Pemprov NTT Percepat Identifikasi Kerusakan Infrastruktur Pascagempa
Kupang, 23 Agustus 2026
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mempercepat penanganan dampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026. Sejalan dengan arahan Gubernur NTT Melki Laka Lena, perangkat daerah terkait terus bergerak melakukan identifikasi dan pendataan kerusakan infrastruktur sebagai dasar percepatan penanganan darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pada Minggu (23/8/2026), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT melakukan identifikasi kondisi infrastruktur di Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi riil fasilitas masyarakat dan pelayanan publik yang terdampak gempa sekaligus menghitung tingkat kerusakan yang terjadi.
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Benyamin Nahak, menjelaskan bahwa tim melakukan pendataan terhadap sejumlah infrastruktur dasar yang terdampak, mulai dari rumah masyarakat, kantor pemerintahan beserta fasilitas pendukungnya, puskesmas, hingga rumah ibadah.
“Hari ini kami turun melakukan identifikasi infrastruktur dasar seperti rumah penduduk, kantor pemerintah dan fasilitasnya, puskesmas, serta rumah ibadah yang mengalami kerusakan di Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur,” jelas Benyamin Nahak.
Menurutnya, pendataan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan tingkat kerusakan sekaligus menghitung kebutuhan penanganan, baik untuk penanganan pada masa tanggap darurat maupun kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Pendataan ini untuk menghitung tingkat kerusakan dan kebutuhan biaya penanganan darurat, sekaligus menjadi dasar untuk perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa 15 Agustus 2026,” tambahnya.
Percepatan identifikasi tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Gubernur Melki Laka Lena ke sejumlah wilayah terdampak gempa di Flores. Dalam berbagai kunjungannya, Gubernur menekankan agar seluruh perangkat daerah bergerak cepat, memastikan kondisi masyarakat terpantau, serta mempercepat pendataan kerusakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah.
Gubernur Melki juga terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, TNI-Polri, serta berbagai unsur terkait untuk memastikan penanganan dampak gempa berjalan secara terpadu. Koordinasi tersebut tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat, tetapi juga pada penyiapan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi setelah masa tanggap darurat berakhir.
Pemerintah Provinsi NTT memastikan pendataan dan identifikasi kerusakan akan terus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Data lapangan yang akurat diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan prioritas penanganan serta mempercepat dukungan bagi masyarakat dan fasilitas publik yang mengalami kerusakan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma untuk memastikan penanganan dampak gempa Flores dilakukan secara cepat, terukur, terkoordinasi, dan berpihak pada keselamatan serta kebutuhan masyarakat.
Demikian siaran pers ini dibuat untuk dipublikasikan.
#AyoBangunNTT #IndonesiaTerang
Penulis: Baldus Sae
