Gubernur NTT dorong Kemitraan Kesehatan diukur dari dampak: Masyarakat harus mendapatkan layanan yang dibutuhkan,"
Kupang, 15 September 2026
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam membangun kemitraan kesehatan, dari sekadar memastikan terlaksananya program menjadi memastikan masyarakat benar-benar memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur NTT saat menjadi Voice of Beneficiary, dalam sesi High-Level Dialogue: Partnership Impact and Future Collaboration pada Indonesia Health Partners Meeting (IHPM) ke-4 Tahun 2026, yang diselenggarakan secara hybrid oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan berpusat di Grand Ballroom Shangri-La Hotel Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Mengusung tema "From Partnership to Impact – Mobilizing Strategic Investments for Indonesia’s Health Transformation,” forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah, mitra pembangunan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan kesehatan untuk memperkuat arah kemitraan dan investasi kesehatan yang lebih terkoordinasi, berkelanjutan, serta berorientasi pada hasil.
Dalam sesi dialog, Gubernur NTT menekankan bahwa bagi provinsi kepulauan seperti NTT, keberhasilan pembangunan kesehatan harus memiliki ukuran yang sederhana namun fundamental.
“Kolaborasi yang lebih baik dimulai dari satu ukuran keberhasilan bersama, yaitu apakah masyarakat memperoleh layanan yang dibutuhkan di mana pun mereka tinggal.” ucapnya.
Menurut Gubernur, kepemimpinan dalam pembangunan kesehatan harus dimulai dengan mendengar kebutuhan daerah sebelum merancang program, menyelaraskan dukungan seluruh mitra dengan rencana pemerintah, serta memastikan adanya tanggung jawab bersama setelah program diluncurkan.
“Prioritas nasional menetapkan arah, sedangkan kondisi daerah menentukan bagaimana layanan menjangkau masyarakat,” tegasnya.
NTT Buktikan Keselarasan Pusat dan Daerah
Gubernur mengatakan NTT memberikan contoh konkret bahwa keselarasan kebijakan pusat dan daerah dapat mempercepat transformasi pelayanan kesehatan.
Salah satunya melalui penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) yang saat ini telah diterapkan pada 441 dari 446 Puskesmas atau mencapai 98,88 persen di seluruh NTT.
Capaian tersebut, kata Gubernur, menunjukkan bahwa ketika arah kebijakan pusat dan daerah berjalan selaras, transformasi dapat bergerak secara luas hingga ke jejaring pelayanan kesehatan di tingkat daerah.
Namun demikian, tantangan berikutnya bukan hanya memastikan program berjalan, melainkan menjaga agar akuntabilitas tetap berlangsung hingga layanan benar-benar mencapai masyarakat di tingkat rumah tangga.
“Kolaborasi menjadi lebih kuat ketika pemerintah, mitra, dan pelaksana daerah berbagi tanggung jawab atas hasil, bukan hanya atas kegiatan masing-masing,” ujar Gubernur.
Gubernur NTT kemudian menyoroti satu hal yang menurutnya harus dilakukan secara berbeda dalam pembangunan kesehatan ke depan, yakni membiayai dan mengelola seluruh alur setelah skrining.
Gubernur mengungkapkan bahwa melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), lebih dari 1,75 juta penduduk di NTT telah mendapatkan layanan skrining kesehatan.
Dari jumlah tersebut, lebih dari 1,09 juta peserta teridentifikasi membutuhkan tindak lanjut atau tata laksana. Namun, berdasarkan data yang disampaikan Gubernur, baru sekitar 34 ribu orang atau 3,14 persen yang tercatat telah mendapatkan tata laksana.
“Pada titik inilah pola kemitraan perlu berubah,” tegasnya.
Menurut Gubernur, skrining harus menjadi pintu masuk menuju pelayanan kesehatan yang lengkap, bukan menjadi titik akhir. Karena itu, dibutuhkan satu alur layanan bersama dengan penanggung jawab yang jelas pada setiap tahapan tindak lanjut.
Hal tersebut mencakup pembiayaan diagnosis dan pengobatan, ketersediaan obat, transportasi rujukan, hingga pemantauan data secara berkala untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan benar-benar menerima pelayanan.
“Ukuran keberhasilan kita harus sederhana, yaitu masyarakat memperoleh layanan yang dibutuhkan setelah skrining,” kata Gubernur.
NTT Siap Jadi Daerah Uji Pendekatan Baru
Gubernur menegaskan Pemerintah Provinsi NTT siap menguji pendekatan tersebut bersama pemerintah pusat dan para mitra pembangunan dengan memanfaatkan sistem pelayanan yang telah tersedia, terutama Puskesmas dan jejaring desa.
Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat kesinambungan pelayanan kesehatan, sekaligus memastikan investasi dan dukungan kemitraan menghasilkan dampak yang dapat diukur di tingkat masyarakat.
“NTT siap menguji pendekatan ini bersama pemerintah pusat dan para mitra, dengan menggunakan sistem Puskesmas dan desa sejak awal,” ungkapnya.
Gubernur menegaskan, transformasi kesehatan pada akhirnya tidak boleh hanya dinilai dari berapa banyak program yang dilaksanakan, berapa besar anggaran yang disalurkan, atau berapa banyak masyarakat yang telah diskrining.
Lebih dari itu, keberhasilan harus diukur dari berapa banyak masyarakat yang setelah teridentifikasi membutuhkan pelayanan, benar-benar mendapatkan pelayanan tersebut.
“Dari perspektif provinsi kepulauan, keberhasilan pembangunan kesehatan adalah ketika masyarakat memperoleh layanan yang dibutuhkan, di mana pun mereka tinggal,” pungkas Gubernur NTT.
Demikian Siaran Pers ini dibuat untuk dipublikasikan.
#IndonesiaTerang
#AyoBangunIndonesia
#AyoBangunNTT
Penulis: Charles Gunawan
Anda Suka Berita Ini ?
