(SIARAN PERS) Skor Sementara Ketahanan Bencana NTT Meningkat, BPBD Perkuat Konsolidasi Data Lintas Sektor
SIARAN PERS
UNTUK SEGERA DISIARKAN
Kupang, 6 Oktober 2026 — Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Nusa Tenggara
Timur menghasilkan skor sementara 0,46–0,48, meningkat dari 0,20 pada penilaian
tahun 2021. Hasil awal tersebut menempatkan ketahanan provinsi dalam kategori
sedang, tetapi masih harus melalui pengumpulan dan verifikasi bukti dukung
sebelum ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Hasil itu mengemuka dalam diskusi kelompok
terarah (FGD) Penilaian IKD Provinsi NTT di Kota Kupang, Selasa (6/10).
Kegiatan diselenggarakan oleh BPBD Provinsi NTT bersama BNPB dengan dukungan
Program SIAP SIAGA, kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia untuk
penanggulangan bencana.
Kepala Bidang Perencanaan dan Kesiapsiagaan
BPBD Provinsi NTT, Syafrudin Herman, mengatakan kegiatan ini menjadi momentum
penting bagi BPBD untuk memimpin konsolidasi data kapasitas daerah. Menurutnya,
berbagai pekerjaan pengurangan risiko bencana telah dilakukan oleh organisasi
perangkat daerah (OPD) dan lembaga nonpemerintah, tetapi belum seluruhnya
tercatat dan terkonfirmasi dalam penilaian ketahanan provinsi.
“Hari ini kita berupaya coba untuk
mendorong supaya betul-betul kita menggambarkan ketangguhan daerah kita melalui
proses-proses kerja di semua sektor,” kata Syafrudin.
Ia menjelaskan bahwa pendampingan langsung
tim BNPB membuka ruang bagi OPD dan mitra untuk menyampaikan kegiatan dan data sektoral
yang selama ini tersebar. Partisipasi tersebut membantu BPBD menghimpun
gambaran kapasitas penanggulangan bencana secara lebih lengkap.
“Kita yakin bahwa pekerjaan-pekerjaan
pengurangan risiko bencana itu sudah dilakukan, tetapi itu berserakan,”
ujarnya.
Seluruh OPD dan mitra kerja berkomitmen
mengumpulkan bukti pendukung dalam tiga hari setelah FGD. Dokumen tersebut akan
menjadi dasar pemeriksaan atas jawaban dan capaian yang dibahas selama
penilaian.
“Angka 0,46 tersebut bisa naik atau turun bergantung
pada ketersediaan bukti dukung resmi yang kita serahkan,” kata Syafrudin dalam
penutupan kegiatan.
Ridwan Yunus, anggota Tim Asistensi
Nasional Kajian Risiko Bencana pada Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko
Bencana BNPB, menjelaskan bahwa skor IKD berada pada rentang nol hingga satu.
Menurutnya, hasil sementara NTT menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan
penilaian sebelumnya, tetapi setiap capaian tetap harus dibuktikan.
“Sebaliknya, jika bukti dukung yang
dijanjikan tidak dapat ditunjukkan, nilai bisa menyesuaikan kembali,” ujar
Ridwan.
Pengumpulan Data Lebih Lengkap
Analis Kebencanaan Ahli Muda BNPB,
Asfermanto Wasono Adi, menjelaskan bahwa rendahnya skor NTT pada 2021 berkaitan
dengan keterbatasan proses pengumpulan data saat pandemi COVID-19. Ketika itu,
kegiatan dipusatkan di Jakarta dengan kehadiran perwakilan OPD NTT yang
terbatas, sehingga banyak indikator tidak terisi.
Pada 2026, BNPB mengubah pendekatan dengan
mendatangi langsung setiap provinsi. Mekanisme ini membuka kesempatan lebih
luas bagi OPD dan mitra untuk menjelaskan kegiatan, mengonfirmasi capaian,
serta menyerahkan dokumen pendukung.
Dengan demikian, perubahan skor NTT perlu
dibaca bersama perbaikan proses pendataan. Penilaian tahun ini memungkinkan
lebih banyak kapasitas dan kegiatan lintas sektor tercatat, sementara hasil
akhirnya tetap menunggu verifikasi.
Asfermanto mengapresiasi keterlibatan
peserta di NTT yang aktif memberikan masukan hingga kegiatan ditutup pada pukul
17.00 WITA. Setelah bukti dukung terkumpul, BNPB akan melakukan verifikasi dan
konfirmasi ulang dengan BPBD sebelum menetapkan nilai final untuk kebutuhan
Kajian Risiko Bencana (KRB) Nasional.
Ia menegaskan bahwa penilaian harus
menggambarkan kondisi nyata daerah.
“IKD bukan sekadar angka, melainkan
gambaran ketangguhan pemerintah daerah beserta mitra pentahelix,” kata
Asfermanto.
Penilaian IKD provinsi tahun 2026
dilaksanakan untuk menyediakan komponen kapasitas dalam KRB Nasional. Menurut
Asfermanto, hasilnya juga akan dimanfaatkan pemerintah daerah dalam penyusunan
KRB Provinsi NTT tahun 2027.
Ketepatan Penilaian Menentukan Arah
Program
IKD mengukur kapasitas penanggulangan
bencana melalui 71 indikator dalam tujuh prioritas, mencakup kebijakan dan
kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan, informasi dan logistik,
penanganan kawasan rawan, pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan dan penanganan
darurat, serta pemulihan.
Kapasitas merupakan salah satu dari tiga
komponen utama pengkajian risiko bencana, bersama bahaya dan kerentanan.
Penilaian kapasitas yang tidak akurat dapat menghasilkan gambaran risiko dan
rekomendasi program yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.
Syafrudin menjelaskan bahwa tujuan
penguatan kapasitas adalah mengurangi risiko yang dihadapi masyarakat. Hasilnya
akan tercermin dalam pengkajian dan pengukuran risiko bencana daerah.
“Kapasitas ketika kita itu naik, dengan
sendirinya kita menekan risiko. Nah, risiko itulah yang akan tergambar dalam
IRB itu sendiri,” katanya.
Konsultan Manajemen Risiko Bencana SIAP
SIAGA, Kris Nggelan, yang selama ini mendampingi penyusunan dokumen KRB
Provinsi NTT dan sejumlah kabupaten/kota di NTT, menekankan pentingnya
ketelitian pengisian. Penilaian harus membantu pemerintah dan mitra mengenali
bagian mana dari kapasitas daerah yang masih membutuhkan penguatan.
“Konsekuensi logisnya jelas: kita akan
mendapatkan potret ketangguhan daerah yang asal-asalan juga. Kita tidak akan
tahu secara pasti apakah ketangguhan daerah kita berada pada tingkat tinggi,
sedang, atau rendah,” ujar Kris ketika menjelaskan risiko pengisian yang tidak
cermat.
Menurutnya, kategori sedang perlu ditelaah
lebih jauh untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pada setiap indikator. Hasil
penilaian harus diterjemahkan menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti
melalui program dan perencanaan.
Kris menjelaskan bahwa, dalam siklus
perencanaan reguler OPD provinsi, rekomendasi yang disusun saat ini dapat
menjadi masukan bagi Rencana Kerja tahun 2028, yang pembahasannya dimulai pada
2027. Sementara itu, mitra nonpemerintah memiliki ruang lebih fleksibel untuk
memasukkan rekomendasi ke dalam perencanaan tahunan mereka.
“Mereka dapat langsung memasukkan
rekomendasi ini ke dalam perencanaan tahunan mereka untuk memperkuat
pilar-pilar ketangguhan yang masih lemah,” katanya.
Pendalaman Mengungkap Kesenjangan
Kapasitas
Diskusi dan wawancara pendalaman selama
kegiatan mengungkap sejumlah persoalan yang perlu diperhatikan dalam penilaian
maupun tindak lanjutnya.
Program Policy Officer SIAP SIAGA NTT,
Selvister Ndaparoka, menyoroti keberlanjutan program Satuan Pendidikan Aman
Bencana (SPAB). Menurutnya, cakupan program pada SMA, SMK, dan SLB yang menjadi
kewenangan pemerintah provinsi belum merata. Pelaksanaannya juga masih
bergantung pada dana hibah.
Selvister mengatakan kegiatan SPAB terhenti
setelah dukungan hibah tidak lagi tersedia dalam dua tahun terakhir. Karena
itu, fungsi koordinasi perlu diaktifkan kembali, antara lain melalui
sekretariat SPAB atau penguatan peran Forum Pengurangan Risiko Bencana.
Dalam sektor kesehatan, Kris menilai
penilaian ketangguhan fasilitas perlu memperhatikan rumah sakit dan klinik
swasta. Menurutnya, rentang kendali Dinas Kesehatan terhadap fasilitas swasta
lebih terbatas, padahal fasilitas tersebut juga berperan dalam pelayanan
masyarakat saat terjadi bencana.
Ia juga mencatat bahwa bukti kontribusi
sektor swasta masih kurang terhimpun. Kegiatan kesiapsiagaan dan kapasitas yang
dimiliki dunia usaha perlu terdokumentasi agar gambaran ketahanan daerah lebih
lengkap.
“Elemen yang paling kosong dalam
pengumpulan bukti kinerja IKD saat ini adalah peran dari sektor swasta,” ujar
Kris.
Pendalaman turut menyoroti perlunya
mencermati kegiatan yang saling bertentangan. Kris mencontohkan upaya penanaman
mangrove untuk perlindungan terhadap tsunami yang, menurut pengamatannya, dapat
berlangsung bersamaan dengan pengurangan mangrove untuk proyek pembangunan di
daerah yang sama. Kondisi semacam ini memerlukan penelaahan agar penilaian
tidak hanya mencatat kegiatan perlindungan, tetapi juga mempertimbangkan
perubahan yang dapat mengurangi manfaatnya.
Dalam catatan evaluasi penutupan,
perwakilan SIAP SIAGA mengusulkan mekanisme pengumpulan bukti secara berkala
melalui prosedur kerja formal BPBD. OPD dan mitra dapat menyampaikan dokumen
kegiatan setiap bulan atau tahun, sehingga data tersedia ketika penilaian
dilakukan dan tidak harus dihimpun secara mendadak menjelang FGD.
Usulan tersebut sejalan dengan kebutuhan
konsolidasi yang disampaikan Syafrudin. BPBD memerlukan dukungan data lintas
sektor untuk memastikan pekerjaan pengurangan risiko bencana yang telah
dilakukan dapat terkonfirmasi dan menjadi dasar penguatan kapasitas berikutnya.
Ketahanan Merupakan Tanggung Jawab
Lintas Sektor
Syafrudin menegaskan bahwa pengalaman
penanganan bencana memperlihatkan pentingnya kolaborasi. Kapasitas daerah
ditentukan oleh kerja berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan,
infrastruktur, lingkungan hidup, komunikasi, perlindungan sosial, dan logistik.
“Urusan bencana adalah urusan bersama,
bukan urusan BPBD saja,” katanya.
Penilaian tingkat provinsi ini merupakan
bagian dari rangkaian kegiatan pada 6–7 Oktober 2026. Pada hari kedua, agenda
dijadwalkan berlanjut dengan pendampingan pengisian IKD kabupaten/kota secara
hibrida, termasuk pembahasan indikator, bukti pendukung, dan evaluasi capaian
tahun sebelumnya.
Berdasarkan data IKD kabupaten/kota tahun
2025 yang tercantum dalam kerangka acuan kegiatan, 11 dari 22 kabupaten/kota di
NTT berada dalam kategori rendah dan 11 lainnya dalam kategori sedang. Belum
ada kabupaten/kota yang mencapai kategori tinggi. Data tersebut merupakan
penilaian tingkat kabupaten/kota, berbeda dari skor sementara tingkat provinsi
yang dibahas dalam FGD hari pertama.
Melalui verifikasi data dan pendampingan
teknis, kegiatan ini diharapkan menghasilkan gambaran kapasitas yang lebih
akurat serta rekomendasi yang dapat digunakan pemerintah dan mitra untuk
memperkuat ketahanan daerah dan mengurangi risiko bencana bagi masyarakat.
—SELESAI—
Foto-foto dapat dilihat pada link berikut
ini:
https://drive.google.com/drive/folders/1lbHuRyE5WxxYPKpqjJMyT1NEQ7eSXfuA
