Rakor Gempa Flores di Ngada, Gubernur Melki Tekankan Akurasi Data dan Percepatan Penanganan: Ngada Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Hebat
Bajawa, 9 September 2026
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, meminta Pemerintah Kabupaten Ngada mempercepat finalisasi dan verifikasi data kerusakan akibat gempa bumi sebagai dasar penanganan hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Hal itu disampaikan Gubernur saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Gempa Flores di Posko Tanggap Darurat Gempa Bumi Ngada, Bajawa, Rabu (9/9/2026), bersama Bupati Ngada Raymundus Bena, unsur Forkopimda, BNPB, dan jajaran perangkat daerah. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan darurat, validasi data penerima bantuan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta langkah percepatan pemulihan di berbagai sektor.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa akurasi data menjadi kunci agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan pada tahap berikutnya.
“Sebelum tanggal 12, data kerusakan rumah, fasilitas umum, pendidikan, rumah ibadah, dan infrastruktur harus sudah tercatat dan terverifikasi. Data kita harus riil dan akurat.”
Dari sekitar 14.000 data yang telah didata, sekitar 7.000 belum memenuhi kriteria bantuan BNPB. Gubernur meminta kelompok masyarakat yang belum memenuhi kriteria tersebut tetap diperhatikan dan dicarikan solusi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah diminta memastikan proses verifikasi berlangsung terbuka, melibatkan pemerintah desa dan kelurahan, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan. Dalam dua hari ke depan akan dilakukan uji publik dan masa sanggah.
“Tidak boleh ada permainan data. Orang punya hak, kita harus beri. Tetapi semuanya harus berdasarkan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.”
Gubernur menegaskan bahwa proses pendataan tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah, tetapi juga harus menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan. Setiap kerusakan perlu didukung dokumen dan hasil pemeriksaan yang jelas sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan, baik untuk bantuan darurat maupun program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dalam rapat tersebut, pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian khusus. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit telah didukung kebutuhan operasional, termasuk genset dan Starlink. Dukungan tersebut diperlukan untuk menjaga pelayanan tetap berjalan, terutama di tengah keterbatasan jaringan listrik dan komunikasi di sejumlah wilayah terdampak. Pemerintah juga memastikan ketersediaan obat-obatan, tenaga medis, serta layanan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
Proses belajar mengajar di Ngada juga telah berjalan secara daring dan luring dengan menyesuaikan kondisi masing-masing sekolah. Pemerintah daerah diminta memastikan anak-anak tetap memperoleh layanan pendidikan meskipun sebagian gedung sekolah mengalami kerusakan atau belum dapat digunakan secara normal. Untuk mendukung pendidikan, pemerintah telah mendapat persetujuan penyediaan 10.000 tenda khusus sekolah, sementara Pemprov NTT menyiapkan 200 tenda per kabupaten. Tenda-tenda tersebut akan digunakan sebagai ruang belajar sementara agar kegiatan pendidikan tidak terhenti terlalu lama.
“Kita berburu dengan musim hujan. Tenda harus baik, memiliki alas yang layak dan dibuat saluran air yang baik,” ujar Gubernur.
Selain penyediaan tenda, pemerintah juga akan memperhatikan kebutuhan perlengkapan belajar, meja dan kursi, penerangan, sanitasi, serta ruang yang aman bagi siswa dan guru. Penempatan sekolah sementara akan diatur agar tidak mengganggu proses evakuasi dan tetap memenuhi standar keselamatan.
Di sektor pemulihan ekonomi, pemerintah menyiapkan dukungan bagi pertanian, kelautan dan perikanan, UMKM, serta perdagangan. Bantuan akan diarahkan untuk memulihkan mata pencaharian masyarakat yang terganggu akibat gempa, termasuk petani, nelayan, pelaku usaha kecil, pedagang pasar, dan kelompok usaha produktif lainnya.
Dukungan tersebut mencakup penyediaan sarana produksi, pemulihan akses pasar, bantuan peralatan usaha, serta pendampingan bagi pelaku UMKM. Pemerintah juga mendorong lembaga keuangan untuk memberikan restrukturisasi dan relaksasi pinjaman bagi masyarakat terdampak agar mereka tidak semakin terbebani selama masa pemulihan.
Pemprov NTT juga memberikan keringanan 75 persen pajak kendaraan bermotor bagi wilayah terdampak Flores. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung pemulihan aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
Dari sektor infrastruktur, tercatat tujuh jembatan terdampak dan sejumlah jaringan irigasi mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut berpotensi menghambat mobilitas masyarakat, distribusi bantuan, serta aktivitas pertanian. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera menyusun prioritas penanganan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi pelayanan publik.
Seluruh data kerusakan infrastruktur akan dipersiapkan untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi serta diajukan kepada pemerintah pusat. Pemerintah juga akan memastikan setiap pekerjaan dilakukan dengan perencanaan yang baik, memperhatikan aspek keselamatan, ketahanan terhadap bencana, dan kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
Kejaksaan Negeri Ngada menyiapkan enam jaksa untuk pendampingan hukum dalam penanganan bencana. Pendampingan ini mencakup proses pengadaan barang, penyaluran bantuan, penggunaan anggaran, serta proses administrasi lainnya. Tujuannya adalah memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Gubernur meminta seluruh perangkat daerah bekerja dalam satu koordinasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Setiap perkembangan penanganan harus dilaporkan secara berkala agar hambatan dapat segera diselesaikan. Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, BNPB, TNI, Polri, dunia usaha, lembaga keagamaan, dan relawan diharapkan terus memperkuat kerja sama di lapangan.
Gubernur juga meminta trauma healing diberikan tidak hanya kepada pengungsi, tetapi juga kepada para petugas yang terlibat dalam penanganan bencana, termasuk TNI, Polri, tenaga kesehatan, relawan, serta aparatur pemerintah. Menurutnya, para petugas juga menghadapi tekanan fisik dan psikologis selama menjalankan tugas, sehingga perlu mendapat perhatian dan dukungan. Pendampingan psikososial akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan tenaga profesional, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, serta kader di tingkat desa. Perhatian khusus diberikan kepada anak-anak yang mengalami ketakutan, kehilangan anggota keluarga, atau harus tinggal dalam kondisi pengungsian.
Gubernur menegaskan bahwa masa tanggap darurat harus dimanfaatkan untuk membangun fondasi pemulihan yang lebih kuat. Penanganan tidak boleh berhenti pada distribusi bantuan, tetapi harus dilanjutkan dengan pemulihan layanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur yang lebih aman, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa mendatang.
“Ini bukan hanya urusan BNPB. Ini terkait semua kementerian. Waktu kita pendek, kita harus kejar dan selesaikan semuanya. Flores harus lebih baik dari sebelum bencana.”
Pemerintah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten Ngada memastikan seluruh langkah penanganan akan terus dipantau dan dievaluasi. Masyarakat juga diminta tetap mengikuti informasi resmi, menjaga ketertiban di lokasi pengungsian, serta melaporkan kebutuhan dan kerusakan melalui jalur yang telah disediakan.
Ngada Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Hebat, Meju!
Demikian Siaran Pers ini dibuat untuk dipublikasikan
#IndonesiaTerang
#AyoBangunNTT
#AyoBangunIndonesia
Penulis : Oan Wutun
Foto: Baldus Sae
Video: Ady Hau/Ricky Nengga
Anda Suka Berita Ini ?
