Pemprov NTT Perkuat Monitoring Program dan Komunikasi Publik melalui Dua Dashboard
KUPANG — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat pemantauan program dan komunikasi publik melalui Dashboard Monitoring Media Pemerintah Provinsi NTT dan Dashboard Pimpinan. Kedua sistem tersebut diperkenalkan kepada perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam Training of Trainer PADDE SASANDO 2.0 di Aula Timor, Hotel Harper, Kota Kupang, pada 5–6 Oktober 2026, untuk membantu pemerintah memantau pelaksanaan program sekaligus menyampaikan informasi kebijakan dan layanan publik secara lebih cepat, akurat, dan terukur.
Kegiatan Training of Trainer PADDE SASANDO 2.0 dan Dashboard Monitoring Media Pemerintah Provinsi NTT turut menghadirkan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Dinas Kominfo Provinsi NTT Petrix Nomleni, S.Kom., M.T., yang menyampaikan materi analisis pengelolaan media sosial; Imanuel Pay, S.Kom., selaku Tenaga Teknologi Informatika (IT) yang memberikan simulasi penggunaan Dashboard Monitoring Media Pemerintah Provinsi NTT; serta Transactional Analysis Communication SKALA Evi Ratnasari mengenai pembuatan publikasi pemerintah.
Kegiatan yang berlangsung pukul 08.00–15.00 WITA itu dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (Dinas Kominfo Provinsi NTT), Drs. Ady Endezon Mandala, M.Si., bersama LEAD SKALA NTT Yohanes Eripto Marviandi. Peserta mendapat pelatihan mengenai analisis pengelolaan media sosial pemerintah, penggunaan dashboard, dan pembuatan publikasi pemerintah.
Penggunaan dashboard diharapkan membantu memastikan program yang telah direncanakan dapat terpantau perkembangan pelaksanaannya, dan informasi mengenai program dan layanan pemerintah dapat diteruskan kepada masyarakat dalam bentuk yang mudah dipahami dan sesuai kebutuhan.
Memastikan Program Pemerintah Diketahui Masyarakat
Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT mengatakan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pelaksanaan pemerintahan. Menurutnya, setiap OPD perlu mampu mengkomunikasikan kebijakan dan program kepada masyarakat agar publik mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah dan manfaat yang dapat diperoleh.
Ia mencontohkan kebijakan penurunan stunting. Ketika kebijakan tersebut diterapkan oleh OPD dan dikomunikasikan dengan baik, masyarakat tidak hanya mengetahui program yang dijalankan, tetapi juga dapat melihat bentuk keberpihakan pemerintah.
Meski begitu pemerintah menyadari bahwa komunikasi publik juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan kritik. Bagi Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT, kritik merupakan bagian yang harus direspons pemerintah dengan informasi yang benar dan bertanggung jawab.
“Ketika kritik muncul, kita memiliki kewajiban memberikan jawaban yang benar. Di sinilah fungsi tim multimedia pemerintah memiliki kewajiban untuk membedah,” ujar Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT.
Karena itu, ia berharap tim media setiap OPD dapat terhubung dengan dashboard sehingga informasi mengenai program pemerintah dapat dipantau dan dikomunikasikan secara lebih terarah.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan arahan Gubernur NTT agar setiap OPD sedikitnya menghasilkan tiga berita atau informasi mengenai pekerjaan yang dilakukan untuk disampaikan kepada publik. Langkah tersebut diharapkan membuat informasi tentang program pemerintah tidak berhenti di lingkungan birokrasi. Informasi itu perlu diolah menjadi pengetahuan yang dapat membantu masyarakat memahami program, layanan, dan kebijakan yang berhubungan dengan kehidupan mereka.
IT Manager SKALA, Syarif, mengatakan Dashboard Pimpinan dapat membantu pemerintah memantau berbagai kebutuhan dan aktivitas gubernur, wakil gubernur, serta sekretaris daerah. Dengan pemantauan tersebut, pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilihat perkembangannya dan dikendalikan sesuai target.
“Kita membutuhkan dashboard yang komprehensif agar program-program yang menjadi prioritas Gubernur dapat terimplementasi secara optimal,” ujar Syarif.
Menurut Syarif, SKALA mendukung penguatan pengelolaan keuangan dan pelayanan dasar First Person Metric (PM) dan Second Person Metric (SPM), data, serta gender. Pengelolaan data yang lebih baik, kata dia, diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam melihat perkembangan program dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia.
Dengan demikian, manfaat dashboard tidak berhenti pada kebutuhan pimpinan untuk melihat data. Pemantauan program yang lebih baik diharapkan berujung pada pelaksanaan kebijakan yang lebih terarah dan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Informasi Publik Harus Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Penguatan sistem pemantauan tersebut berjalan beriringan dengan perubahan cara pemerintah menyampaikan informasi. Evi Ratnasari, mengatakan komunikasi publik pemerintah seharusnya tidak berhenti pada publikasi kegiatan.
“Yang paling penting adalah menghadirkan komunikasi yang mampu membantu masyarakat dan menjawab kebutuhan mereka,” ujar Evi.
Menurut Evi, informasi mengenai layanan dasar harus disampaikan secara jelas, mudah dipahami, dan relevan. Dengan begitu, masyarakat tidak sekadar mengetahui aktivitas pemerintah, tetapi juga memahami manfaat program dan mengetahui layanan yang dapat mereka akses.
Pandangan tersebut menjadi penting karena keberhasilan komunikasi pemerintah tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya berita atau konten yang dipublikasikan. Informasi baru memiliki nilai ketika dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat.
Syarif mengatakan karena itu pengelolaan media pemerintah membutuhkan tata kelola yang jelas, termasuk indikator kinerja (key performance indicator/KPI) dan pembagian peran yang terukur.
“Media merupakan bagian penting dalam penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan pengembangan dashboard ke depan juga dapat diarahkan untuk membantu pemerintah melakukan analisis bersama. Namun, penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan kapasitas pemerintah daerah, terutama dari sisi sumber daya manusia dan anggaran.
Bagi pengelola humas OPD, sistem tersebut diharapkan dapat membuat proses monitoring dan evaluasi publikasi lebih mudah dilakukan. Peserta dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT, Octaviani Kristin Santoso, S.M., mengatakan dashboard monitoring memberikan pemahaman mengenai penerapan sistem secara lebih rinci.
Menurut Octaviani, dashboard tersebut membantu tim humas perangkat daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap publikasi pemerintah.
“Dashboard monitoring membantu kami, tim humas SKPD, dalam melakukan monev terkait publikasi Pemprov NTT, sehingga publikasi di lingkup Pemprov NTT dapat lebih cepat, akurat, dan terukur,” kata Octaviani.
Pada akhirnya, dua dashboard tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki cara pemerintah memantau program dan mengelola publikasi. Sistem tersebut diharapkan memperpendek jarak antara kerja pemerintah dan kebutuhan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan informasi yang selama ini sering terjadi.
Program yang dipantau dengan baik dapat dikomunikasikan dengan lebih jelas. Informasi yang diterima masyarakat kemudian dapat menjadi bagian dari umpan balik bagi pemerintah untuk melihat persoalan di lapangan dan menentukan langkah berikutnya.
Dengan pola itu, komunikasi publik tidak berhenti sebagai penyampaian informasi satu arah. Pemerintah menyampaikan program, masyarakat memperoleh informasi dan memberikan respons, sementara pemerintah dapat menggunakan respons tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan.
