(SIARAN PERS) Kemendagri dan BNPB Tinjau KENCANA Pratama di NTT, Sepuluh Camat Terima Penghargaan atas Penguatan Kesiapsiagaan Bencana

Kupang, 18 Juni 2026 —

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), didukung oleh Program SIAP SIAGA melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Kamis (18/6).

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menilai perkembangan pelaksanaan KENCANA sekaligus memberikan apresiasi kepada sepuluh kecamatan percontohan yang telah berhasil meningkatkan statusnya menjadi Kecamatan Tangguh Bencana Pratama pada Mei lalu.

Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena yang hadir dalam pembukaan kegiatan mengapresiasi komitmen para pihak yang telah menunjukkan hasil baik dengan pencapaian status Kencana Pratama oleh 6 Kecamatan di Kota Kupang dan 4 kecamatan di Kabupaten Kupang.

“Tangguh itu itu gotong royong. Upaya membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi multi-ancaman bencana hanya bisa diwujudkan melalui kerja bersama, kerja kolaboratif. Saya berharap, pelaksanaan Kencana harus mencerminkan semangat pentahelix. Camat dalam kedudukan sebagai Ketua SATGAS Kencana harus mendorong keterlibatan semua stake holder di tingkat kecamatan,” kata Gubernur.

Ia juga mengharapkan agar kecamatan yang sudah berstatus Kencana Pratama bisa menjadi mentor untuk Kecamatan lain di 22 Kabupaten/Kota se-NTT. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa pemberian penghargaan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, serta Penyematan PIN Kencana Pratama hari ini tidak boleh dimaknai sekedar seremonial.

“Ini harus menjadi tonggak sejarah baru dalam pergeseran paradigma penanggulangan bencana dari yang semula responsif menjadi preventif dan partisipatif. Saya berharap, sinerji kolaboratif multi pihak ini bisa membawa kita menuju status Kencana Madya, bahkan Kencana Utama,” kata Gubernur.

KENCANA merupakan sebuah terobosan dalam penguatan kesiapsiagaan bencana di tingkat kecamatan yang mengedepankan kolaborasi lintas sektor. Melalui pendekatan ini, pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya didorong untuk berbagi sumber daya, pengetahuan, dan kapasitas dalam mengurangi risiko bencana di tingkat lokal.

Sejak diimplementasikan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang sejak Agustus 2025, model KENCANA telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sebanyak sepuluh kecamatan yang menjadi lokasi uji coba berhasil memenuhi indikator awal yang ditetapkan dan memperoleh status Kecamatan Pratama. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem koordinasi, regulasi kesiapsiagaan, serta mobilisasi sumber daya lokal mulai terbangun dan berjalan secara efektif.

Monitoring dan evaluasi terpadu ini dihadiri langsung oleh perwakilan Kemendagri sebagai pembina nasional program, BNPB, Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kota Kupang, Pemerintah Kabupaten Kupang, serta berbagai mitra pembangunan yang selama ini terlibat dalam pengembangan KENCANA.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pertemuan koordinasi pusat dan daerah yang membahas perkembangan implementasi KENCANA sejak deklarasi hingga pencapaian status pratama. Dalam kesempatan kehadiran langsung Kemendagri dan BNPB di Kupang juga dilakukan penyematan Pin KENCANA Pratama dan pemberian rompi kepada sepuluh camat sebagai bentuk penghargaan atas kepemimpinan dan komitmen mereka dalam memperkuat kesiapsiagaan bencana di wilayah masing-masing. Camat-camat yang hadir dalam kegiatan ini adalah Camat Kelapa Lima, Oebobo, Maulafa, Kota Raja dan Kota Lama dari Kota Kupang. Sedangkan dari Kabupaten Kupang hadir Camat Takari, Kupang Barat, Kupang Timur dan Fatuleu Barat

Selain itu, pemakaian rompi dan pin sebagai Pembina juga diberikan kepada Gubernur NTT, kepada Bupati Kupang, -yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Charles A.J. Banamtuan dan kepada Walikota Kupang, yang diwakili Sekda Kota Kupang, Jeffry Edward Pelt, SH. Kemendagri juga menyerahkan plakat apresiasi kepada Gubernur NTT, Walikota Kupang, dan Bupati Kupang atas dukungan dan komitmen mereka dalam mengembangkan model kolaboratif pengurangan risiko bencana di tingkat kecamatan.

Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran pada Kemendagri, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, mengingatkan bahwa NTT menghadapi berbagai ancaman bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, tanah longsor hingga dampak perubahan iklim yang semakin meningkat.

Menurutnya, penanggulangan bencana tidak cukup dilakukan saat bencana terjadi, tetapi harus diperkuat melalui upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan penguatan kapasitas masyarakat.

Ia juga menjelaskan bahwa KENCANA merupakan inisiatif Kemendagri untuk mempercepat pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana dengan memperkuat peran camat sebagai penghubung antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat.

Namun ia mengingatkan akan tujuan sebenarnya dari KENCANA. "Keberhasilan Gerakan KENCANA tidak diukur dari banyaknya dokumen yang disusun, tetapi dari meningkatnya kapasitas kecamatan dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana."

"Status KENCANA Pratama bukanlah tujuan akhir."

"Status tersebut merupakan pijakan awal menuju KENCANA Madya dan KENCANA Utama yang menuntut penguatan kapasitas, tata kelola, serta kolaborasi yang lebih berkelanjutan."

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kota Kupang, Pemerintah Kabupaten Kupang, BPBD, para camat, dan berbagai pemangku kepentingan atas dukungan terhadap pelaksanaan Gerakan KENCANA.

"Capaian ini membuktikan bahwa sinergi antarpemangku kepentingan, kepemimpinan yang efektif di tingkat kecamatan, serta semangat gotong royong dalam penanggulangan bencana mampu menghasilkan kemajuan yang nyata dan terukur."

Suharmanto berharap hasil monitoring dan evaluasi dapat menjadi rujukan bagi pengembangan KENCANA di wilayah lain di NTT maupun daerah lain di Indonesia yang memiliki karakteristik risiko bencana serupa.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Drs. Pangarso Suryotomo, M.M.B Dalam sambutannya, ia mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis dan geologis yang kompleks menghadapi risiko bencana dan dampak perubahan iklim yang tinggi sehingga membutuhkan upaya pengurangan risiko yang berkelanjutan.

"Kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Namun di sisi lain kita menyadari bahwa masyarakat adalah first responder ketika bencana itu datang. Sehingga penguatan masyarakat terkait pengelolaan risiko bencana harus menjadi hal yang bersifat fundamental yang harus dilakukan," kata Suryotomo.

Karena itu, menurutnya, penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana harus menjadi fondasi utama pembangunan ketangguhan di tingkat lokal.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan ketangguhan harus dilakukan secara holistik dan berkelanjutan, dengan kecamatan berperan sebagai simpul koordinasi yang menghubungkan berbagai upaya penguatan ketangguhan masyarakat. Menurutnya, implementasi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana juga sejalan dengan percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana di daerah.

"Kecamatan memiliki peran strategis dalam penanggulangan bencana. Dan Gerakan Kencana menjadi simpul garda terdepan membangun ketangguhan masyarakat."

"Capaian ini merupakan indikator objektif bahwa sistem koordinasi, regulasi kesiapsiagaan, serta mobilisasi sumber daya lokal di 10 kecamatan tersebut telah berjalan dengan baik."

 Ia juga mendorong seluruh kecamatan memastikan desa-desa melakukan penginputan data dalam Indeks Desa sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. 

Usai kegiatan seremonial, tim monitoring dan evaluasi terbagi ke dalam dua kelompok untuk melakukan kunjungan lapangan ke dua kecamatan yang mewakili karakteristik wilayah berbeda, yakni Kecamatan Kota Lama di Kota Kupang dan Kecamatan Kupang Barat di Kabupaten Kupang.

Kunjungan lapangan tersebut bertujuan melihat secara langsung implementasi KENCANA di tingkat tapak, termasuk keberadaan sekretariat, mekanisme koordinasi, pelaksanaan program kerja, serta kemitraan yang telah dibangun antara pemerintah kecamatan, satuan tugas, dan berbagai mitra kolaboratif.

Di Kecamatan Kota Lama, Tim Kemendagri dan BNPB berdialog langsung dengan Camat Kota Lama Mohamad Adriyanto Abdul Jalil, para anggota satuan tugas, dan masyarakat guna memperoleh gambaran faktual mengenai keberhasilan, tantangan, dan peluang pengembangan program ke depan.

Terungkap dalam monev bahwa Kecamatan Kota Lama telah bekerja sama dengan 37 Pos Yandu di 10 Kelurahan untuk melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada Masyarakat menyangkut bencana. Sebanyak empat Kelurahan juga telah diambil sebagai sampel untuk melakukan evaluasi dan pengambilan data. Selain itu di Kecamatan yang berada di pusat Kota Kupang ini telah ada dua sekolah yang merupakan Sekolah Tangguh Bencana yaitu SD Negeri 1 Bonipoi dan SMA Katholik Giovanni.

“Saya sangat berterima kasih atas terselenggaranya kegiatan Monev yang kita laksanakan sejak pagi tadi, apalagi monev ini langsung dibuka oleh bapak Gubernur. Itu menandakan bahwa ada dukungan dan perhatian lebih dari pemerintah provinsi terhadap KENCANA,” kata Drs. Edy Suharmanto.

“Mudah-mudahan dengan perhatian ini akan memacu semangat dari para walikota dan bupati yang lain di seluruh NTT untuk segera mengikuti jejak Kota Kupang dan Kabupaten Kupang untuk mencanangkan Gerakan KENCANA,” katanya di sela-sela monev di kantor Kecamatan Kota Lama di Kelurahan Oeba.

Monitoring dan evaluasi ini juga menjadi forum strategis untuk mendiskusikan kemungkinan integrasi antara KENCANA dan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dalam mendukung peningkatan kesiapsiagaan masyarakat sekaligus pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana.

“Keberadaan KENCANA ini bukan gagah-gagahan atau ikut-ikutan terhadap kementrian lain membentuk ini itu. Ini memang amanat dari Permendagri….bahwa salah satu fungsi camat itu adalah pencegahan atau penanganan bencana dan membantu peningkatan Standar Pelayanan Minimum. Jadi memang camat diamanatkan [untuk berpartisipasi dalam penanganan bencana],” kata Edy Suharmanto. 

“Siapa yang akan mengkoordinir desa-desa atau kelurahan-kelurahan yang sudah dibentuk ini? Harus camat. Itulah salah dua yang menjadi alasan terbentuklah KENCANA. Bencana tidak mengenal batasan teritori, jadi penanganan bencana lintas wilayah ini menjadi penting. Di situlah peran camat. Jadi harapan kami karena KENCANA sudah dibentuk di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, tolonglah jangan hanya dideklarasikan saja”.

Melalui kegiatan monev  ini diharapkan diperoleh gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi KENCANA, berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan, serta rekomendasi strategis untuk pengembangan program pada tahap berikutnya. Hasil monitoring dan evaluasi juga akan menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut guna memperkuat ketangguhan wilayah terhadap risiko bencana di Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terpadu KENCANA merupakan kolaborasi antara Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT dan Program SIAP SIAGA, serta melibatkan sekitar 90 peserta dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penanggulangan bencana, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan.

Foto-foto dapat diakses pada link:

https://drive.google.com/drive/folders/13VFXywlcYDsvwuuI4w_w-DDmN_6dK657  

Video-video dapat diakses pada:

https://drive.google.com/drive/folders/16D010I0rBZ2VYdji7S4WrROV97rbfBi7