(SIARAN PERS) NTT Dorong Integrasi Data Spasial dan Teknologi Udara untuk Percepat Pemulihan Pascabencana Gempa Flores M7,7

KUPANG, 3 September 2026 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengambil langkah cepat untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana gempa bumi Magnitudo 7,7 yang melanda Pulau Flores pada 15 Agustus 2026 lalu.

Guna menghindari keterlambatan penanganan akibat distorsi data di lapangan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi NTT berkolaborasi dengan BPBD Provinsi NTT dan Program Kemitraan Australia-Indonesia SIAP SIAGA menggelar Rapat Awal Koordinasi Pengumpulan dan Konsolidasi Data Sektoral dan Kewilayahan di Hotel Harper, Kupang pada Kamis (3/9).

Pertemuan strategis ini difokuskan pada pengumpulan, pembersihan, dan penggabungan data kerusakan sektoral serta kewilayahan ke dalam basis data geospasial berbasis koordinat (GIS). Langkah ini diambil untuk mengantisipasi hilangnya bukti kerusakan fisik akibat pembersihan puing secara mandiri oleh warga sebelum penilaian resmi selesai dilakukan.

Area Manager SIAP SIAGA NTT, Silvia Fanggidae, menekankan pentingnya kecepatan pendataan dalam batas waktu birokrasi yang sangat ketat. Berdasarkan aturan nasional BNPB, dokumen perencanaan pemulihan harus rampung dalam waktu 90 hari setelah penetapan status darurat.

"Melakukan penilaian, verifikasi, dan validasi kerusakan untuk skala dampak seperti di Flores dalam waktu 90 hari itu tidak mudah. Jika penilaian dilakukan terlalu lama setelah bencana, akan terjadi distorsi data karena kerusakan fisik asli sudah berubah atau dibersihkan. Melalui kolaborasi teknologi spasial darat dan udara (drone) ini, kita ingin membantu para pelaku Jitupasna dan penyusun R3P agar memiliki database yang akurat dan tepat sasaran," ujar Silvia Fanggidae dalam sambutannya.

Bencana gempa bumi Flores telah berdampak masif di 7 kabupaten, merenggut 129 korban jiwa, melukai lebih dari 1.210 orang, dan memaksa 87 ribu jiwa mengungsi. Kerusakan fisik sangat masif, mencakup 99.398 unit rumah warga serta 3.886 prasarana strategis (653 sarana kesehatan, 2.633 sarana pendidikan, dan 600 sarana ibadah) dengan total estimasi kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp2,59 triliun.

Plt. Kepala BAPPERIDA Provinsi NTT, Teresia M. Florensia, menyatakan bahwa data kerusakan sangat dinamis karena gempa susulan masih terus terjadi, sehingga rumah yang awalnya dikategorikan rusak ringan bisa berubah menjadi rusak berat. Ia menekankan bahwa momentum pembangunan kembali ini harus diselaraskan dengan arah pengembangan wilayah jangka panjang.

"Kita harus mengawal agar pemulihan berjalan baik, dan di sinilah data menjadi sangat penting. Namun mumpung ada sumber daya untuk membangun kembali, pertanyaannya adalah apakah kita sekedar memperbaiki yang rusak, atau kita bangun kembali dengan perencanaan spesifik berdasarkan potensi dan masterplan arah pengembangan kewilayahan masing-masing kabupaten ke depan? Perencanaan pascabencana kita harus jauh lebih baik dan terintegrasi," tegas Teresia.

Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPERIDA NTT, Yohanes Paut, menjelaskan bahwa keandalan data ini merupakan prasyarat mutlak (readiness criteria) untuk mengakses pendanaan dari pemerintah pusat (APBN) maupun mitra pembangunan internasional, mengingat keterbatasan kapasitas fiskal APBD NTT.

"Dengan estimasi kebutuhan yang mencapai hampir Rp2,6 triliun, kita pasti menyerah jika menanggungnya sendiri menggunakan APBD. Oleh karena itu, kita harus mampu menangkap peluang anggaran pusat seperti Inpres Jalan Daerah, Inpres Irigasi, Air Bersih, hingga program pembangunan 3 juta rumah. Semua bantuan itu hanya bisa masuk jika kita memiliki database kerusakan yang kredibel, akuntabel, dan lengkap," jelas John Paut.

John Paut menambahkan bahwa pemulihan konektivitas jalan nasional Trans-Flores telah fungsional 100% sejak H+2 pasca-gempa dengan pengerahan puluhan alat berat. Namun, tantangan berat masih dihadapi pada konektivitas sekunder, termasuk kerusakan berat pada Pelabuhan Marapokot di Nagekeo yang menghentikan sementara operasional penyeberangan perintis, serta penanganan darurat kontaminasi air payau di Pulau Palue.

Dari sisi teknis penilaian, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi NTT, Johanes Marianus, menjelaskan bahwa penilaian kerusakan fisik akan dipadukan dengan prinsip B3S2 (Build Back Better, Safer and Sustainable). Sesuai dengan pedoman BNPB, klasifikasi kerusakan rumah tinggal akan dibagi secara ketat berdasarkan persentase kerusakan struktur utama bangunan.

"Dalam menyusun dokumen Jitupasna dan R3P, setiap komponen kerusakan harus dihitung dengan cermat. Sebagai contoh, jika struktur kolom utama bangunan masih aman, bangunan tersebut tidak bisa langsung diklasifikasikan sebagai Rusak Berat meskipun atapnya hilang total akibat bencana. Ketepatan klasifikasi ini penting untuk menentukan nilai bantuan stimulan dari pusat, yaitu sebesar Rp15 juta untuk Rusak Ringan, Rp30 juta untuk Rusak Sedang, dan Rp70 juta untuk Rusak Berat," papar John Marianus.

Guna menghasilkan peta geospasial yang komprehensif, tim teknis pemerintah akan dibantu oleh tenaga ahli GIS serta berkolaborasi dengan berbagai jejaring kemanusiaan dan akademik, termasuk Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT), Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia (POI), Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI), dan Pusat Studi Bencana UGM.

[SELESAI]

Foto-foto dapat dilihat pada link berikut ini:

https://drive.google.com/drive/folders/1mLchq9uVcRbab1AaNkwfXZK1OXOTD6UT