dalam membangun kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana
secara bersama-sama.
Sejak mulai diimplementasikan di Kota
Kupang dan Kabupaten Kupang pada Agustus 2025, model ini menunjukkan
perkembangan yang menggembirakan. Seluruh sepuluh kecamatan percontohan
berhasil memenuhi indikator awal yang ditetapkan dan memperoleh status KENCANA
Pratama. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem koordinasi, regulasi
kesiapsiagaan, serta mobilisasi sumber daya lokal mulai terbangun dan berjalan
secara efektif.
Usai kegiatan pembukaan, tim monitoring dan
evaluasi dari Kemendagri dan BNPB melakukan kunjungan lapangan ke Kecamatan
Kota Lama di Kota Kupang dan Kecamatan Kupang Barat di Kabupaten Kupang untuk
melihat secara langsung implementasi KENCANA di tingkat kecamatan.
Di Kecamatan Kota Lama, tim memperoleh
gambaran mengenai berbagai praktik baik yang telah berkembang. Kecamatan
tersebut telah membangun kerja sama dengan 37 Posyandu yang tersebar di 10
kelurahan sebagai media komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan kepada
masyarakat. Selain itu, dua sekolah di wilayah tersebut, yakni SD Negeri 1
Bonipoi dan SMA Katolik Giovanni, telah mengembangkan program Sekolah Tangguh
Bencana.
Temuan-temuan lapangan tersebut menjadi
bagian penting dari proses evaluasi yang tidak hanya menilai capaian program,
tetapi juga mengidentifikasi praktik-praktik baik yang dapat direplikasi di
wilayah lain.
Melalui monitoring dan evaluasi terpadu
ini, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif
mengenai faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi KENCANA,
berbagai tantangan yang masih dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang
diperlukan untuk memperkuat ketangguhan wilayah terhadap risiko bencana di Nusa
Tenggara Timur.
Dengan meningkatnya ancaman bencana dan
perubahan iklim, pesan yang muncul dari Kupang hari itu terasa semakin relevan:
ketangguhan tidak dibangun ketika bencana datang, melainkan jauh sebelum sirene
peringatan berbunyi.
--TAMAT—
https://drive.google.com/drive/folders/13VFXywlcYDsvwuuI4w_w-DDmN_6dK657
Video-video dapat diakses pada link:
https://drive.google.com/drive/folders/16D010I0rBZ2VYdji7S4WrROV97rbfBi7
|
Tentang
SIAP SIAGA Program SIAP SIAGA adalah
Program Kemitraan Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia untuk
Manajemen Risiko Bencana. Tujuan Program SIAP SIAGA adalah memperkuat
manajemen risiko bencana di Indonesia, mendukung keterlibatan antara
Australia dan Indonesia dalam penanggulangan bencana di Kawasan Indo-Pasifik.
Program ini dilaksanakan di tingkat nasional dan sub-nasional (4 provinsi)
dimana Provinsi NTT merupakan salah satu lokasi kerja program SIAP SIAGA. Untuk
Informasi lebih lanjut, hubungi: Silvia Fanggidae,
SIAP SIAGA NTT Area Manager Telp:
+62 811-3827-878 Matheos
Messakh, SIAP SIAGA NTT Communication Officer Telp:
+62 813-3927-2155 |
