Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dari Masa ke Masa: Program Berbeda, Tujuan yang Sama

Kupang, 15 September 2026

Perjalanan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak dapat dilepaskan dari estafet kepemimpinan para Gubernur dan Wakil Gubernur yang datang silih berganti. Sejak resmi berdiri sebagai provinsi pada 20 Desember 1958, NTT telah melalui berbagai fase pembangunan dengan tantangan, kebutuhan, serta pendekatan yang berbeda pada setiap zamannya. Karena itu, membaca sejarah kepemimpinan NTT bukan semata-mata mengenang masa lalu, tetapi juga memahami bagaimana setiap periode meninggalkan fondasi yang kemudian dilanjutkan, diperkuat, dan disempurnakan oleh pemerintahan berikutnya.

William Johanes Lalamentik (1958-1966)

Estafet itu bermula dari putra kelahiran Minahasa yang dikenal dengan motto kepemimpinannya, "Semua kesulitan itu ada untuk dipecahkan." Motto tersebut terasa relevan dengan situasi NTT pada masa awal berdirinya sebagai provinsi, ketika pemerintah harus membangun fondasi pemerintahan di tengah keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya. Sebagai gubernur pertama, Lalamentik tidak hanya berhadapan dengan persoalan menjalankan pemerintahan, tetapi juga pekerjaan besar menata wilayah dan mendekatkan administrasi negara kepada masyarakat yang tersebar di berbagai pulau. Dalam dua tahun pertama kepemimpinannya, penataan pemerintahan daerah menjadi salah satu perhatian penting, termasuk penguatan struktur pemerintahan pada 12 daerah tingkat II dan pembentukan kecamatan sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan pemerintah.

Pada masa Lalamentik, pembangunan NTT memang belum berbicara tentang program-program besar seperti yang dikenal pada masa-masa berikutnya. Pekerjaan utamanya justru bersifat mendasar: memastikan sebuah provinsi yang baru lahir memiliki pemerintahan yang berjalan, wilayah administrasi yang tertata, dan pelayanan yang perlahan mendekat kepada masyarakat. Di bidang pembangunan masyarakat dan lingkungan, pemerintah juga mendorong Gerakan Makmur yang antara lain berkaitan dengan penghijauan. Karena itu, warisan Lalamentik dapat dibaca sebagai fondasi awal sebuah perjalanan panjang: ia meletakkan kerangka pemerintahan yang kemudian menjadi pijakan bagi para gubernur sesudahnya untuk membawa NTT dengan program dan orientasi pembangunan masing-masing.

Elias Tari atau El Tari (1966–1978)

Memasuki masa Gubernur Elias Tari atau El Tari (1966–1978), pembangunan Nusa Tenggara Timur semakin diarahkan pada persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama pertanian, pangan, penghijauan, dan pembangunan desa. Putra Sabu yang berlatar belakang militer ini dikenal dengan motto yang kemudian menjadi salah satu ungkapan paling melekat dalam sejarah pembangunan NTT: "Tanam, Tanam, sekali lagi Tanam; Kalau bukan sekarang kapan lagi." 

Bagi El Tari, menanam bukan sekadar aktivitas pertanian, tetapi sebuah sikap pembangunan, mengajak masyarakat mengolah apa yang tersedia di tanah mereka sendiri untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Ia dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan memberi perhatian besar pada pembangunan desa. Semangat tersebut kemudian diterjemahkan melalui pengerahan tenaga motivator pembangunan desa, sementara pembentukan Desa Gaya Baru dari kerajaan-kerajaan tradisional menjadi bagian penting dari upaya menata kehidupan pemerintahan desa di NTT. 

Warisan El Tari menjadi semakin kuat karena gagasan pembangunan yang ia tinggalkan tidak berhenti pada sebuah slogan: "Tanam, Tanam, Sekali Lagi Tanam" menjadi semacam ajakan untuk membangun kemandirian pangan sekaligus menghijaukan NTT. Di tengah kepemimpinannya, El Tari juga dikenal gigih mendorong gerakan swasembada pangan dan penghijauan. Namun, perjalanan kepemimpinannya berakhir lebih cepat ketika ia meninggal dunia pada 29 April 1978 dalam usia 52 tahun, saat masih menjalankan tugas sebagai Gubernur NTT. Saat itu masa jabatannya masih berlangsung dan ia bahkan sedang berada dalam proses mempersiapkan pergantian kepemimpinan. 

Nama El Tari terus hidup melalui bandar udara, jalan, dan berbagai ruang publik di NTT, menunjukaan bahwa sesungguhnya diwariskan bukan hanya sebuah nama, melainkan juga sebuah cara memandang pembangunan: bahwa perubahan harus dimulai dari tanah, dari desa, dari kerja masyarakat, dan dari keberanian untuk mulai menanam hari ini. 

Wang Suwandi - Masa Transisi (1978)

Kepergian El Tari di tengah masa jabatan membuat pemerintahan NTT memasuki masa transisi. Untuk sementara, tampuk pemerintahan dilanjutkan oleh Wang Suwandi sebagai Penjabat Gubernur. Masa tugasnya berlangsung singkat, tetapi memiliki arti penting dalam memastikan roda pemerintahan tetap berjalan sampai hadirnya gubernur definitif berikutnya.

Dalam masa yang tidak panjang itu, Wang Suwandi menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus menjaga agar proses pergantian kepemimpinan berlangsung tertib. Ia menjadi bagian dari mata rantai estafet yang sering kali tidak terlihat karena berlangsung dalam waktu singkat, tetapi justru penting untuk memastikan pemerintahan tidak terputus ketika terjadi pergantian kepemimpinan.

Aloysius Benedictus Mboi atau Ben Mboi (1978–1988)

Estafet kemudian berlanjut pada masa Gubernur Aloysius Benedictus Mboi atau Ben Mboi (1978–1983 dan 1983-1988), putra kelahiran Ruteng yang memiliki latar belakang unik sebagai dokter sekaligus perwira militer. Ia dipilih menggantikan El Tari setelah sebelumnya mengemban tugas sebagai dokter militer dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI. Latar belakang tersebut turut memberi warna pada cara Ben Mboi melihat pembangunan: persoalan masyarakat tidak cukup diselesaikan dari satu sisi, tetapi harus disentuh secara bersamaan melalui ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan penguatan kehidupan desa. Untuk itu, pemerintah menjalankan sejumlah program yang kemudian dikenal sebagai bagian dari Panca Program NTT, antara lain Operasi Nusa Makmur (ONM), Operasi Nusa Hijau (ONH), dan Operasi Nusa Sehat (ONS), disertai penguatan pendidikan, kependudukan dan keluarga berencana, serta perkoperasian. 

Operasi Nusa Makmur diarahkan untuk memperkuat produksi dan kehidupan ekonomi masyarakat, sementara Operasi Nusa Hijau membawa perhatian pada penghijauan dan pemulihan lingkungan; keduanya kemudian dilengkapi Operasi Nusa Sehat yang berusaha mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa bagi Ben Mboi, upaya mengeluarkan NTT dari kemiskinan tidak dapat hanya mengandalkan satu program, tetapi membutuhkan gerakan pembangunan yang menyentuh berbagai sisi kehidupan rakyat. Perhatian yang sama terlihat dalam pengembangan koperasi dan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di bidang kesehatan, latar belakangnya sebagai dokter juga memberi pengaruh kuat; pelayanan kesehatan didorong agar semakin dekat dan terjangkau oleh masyarakat. Karena itu, warisan Ben Mboi dapat dibaca sebagai upaya membangun NTT secara lebih terpadu: membuat masyarakat lebih produktif, lingkungan lebih terjaga, pelayanan kesehatan lebih dekat, dan kekuatan ekonomi rakyat tumbuh dari desa. 

*Hendrikus Fernandez (1988–1993) *

Memasuki masa Gubernur Hendrikus Fernandez (1988–1993), pembangunan Nusa Tenggara Timur semakin diarahkan pada persoalan ekonomi masyarakat dan kehidupan desa. Sosok yang sejak kecil akrab disapa No Endi ini dikenal sebagai seorang dokter sebelum kemudian dipercaya memimpin NTT. Latar belakang tersebut turut memberi warna pada cara pandangnya terhadap pembangunan, bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui potensi yang ada di sekitarnya. Gagasan itu antara lain diwujudkan melalui GEMPAR dan GERBADES atau Gerakan Membangun Desa, yang menempatkan peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan desa sebagai bagian penting dari agenda pembangunan NTT.

Semangat GEMPAR tidak berhenti pada persoalan angka pendapatan, tetapi berkaitan dengan upaya mendorong masyarakat mengenali dan mengembangkan kekuatan ekonomi yang mereka miliki. Komoditas, keterampilan, tanah, serta sumber daya lokal dipandang sebagai modal yang dapat dikembangkan untuk memperbaiki kehidupan. Bersama GERBADES, perhatian terhadap ekonomi masyarakat kemudian ditempatkan dalam konteks pembangunan desa yang lebih luas. Dengan demikian, periode Hendrikus Fernandez menjadi salah satu mata rantai dalam perjalanan pembangunan NTT yang berusaha membawa pembangunan semakin dekat dengan kehidupan rakyat: bagaimana masyarakat dapat hidup dari potensi yang ada di sekitarnya dan bagaimana desa menjadi ruang penting bagi tumbuhnya kesejahteraan.

Herman Musakabe (1993-1998)

Setelah Hendrikus Fernandez, estafet kepemimpinan berlanjut kepada Gubernur Herman Musakabe (1993–1998). Pada masa kepemimpinannya, cakrawala pembangunan NTT diperluas melalui Tujuh Program Strategis, yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, pembangunan ekonomi, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penataan ruang, pengembangan sistem perhubungan, serta pengembangan kepariwisataan. Rangkaian program tersebut menunjukkan bahwa pembangunan mulai dipandang sebagai pekerjaan yang saling berkaitan: kualitas manusia, ekonomi, teknologi, tata ruang, konektivitas, dan pariwisata harus bergerak bersama.

 

Salah satu warisan Herman Musakabe yang hingga kini mudah dikenali justru hadir dari sesuatu yang dekat dengan keseharian masyarakat, yakni tenun ikat NTT. Pada masa kepemimpinannya digagas penggunaan kain tenun ikat sebagai seragam bagi aparatur pemerintah, yang kemudian berkembang menjadi tradisi mengenakan motif tenun pada hari tertentu. Kebijakan yang tampak sederhana itu memiliki dampak yang lebih luas: pemerintah tidak hanya mengenakan identitas budaya, tetapi sekaligus membuka ruang pasar bagi para perajin tenun, yang sebagian besar merupakan perempuan di berbagai daerah. Karena itu, tenun dalam konteks kepemimpinan Musakabe bukan sekadar pakaian, melainkan bertemu pada tiga titik sekaligus, identitas budaya, pemberdayaan ekonomi, dan kebanggaan terhadap karya masyarakat sendiri. 

Piet Alexander Tallo (1998-2008)

Periode berikutnya membawa Piet Alexander Tallo ke tampuk kepemimpinan NTT selama dua periode, 1998–2003 dan 2003–2008. Putra Tefas, Timor Tengah Selatan, yang berlatar belakang hukum ini memperkenalkan gagasan pembangunan yang kemudian sangat lekat dengan namanya, yakni Tiga Batu Tungku: ekonomi rakyat, pendidikan rakyat, dan kesehatan rakyat. Gagasan tersebut berangkat dari sebuah keyakinan sederhana tetapi kuat: pembangunan tidak harus selalu dimulai dari apa yang datang dari luar, melainkan dapat dimulai dari apa yang dimiliki rakyat dan apa yang ada pada rakyat. 

Filosofi tersebut membuat masyarakat ditempatkan bukan sekadar sebagai objek yang menerima program pemerintah, tetapi sebagai kekuatan utama pembangunan. Ekonomi rakyat menjadi salah satu tungku untuk memperkuat kehidupan masyarakat, pendidikan menjadi jalan membangun kualitas manusia, sementara kesehatan menjadi dasar agar masyarakat mampu menjalani kehidupan secara produktif. Tiga tungku itu harus menyala bersama karena satu tungku saja tidak cukup untuk menghidupkan sebuah rumah. Di situlah kekuatan gagasan Piet Tallo: pembangunan dipahami sebagai proses membangun manusia secara utuh dengan bertumpu pada kekuatan yang telah ada di tengah masyarakat. Gagasan tersebut bahkan kembali disebut dalam refleksi pembangunan NTT pada masa kini sebagai salah satu warisan pemikiran para pemimpin terdahulu. 

Frans Lebu Raya (2008–2018)

Estafet kemudian dilanjutkan oleh Frans Lebu Raya, yang memimpin NTT selama dua periode, 2008–2013 dan 2013–2018. Ini merupakan sebuah fase ketika persoalan kemiskinan dan keterbatasan akses ekonomi masyarakat desa menjadi salah satu pekerjaan besar pembangunan daerah. Dari pengalaman panjangnya sebagai wakil gubernur sebelum kemudian menjadi gubernur, Lebu Raya membawa pendekatan yang menempatkan masyarakat desa sebagai titik penting pembangunan. Gagasan itu kemudian menemukan bentuk paling kuat melalui Program Desa Mandiri Anggur Merah : Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera, yang diluncurkan pada Desember 2010 dan mulai dilaksanakan pada 2011. Program ini memberikan dukungan dana sebesar Rp250 juta kepada desa sasaran untuk dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi produktif. Pada tahap awal, program menyasar 287 desa, masing-masing satu desa di setiap kecamatan, sebelum kemudian diperluas hingga menjangkau seluruh desa di NTT. 

Di situlah warna kepemimpinan Frans Lebu Raya terasa: pembangunan tidak semata-mata dipandang sebagai pembangunan gedung, jalan, atau infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai upaya memberi ruang kepada masyarakat untuk bergerak dengan potensi ekonominya sendiri. Dana Anggur Merah diarahkan untuk usaha-usaha produktif, sehingga desa tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi diharapkan mampu mengembangkan modal tersebut secara bergulir untuk membangun kegiatan ekonomi masyarakat. Hingga 2017, program tersebut telah mengalokasikan sekitar Rp817,5 miliar kepada 3.270 desa, sebelum dihentikan sebagai program tersendiri pada tahun yang sama. Karena itu, ketika mengenang sepuluh tahun kepemimpinannya, Frans Lebu Raya tidak hanya dikenang melalui rentang waktu dua periode, tetapi melalui sebuah gagasan yang mencoba membawa anggaran pemerintah lebih dekat ke desa, sebuah ikhtiar agar pembangunan memiliki wajah yang lebih langsung di tengah kehidupan masyarakat NTT.

Robert Simbolon - Masa Transisi (2018)

Setelah berakhirnya masa jabatan Frans Lebu Raya dan Benny Litelnoni, pemerintahan NTT kembali memasuki masa transisi. Robert Simbolon kemudian dipercaya sebagai Penjabat Gubernur NTT dan dilantik pada 17 Juli 2018.

Robert yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan wilayah perbatasan menjalankan tugas dalam masa yang singkat hingga hadirnya gubernur definitif. Dalam periode tersebut, tugas utamanya adalah memastikan roda pemerintahan, pelayanan publik, dan agenda daerah tetap berjalan di tengah pergantian kepemimpinan.

Masa kepemimpinan Robert Simbolon mengingatkan bahwa estafet pembangunan tidak hanya terjadi ketika seorang gubernur baru dilantik. Ada pula masa-masa peralihan yang membutuhkan kesinambungan, ketertiban administrasi, dan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

Viktor Bungtilu Laiskodat–Josef Nae Soi (2018–2023)

Memasuki periode Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat (2018–2023), NTT memasuki fase yang semakin kuat pada pengembangan daya saing daerah dan sektor-sektor strategis. Pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata, lingkungan, investasi, serta pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting dari arah pembangunan. Pariwisata didorong menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah atau prime mover, dengan Labuan Bajo dan kawasan Taman Nasional Komodo menjadi salah satu perhatian strategis.

Kepemimpinan Viktor Laiskodat juga dikenal dengan pendekatan field leadership atau Kepemimpinan Lapangan, yang menekankan pentingnya pemimpin dan aparatur hadir langsung di tengah masyarakat. Pemerintah didorong untuk turun ke lapangan, melihat kondisi secara faktual, memverifikasi persoalan, dan memastikan kebijakan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar dilaksanakan.

Di bidang pertanian dan peternakan, salah satu gagasan yang menonjol adalah Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS). Program tersebut mencerminkan upaya mengintegrasikan pertanian dan peternakan sekaligus mendorong perubahan pola usaha masyarakat dari sekadar memenuhi kebutuhan sendiri menuju kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan berorientasi pasar. Pada periode ini pula muncul berbagai kebijakan yang mendapat perhatian publik dalam bidang lingkungan, pertambangan, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya daerah.

Ayodhia G. L. Kalake - Masa Transisi (2023–2024)

Setelah berakhirnya masa jabatan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef Nae Soi pada 5 September 2023, estafet pemerintahan Nusa Tenggara Timur memasuki fase transisi. Pada hari yang sama, Ayodhia G. L. Kalake dilantik sebagai Penjabat Gubernur NTT oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Sebelumnya, Ayodhia menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kehadirannya sebagai Penjabat Gubernur bukan untuk membawa pemerintahan pada sebuah era politik baru, melainkan memastikan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan setelah berakhirnya kepemimpinan definitif sebelumnya.

Dalam masa sekitar satu tahun tersebut, Ayodhia antara lain mendorong konsistensi pengelolaan pemerintahan dan birokrasi, termasuk penguatan profesionalitas, kolaborasi, kreativitas, inovasi, dan integritas aparatur. Ia juga menekankan kerja bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah pusat, serta berbagai mitra pembangunan. Masa kepemimpinannya menjadi jembatan penting dalam menjaga kesinambungan pemerintahan NTT hingga kemudian diserahterimakan kepada Penjabat Gubernur berikutnya. 

Andriko Noto Susanto - Masa Transisi (2024–2025)

Sehari setelah berakhirnya masa jabatan Ayodhia Kalake, estafet pemerintahan NTT kembali berpindah kepada Dr. Andriko Noto Susanto, yang dilantik sebagai Penjabat Gubernur pada 6 September 2024. Sebelum ditugaskan ke NTT, Andriko merupakan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional, dengan pengalaman panjang di bidang pertanian dan pangan. Latar belakang tersebut memberikan warna tersendiri dalam masa singkat kepemimpinannya di NTT, sebuah provinsi yang memiliki persoalan sekaligus potensi besar pada sektor pertanian, pangan, dan ekonomi masyarakat.

Namun, tugas utama Andriko tetap berada dalam kerangka transisi: menjaga pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan sekaligus mengawal agenda penting daerah, termasuk Pilkada Serentak 2024. Setelah sekitar enam bulan menjalankan tugas, Andriko menyerahkan kepemimpinan kepada Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma pada 20 Februari 2025. Dalam serah terima tersebut, Andriko menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi seluruh pihak yang menurutnya memungkinkan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan baik, termasuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di NTT. Dengan berakhirnya masa tugas Andriko, selesailah fase transisi pemerintahan dan estafet kepemimpinan NTT kemudian memasuki periode definitif Melki Laka Lena–Johni Asadoma. 

Emanuel Melkiades Laka Lena–Johni Asadoma (2025–2030)

Pada 20 Februari 2025, estafet kepemimpinan NTT kembali berlanjut melalui pelantikan Emanuel Melkiades Laka Lena sebagai Gubernur dan Johni Asadoma sebagai Wakil Gubernur NTT periode 2025–2030.

Kepemimpinan Melki Laka Lena–Johni Asadoma membawa semangat "Ayo Bangun NTT", yang dijabarkan melalui visi "NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan" serta Dasa Cita Ayo Bangun NTT. Arah pembangunan pada periode ini menekankan percepatan transformasi daerah melalui penguatan pelayanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu semangat yang terus ditekankan adalah bagaimana pemerintah hadir lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya membuat kebijakan dari pusat pemerintahan, tetapi perlu melihat secara langsung kondisi masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah yang jauh dan sulit dijangkau. Dengan demikian, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya banyaknya program yang dibuat, tetapi sejauh mana program tersebut menjawab persoalan nyata dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

Dasa Cita Ayo Bangun NTT dengan demikian tidak ditempatkan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri atau memutus perjalanan pembangunan sebelumnya. Sebaliknya, ia merupakan bagian dari estafet pembangunan NTT. Fondasi yang telah diletakkan para pemimpin terdahulu tetap menjadi bagian dari perjalanan, sementara kebijakan yang tidak lagi sesuai dengan tantangan zaman dapat diperbaiki dan disempurnakan.

Dari perjalanan tersebut terlihat bahwa setiap Gubernur dan Wakil Gubernur memang membawa program, jargon, dan pendekatan yang berbeda. El Tari berbicara tentang menanam, Ben Mboi membangun pendekatan terpadu, Hendrikus Fernandez mendorong peningkatan pendapatan rakyat, Piet Tallo menekankan kekuatan masyarakat, Frans Lebu Raya menggerakkan anggaran untuk kesejahteraan, Viktor Laiskodat mendorong daya saing dan kepemimpinan lapangan, sementara Melki Laka Lena–Johni Asadoma membawa semangat percepatan melalui Ayo Bangun NTT.

Membaca Estafet Pembangunan NTT

Arah pembangunan pada periode ini menekankan percepatan transformasi daerah melalui penguatan pelayanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Semangat yang terus ditekankan adalah bagaimana pemerintah hadir lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya membuat kebijakan dari pusat pemerintahan, tetapi perlu melihat secara langsung kondisi masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah yang jauh dan sulit dijangkau. Ukuran keberhasilan pembangunan karena itu tidak hanya terletak pada banyaknya program, tetapi pada sejauh mana program tersebut menjawab persoalan nyata dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Yohanes Abrianto Kore, mengatakan perjalanan tersebut menunjukkan bahwa setiap pemimpin hadir dengan konteks dan tantangan yang berbeda.

"Kalau kita melihat perjalanan NTT dari masa ke masa, setiap pemimpin membawa gagasannya masing-masing. W. J. Lalamentik membuka jalan; meletakkan dasar; membidani lahirnya tanah NTT. El Tari berbicara tentang menanam dan menggerakkan masyarakat melalui pertanian serta penghijauan. Ben Mboi mengembangkan pendekatan pembangunan yang lebih terpadu melalui ekonomi, kesehatan, lingkungan dan kehidupan desa. Hendrikus Fernandez memberi perhatian pada peningkatan pendapatan masyarakat. Piet Alexander Tallo menekankan kekuatan rakyat melalui gagasan Tiga Batu Tungku, yakni ekonomi rakyat, pendidikan rakyat dan kesehatan rakyat. Frans Lebu Raya membawa perhatian besar pada pemberdayaan masyarakat melalui Anggur Merah, sementara Viktor Bungtilu Laiskodat memperkuat daya saing daerah dan pendekatan kepemimpinan lapangan," ujar Abri Kore.

Menurutnya, kepemimpinan Melki Laka Lena–Johni Asadoma juga tidak berdiri di ruang kosong. Pemerintahan saat ini menerima perjalanan panjang yang telah dibentuk oleh para pemimpin sebelumnya dan kemudian menghadapi tantangan baru dengan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

"Karena itu, apa yang kita lakukan hari ini juga merupakan bagian dari estafet itu. Ada hal-hal yang sudah baik yang harus kita lanjutkan, ada yang perlu kita perkuat, dan ada pula yang harus kita sesuaikan dengan tantangan zaman. Yang berubah adalah pendekatan dan programnya, tetapi orientasi dasarnya tetap sama, yaitu bagaimana pembangunan memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur dan mempunyai dampak bagi kesejahteraan masyarakat di Bumi Flobamorata," katanya.

Karo Administrasi Pimpinan Abri Kore menegaskan bahwa sejarah pembangunan NTT tidak seharusnya dibaca sebagai rangkaian pemerintahan yang saling terputus. Setiap pemimpin menerima apa yang telah dikerjakan sebelumnya, menghadapi persoalan pada masanya, memberikan gagasan dan kerja sesuai kebutuhan masyarakat, kemudian meninggalkan pengalaman bagi kepemimpinan berikutnya.

"Estafet itu artinya kita tidak memulai semuanya dari nol. Setiap pemimpin menerima apa yang sudah dikerjakan sebelumnya, kemudian menghadapi persoalan yang berbeda pada masanya, memberikan gagasan dan kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, lalu menyerahkannya kepada kepemimpinan berikutnya. Di situlah kesinambungan pembangunan itu terjadi," jelasnya.

Menurut Abri Kore, perbedaan program antarmasa justru menunjukkan bahwa pembangunan harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Persoalan NTT pada masa awal berdirinya provinsi tentu berbeda dengan persoalan yang dihadapi saat ini. Karena itu, program dan pendekatan pembangunan juga tidak mungkin selalu sama.

"Program boleh berubah, jargon boleh berbeda, dan pendekatan pembangunan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tetapi tujuan akhirnya tetap sama: membangun Nusa Tenggara Timur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya," tegas Abri Kore .

Ia mengatakan, semangat Ayo Bangun NTT perlu ditempatkan dalam konteks perjalanan panjang tersebut. Pembangunan hari ini bukan pemutusan terhadap masa lalu, melainkan kelanjutan dari kerja yang telah dilakukan oleh generasi pemerintahan sebelumnya, sekaligus tanggung jawab untuk menyiapkan NTT bagi generasi yang akan datang.

"Pada akhirnya, yang kita wariskan bukan hanya program, tetapi juga keyakinan bahwa NTT selalu bisa menjadi lebih baik. Karena itu, tugas kita sekarang adalah melanjutkan estafet tersebut dengan kerja yang sungguh-sungguh, memperbaiki apa yang masih kurang, dan memastikan pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Itulah makna dari estafet pembangunan NTT,"  pungkasnya.

Demikian siaran pers ini dibuat untuk dipublikasikan.

#IndonesiaTerang

#AyoBangunNTT

#AyoBangunIndonesi

Penulis : Oan Wutun