Gubernur Melki: Gempa Flores Harus Jadi Momentum Membangun Flores Lebih Baik
Labuan Bajo, 11 September 2026
Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa penanganan gempa bumi Flores harus bergerak dari sekadar merespons bencana menuju agenda pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak secara lebih baik, aman, dan tangguh.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Melki dalam Rapat Konsolidasi Percepatan Penanganan Gempa Flores di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Jumat (11/9/2026). Rapat tersebut menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi Gubernur Melki bersama pemerintah kabupaten dalam memastikan penanganan gempa berjalan hingga memasuki masa transisi dan rehabilitasi-rekonstruksi.
Rapat di Manggarai Barat menjadi kabupaten terakhir dalam rangkaian konsolidasi percepatan penanganan gempa Flores yang dilakukan Gubernur Melki selama berkantor sementara di Flores. Dalam rapat tersebut, Gubernur Melki menekankan tiga hal utama, yakni penyempurnaan penanganan pada akhir masa tanggap darurat, kesiapan memasuki masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, serta percepatan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
“Ini ada tiga hal penting yang kita konsolidasikan. Pertama, kita sudah berada di penghujung masa tanggap darurat. Apa yang sudah kita lakukan harus kita pastikan dan apa yang masih kurang harus segera disempurnakan untuk masuk ke masa transisi,” ujar Melki.
Menurutnya, memasuki masa transisi, persoalan data menjadi sangat krusial. Data kerusakan rumah, fasilitas publik, korban terdampak, hingga kebutuhan pemulihan harus memiliki validitas yang sama antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat.
Gubernur Melki mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang telah melakukan pendataan dan mengumumkan data kerusakan secara terbuka untuk selanjutnya melalui proses uji publik.
“Saya bersyukur Manggarai Barat ini sudah menyiapkan data dan bahkan sudah merilisnya secara publik untuk kemudian siap diuji publik. Saya berterima kasih karena data itu sudah diumumkan secara terbuka. Tetapi yang paling penting, validitas datanya harus kita pastikan betul,” tegasnya.
R3P Jadi “Buku Suci” Penanganan Pascagempa
Gubernur Melki menekankan bahwa seluruh proses pemulihan harus segera diarahkan pada penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut harus menjadi pijakan bersama untuk menentukan apa yang akan dibangun kembali, bagaimana membangunnya, serta bagaimana memastikan pembangunan pascagempa lebih aman dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“R3P itu buku sucinya kita untuk urusan penanganan bencana Flores ini,” tegas Gubernur Melki.
Menurutnya, R3P tidak boleh dipandang sekadar sebagai dokumen administratif, tetapi harus menjadi dasar perencanaan pembangunan Flores pascagempa. Seluruh usulan kebutuhan dari kabupaten harus dimasukkan secara komprehensif agar dapat menjadi bahan pengajuan dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Gubernur Melki melihat besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap penanganan gempa Flores sebagai peluang yang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pemulihan sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan di wilayah terdampak.
“Gempa Flores ini harus menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan di Flores. Perhatian yang diberikan pemerintah pusat melalui berbagai kementerian dan lembaga sangat besar. Dukungan yang ada ini harus kita maksimalkan dengan baik,” katanya.
Ia mencontohkan dukungan besar terhadap pembangunan infrastruktur Flores, termasuk rencana dukungan sekitar Rp1,7 triliun untuk pembangunan jalan Pantura Flores. Menurutnya, dukungan tersebut harus diarahkan untuk membangun kembali infrastruktur yang lebih baik dan memperkuat konektivitas antardaerah di Flores.
“Di balik gempa Flores ini ada banyak perhatian dari berbagai pihak. Momentum gempa Flores ini harus kita gunakan untuk membangun Flores lebih baik lagi,” ujarnya.
Pemulihan Ekonomi Harus Berjalan Bersamaan
Selain penanganan infrastruktur dan hunian masyarakat, Gubernur Melki menegaskan bahwa pemulihan ekonomi harus berjalan bersamaan dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Masyarakat terdampak harus segera kembali beraktivitas dan memiliki sumber penghasilan.
Pada sektor pertanian, Pemprov NTT mendorong percepatan pemulihan melalui bantuan benih padi, jagung dan hortikultura, sarana produksi pertanian hingga alat pascapanen. Perbaikan jaringan irigasi juga menjadi perhatian untuk memastikan aktivitas produksi pertanian dapat kembali berjalan.
Di sektor kelautan dan perikanan, data nelayan terdampak akan disinkronkan dengan pemerintah kabupaten sebagai dasar penyaluran bantuan dan intervensi pemulihan. Sementara bagi pelaku UMKM terdampak, Pemprov NTT berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan untuk mendorong relaksasi pembiayaan serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan keringanan.
Pemprov NTT juga telah memberikan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 75 persen bagi wilayah terdampak gempa dan 50 persen bagi wilayah lainnya, disertai pembebasan denda.
Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng menyampaikan bahwa masa tanggap darurat di Kabupaten Manggarai Barat berakhir pada Jumat (11/9/2026). Selama masa tersebut, pemerintah daerah memfokuskan penanganan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus pendataan dampak kerusakan di lapangan.
Sejumlah strategi telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk mempercepat penanganan, antara lain mengoptimalkan kendaraan dinas organisasi perangkat daerah untuk mempercepat distribusi logistik kepada masyarakat selama masa tanggap darurat.
Pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan juga dilibatkan untuk melaporkan perkembangan jumlah rumah terdampak dan korban jiwa. Sementara untuk memastikan validitas data kerusakan rumah, pemerintah daerah melibatkan penyuluh pertanian dan penyuluh keluarga berencana yang didampingi tim Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kawasan Perumahan.
Terkait R3P, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah menghimpun berbagai usulan kebutuhan untuk dimasukkan dalam dokumen perencanaan dan selanjutnya diteruskan kepada pemerintah pusat.
Wakil Bupati Yulianus Weng menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Melki Laka Lena dan Pemerintah Provinsi NTT atas arahan, dorongan dan dukungan yang terus diberikan kepada Manggarai Barat dalam penanganan bencana gempa.
“Terima kasih kepada Bapak Gubernur atas arahan, dorongan dan dukungan kepada Manggarai Barat dalam penanganan bencana ini,” ungkapnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, perwakilan BNPB, jajaran Forkopimda serta pimpinan perangkat daerah Kabupaten Manggarai Barat.
Demikian siaran pers ini dibuat untuk dipublikasikan #AyoBangunNTT #IndonesiaTerang
Penulis: Baldus Sae
Foto: Oan Wutun
Video: Ady Hau-Riky Nengga
Anda Suka Berita Ini ?
