Warga Pota dan Dampek di Manggarai Timur Apresiasi Kebijakan Gubernur Melki Penuhi Kebutuhan Dasar Korban Gempa Flores

Manggarai Timur, 12 September 2026

Warga di wilayah Pota dan Dampek, Kabupaten Manggarai Timur, mengapresiasi kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena melalui skema “Ambil Dulu, Bayar Kemudian” yang diterapkan di sejumlah kios untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa Flores.

Kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur NTT Nomor BU.300.2.1/04/BPBD/2026 tentang ‘Pemenuhan Kebutuhan Makanan, Minuman, Tenda, dan Selimut pada Hari Kejadian Bencana Sebelum Adanya Bantuan’ dan juga Surat Edaran Gubernur NTT Nomor BU.300.2.1/05/BPBD/2026 tentang ‘Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat untuk Pemenuhan Kebutuhan Makanan, Minuman, Selimut dan Tenda bagi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa Bumi di Wilayah Flores Provinsi NTT’ tersebut dinilai sangat membantu warga, terutama karena kondisi geografis wilayah Pota dan Dampek yang cukup jauh dan memiliki akses yang tidak mudah. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses distribusi bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Jarak dan kondisi akses menuju sejumlah wilayah terdampak membuat tim dari pemerintah membutuhkan waktu untuk mengirimkan bantuan. Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan dasar masyarakat tidak selalu dapat menunggu sampai bantuan tiba.

Karena itu, skema “Ambil Dulu, Bayar Kemudian” melalui kios-kios masyarakat menjadi salah satu solusi yang dirasakan langsung manfaatnya oleh warga. Masyarakat dapat mengambil kebutuhan pokok terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara pembayaran dilakukan kemudian (maksimal 2 hari kerja setelah transaksi di kios / toko) sesuai mekanisme yang telah ditentukan di dalam surat edaran tersebut.

Sejumlah warga Pota dan Dampek menyebut kebijakan tersebut sangat berarti di tengah kondisi pascagempa.

Syarifudin, salah seorang warga yang rumahnya rusak berat dan bertempat tinggal di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas menilai kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit akibat bencana. 

“Ini sangat membantu kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, atas kepedulian melalui kebijakan ini. Kebijakan ini tentu sangat membantu kami di tengah kondisi yang serba sulit akibat gempa. Dengan kebijakan ini, kami bisa memenuhi kebutuhan sembako di kios terdekat terlebih dahulu tanpa harus kawatir karena belum mampu membayar,” ujar Syarifudin.

Hal senada disampaikan warga di Dampek. Elen Senari, warga yang juga rumahnya hancur akibat bencana gempa bumi dan berdomisili di Dampek, Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, mengatakan kondisi geografis menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan bencana di wilayah mereka. Menurutnya, masyarakat memahami bahwa pemerintah dan tim penyalur bantuan juga menghadapi tantangan dalam menjangkau daerah-daerah yang cukup jauh.

“Bukan berarti pemerintah tidak mau cepat membantu. Kami tahu aksesnya jauh dan tim juga membutuhkan waktu untuk membawa bantuan sampai ke sini. Karena itu, kebijakan seperti ini sangat membantu kami masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami sambil menunggu bantuan pemerintah tiba,” kata Elen.

Sementara itu, Florianus Harsan selalu Ketua RT.02/RT.01 di Desa Satar Padut menilai pendekatan tersebut menunjukkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat. Selain memastikan kebutuhan dasar tetap tersedia, kebijakan tersebut juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan sehari-hari tanpa harus menunggu distribusi bantuan dalam jumlah besar.

“Awalnya saya pikir kebijakan ini omong kosong, tapi rupanya tidak. Saya mengapresiasi bapak Gubernur dan Wakil Gubernur NTT beserta jajarannya yang turun langsung sehingga kami bisa memenuhi kebutuhan di tengah kondisi yang sulit seperti sekarang ini,” jelas Florianus.

Bagi warga Pota dan Dampek, kebutuhan seperti bahan makanan, air minum, dan keperluan rumah tangga merupakan kebutuhan yang harus tersedia setiap hari. Kondisi pascagempa membuat pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi lebih sulit, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan maupun pusat distribusi barang.

Warga berharap kebijakan tersebut dapat terus berjalan selama masa tanggap darurat serta pemulihan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan akses transportasi yang sulit.

Mereka juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Melki Laka Lena dan jajaran pemerintah yang telah mencari pola penanganan yang menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

“Kami berharap perhatian pemerintah terus diberikan. Yang kami butuhkan bukan hanya bantuan saat pertama terjadi gempa, tetapi juga pendampingan sampai kondisi masyarakat benar-benar pulih,” ujar warga lainnya.

Pelaku Usaha Ikut Ambil Bagian

Dukungan terhadap kebijakan Gubernur NTT tersebut tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari para pelaku usaha dan pemilik kios di wilayah terdampak.

Para pemilik kios mengaku bersedia mendukung skema tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit akibat bencana.

Bagi pelaku usaha, kebijakan “Ambil Dulu, Bayar Kemudian” bukan semata-mata persoalan transaksi jual beli, tetapi juga bentuk solidaritas untuk membantu tetangga dan masyarakat sekitar.

Salah seorang pelaku usaha mengatakan pihaknya memahami bahwa dalam kondisi pascagempa, sebagian warga mengalami keterbatasan untuk menyediakan uang tunai, sementara kebutuhan pokok harus tetap dipenuhi. Menurutnya, dukungan terhadap kebijakan tersebut merupakan bentuk kerja bersama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

“Kami sebagai pelaku usaha tentu juga mengapresiasi atas kebijakan dari bapak Gubernur dan Wakil Gubernur ini. Melalui kebijakan ini, masyarakat sangat terbantu dan kebijakan ini juga memberikan kepercayaan kepada kami sebagai pelaku usaha bisa melayani masyarakat yang terdampak bencana yang sedang kesusahan,” ujar Oma Agung Mulia Dewi, pemilik kios Agung di Kelurahan Pota.

Kris Seda, pemilik kios Support di Dampek, Desa Satar Padut juga berharap kebijakan tersebut dapat terus berjalan selama masyarakat masih berada dalam masa pemulihan.

“Kami mendukung kebijakan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur NTT ini, karena masyarakat memang membutuhkan bantuan dan kemudahan seperti ini. Kami juga bagian dari masyarakat, sehingga sudah sepatutnya ikut membantu,” ujarnya.

Dukungan para pelaku usaha terhadap kebijakan “Ambil Dulu, Bayar Kemudian” menunjukkan bahwa penanganan dampak gempa tidak hanya membutuhkan peran pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat dan dunia usaha di tingkat lokal.

Kebijakan ini pun dipandang sebagai bentuk gotong royong antara pemerintah, pemilik kios, dan masyarakat dalam memastikan kebutuhan dasar korban gempa tetap terpenuhi.

Di tengah tantangan geografis dan akses yang cukup sulit, skema tersebut menjadi jembatan sementara agar masyarakat tidak mengalami kekosongan kebutuhan pokok sembari pemerintah melakukan proses distribusi bantuan ke wilayah-wilayah terdampak.

Warga Pota dan Dampek di Manggarai Timur berharap pola penanganan seperti ini dapat terus diperkuat dan diperluas sehingga masyarakat di wilayah terpencil tetap mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar secara cepat, meskipun proses pengiriman bantuan membutuhkan waktu.

Demikian siaran pers ini dibuat untuk dipublikasikan.

#IndonesiaTerang

#AyoBangunIndonesia

#AyoBangunNTT

Penulis: Alexander L. Raditia

Foto: Bob Djehatu

Video: Bob - Alex