Wagub Johni Resmikan Beranda Imigrasi Alor, Pangkas Jarak Pelayanan dan Buka Peluang Investasi
Kalabahi - Alor, 28 Oktober 2026
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, meresmikan Beranda Pelayanan Keimigrasian di Kabupaten Alor yang berlokasi di Jalan Singosari, Kalabahi, Rabu (28/10/2026). Kehadiran layanan ini menjadi langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan warga dan pengawasan di kawasan perbatasan negara.
Peresmian tersebut ditandai dengan pengguntingan pita oleh Wakil Gubernur Johni Asadoma, dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke ruang pelayanan Beranda Imigrasi Alor.
Turut hadir Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT Saroha Manullang, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang Ma’mum, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Bely, jajaran Forkopimda Kabupaten Alor, pimpinan perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, serta pimpinan BUMN dan BUMD.
Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat NTT, Wagub Johni menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang atas komitmen memperluas jangkauan pelayanan hingga ke wilayah kepulauan.
Menurutnya, kehadiran Beranda Imigrasi Alor merupakan jawaban atas tantangan geografis NTT sebagai provinsi kepulauan. Jarak antarpulau, keterbatasan transportasi, serta tingginya biaya perjalanan selama ini menjadi kendala bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.
“Sebagai provinsi kepulauan, NTT menghadapi tantangan geografis yang tidak ringan. Karena itu, kehadiran Beranda Imigrasi Alor merupakan langkah strategis untuk memangkas jarak, menghemat waktu dan biaya, serta menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, upaya mendekatkan pelayanan keimigrasian juga dilakukan di sejumlah wilayah lain di NTT, antara lain Sumba Timur, Flores Timur, dan Ngada.
Wagub Johni menegaskan bahwa peluncuran Beranda Imigrasi bukan sekadar peresmian fasilitas pelayanan, melainkan wujud nyata kehadiran negara yang manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Negara harus hadir bukan hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Pelayanan publik yang berkualitas tidak boleh hanya dinikmati masyarakat di pusat kota, tetapi harus menjangkau hingga ke wilayah kepulauan dan kawasan perbatasan,” tegasnya.
Perkuat Pengawasan Perbatasan dan Lindungi Masyarakat
Lebih lanjut, Wagub Johni menyoroti posisi strategis Kabupaten Alor yang berdekatan dengan Timor-Leste melalui kawasan Selat Ombai. Kondisi geografis ini menjadikan pelayanan keimigrasian memiliki peran penting, tidak hanya dalam memberikan kemudahan pengurusan dokumen perjalanan, tetapi juga dalam mendukung pengawasan lalu lintas orang serta menjaga kedaulatan dan keamanan negara.
Menurutnya, kemudahan pelayanan harus berjalan seiring dengan pengawasan yang profesional dan terukur. Dengan koordinasi yang baik antara jajaran imigrasi, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat, mobilitas penduduk dapat berlangsung secara aman dan tertib.
Wagub juga menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari ancaman tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta praktik pengiriman pekerja migran Indonesia secara nonprosedural.
Ia berharap keberadaan Beranda Imigrasi Alor dapat diikuti dengan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai prosedur keimigrasian dan mekanisme keberangkatan ke luar negeri yang aman dan sesuai ketentuan.
“Pelayanan yang dekat harus diikuti dengan informasi yang jelas, prosedur yang transparan, serta perlindungan yang memadai. Kita ingin masyarakat memperoleh kemudahan mengurus dokumen keimigrasian, tetapi pada saat yang sama juga terlindungi dari berbagai risiko, termasuk tindak pidana perdagangan orang,” ujarnya.
Wagub Johni menambahkan, layanan tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar dan mahasiswa yang hendak melanjutkan pendidikan ke luar negeri, warga yang bepergian untuk berobat atau beribadah, pekerja migran yang menempuh jalur resmi, hingga pelaku usaha dan pariwisata.
Dengan demikian, pelayanan keimigrasian tidak hanya berkaitan dengan dokumen perjalanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membuka akses, memperluas kesempatan, dan mendorong pembangunan daerah.
Bagian dari Dasa Cita Ayo Bangun NTT
Wagub Johni menegaskan bahwa kehadiran Beranda Imigrasi Alor sejalan dengan Dasa Cita Kesepuluh, yakni Ayo Bangun NTT dalam Bingkai Kolaborasi Bersama.
Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, jajaran imigrasi, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha, dan masyarakat.
Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan pelayanan publik semakin berkualitas, perlindungan masyarakat semakin kuat, dan potensi ekonomi daerah dapat dikembangkan secara optimal.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan Beranda Imigrasi Alor tidak hanya ditentukan oleh tersedianya fasilitas pelayanan, tetapi juga oleh kualitas layanan, integritas petugas, serta kepercayaan masyarakat.
Karena itu, ia berharap pelayanan tersebut dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan dengan mengedepankan semangat melayani masyarakat.
Wagub Johni: Pariwisata Alor Harus Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Selain menyoroti pelayanan publik, Wagub Johni juga mengajak masyarakat dan pemerintah daerah untuk menjaga citra positif Alor serta mengembangkan potensi pariwisata sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah.
Ia menilai Kabupaten Alor memiliki kekayaan alam, keindahan bawah laut, keragaman budaya, dan keramahan masyarakat yang menjadi modal besar untuk menarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
Menurutnya, potensi tersebut harus dikelola secara serius agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.
Wagub Johni mencontohkan Kabupaten Badung, Bali, yang mampu memperoleh pendapatan daerah dalam jumlah besar melalui pengembangan sektor pariwisata.
“Kalau kita bisa mengelola potensi pariwisata di Alor dan kabupaten-kabupaten lain di NTT dengan baik, kita juga bisa meningkatkan PAD. Mungkin belum seperti Badung, tetapi kita harus berani menargetkan pendapatan hingga ratusan miliar rupiah dari potensi yang kita miliki,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pengembangan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam. Kualitas sumber daya manusia, keramahan masyarakat, kejujuran dalam pelayanan, serta kemampuan menjaga kelestarian lingkungan merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pariwisata.
Wagub secara khusus mengingatkan para pelaku usaha agar memberikan pelayanan yang jujur kepada wisatawan, termasuk dalam menetapkan harga barang dan suvenir.
“Keramahan masyarakat adalah kekuatan kita. Kalau wisatawan datang, mereka harus merasa nyaman dan dihargai. Kalau kita menjual suvenir, harganya harus wajar dan jujur, jangan menipu. Hal-hal sederhana seperti ini membentuk kesan positif dan menentukan apakah orang akan kembali berkunjung ke Alor,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa nilai-nilai keramahan, kejujuran, dan kepedulian terhadap lingkungan harus diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan dalam keluarga, lingkungan masyarakat, dan sekolah.
Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki karakter yang baik, serta mampu menjaga kekayaan alam dan budaya sebagai warisan bagi generasi mendatang.
“Alamnya lestari, orangnya ramah. Inilah yang harus kita gaungkan dan lestarikan. Kita harus menjaga alam yang kita miliki, mengembangkan potensi pariwisata, dan mewariskan nilai-nilai baik kepada anak-anak kita. Dengan begitu, pariwisata dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Di tengah kondisi ekonomi dunia yang dinamis, Wagub Johni mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk semakin mandiri dengan mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki setiap kabupaten di NTT.
Ia berharap pengembangan pariwisata dilakukan secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, kekayaan budaya, serta karakter masyarakat setempat.
Beranda Imigrasi Alor Bagian dari 255 Unit Layanan Nasional
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Saroha Manullang, mengatakan peresmian Beranda Imigrasi merupakan langkah nyata untuk menghadirkan negara lebih dekat dengan masyarakat melalui pelayanan keimigrasian yang mudah dijangkau, berkualitas, berintegritas, dan efisien.
Ia menjelaskan bahwa Beranda Imigrasi Alor menjadi bagian dari peluncuran 255 unit layanan keimigrasian di berbagai wilayah Indonesia pada hari yang sama.
Menurut Saroha, meskipun secara penomoran Beranda Imigrasi Alor merupakan unit ke-255, layanan di Alor menjadi yang pertama diluncurkan sebelum peresmian nasional yang dijadwalkan berlangsung secara daring dari Batam pada pukul 13.00 WIB oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional RI, Luhut Binsar Pandjaitan.
“Alor menjadi yang pertama mendahului peresmian nasional. Mengapa Alor? Karena matahari terbit dari Timur,” ungkapnya disambut tepuk tangan tamu undangan yang hadir.
Ia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Alor, jajaran Forkopimda, dan seluruh masyarakat yang telah mendukung terwujudnya pelayanan tersebut.
Saroha berharap kehadiran Beranda Imigrasi di gedung bekas Balai Latihan Kerja, Jalan Singosari, Kalabahi, dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya tarik Alor sebagai daerah yang terbuka terhadap mobilitas internasional dan peluang investasi.
“Kehadiran imigrasi bukan hanya seremonial, tetapi menjadi pertanda bahwa Kabupaten Alor adalah kabupaten internasional. Kami berharap ini juga menjadi salah satu daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Alor,” ujarnya.
Ia menambahkan, khusus di NTT, terdapat tiga Beranda Imigrasi yang akan diresmikan, yakni di Flores Timur yang berpusat di Larantuka, Kabupaten Ngada di Bajawa, serta Kabupaten Sumba Timur.
Imigrasi Siapkan PIMPASA untuk Jangkau Masyarakat hingga Desa
Dalam kesempatan tersebut, Saroha juga menyampaikan rencana penguatan pelayanan dan edukasi keimigrasian melalui program PIMPASA atau Petugas Imigrasi Pembina Desa.
Program inovatif Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut dirancang untuk menempatkan petugas imigrasi sebagai penghubung langsung dengan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Melalui PIMPASA, masyarakat diharapkan semakin mudah memperoleh informasi mengenai layanan keimigrasian, prosedur perjalanan ke luar negeri, serta berbagai risiko yang perlu diwaspadai, khususnya tindak pidana perdagangan orang.
Saroha menegaskan bahwa upaya pencegahan TPPO membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mengingat NTT merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap persoalan tersebut dan memiliki tradisi merantau yang kuat.
Karena itu, sinergi antara imigrasi, pemerintah daerah, kepolisian, TNI, serta masyarakat menjadi penting untuk memastikan mobilitas warga ke luar negeri berlangsung sesuai prosedur dan terhindar dari praktik perdagangan orang.
Melalui kehadiran Beranda Imigrasi Alor dan penguatan program PIMPASA, pelayanan keimigrasian diharapkan semakin dekat dengan masyarakat, perlindungan warga semakin optimal, serta mendukung terciptanya iklim yang aman bagi pengembangan pariwisata, investasi, dan pembangunan ekonomi Kabupaten Alor.
Demikian siaran pers ini dibuat untuk dipublikasikan.
#IndonesiaTerang
#AyoBangunIndonesia
#AyoBangunNTT
Penulis: Alexander L. Raditia
Foto/Video: Beni Triyono - Ringling
Anda Suka Berita Ini ?
