Harmoni Kolaborasi 5 Lembaga: Bersama Membangun Masyarakat Sejahtera untuk NTT Maju

KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur, E. Melkiades Lakalena, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) 5 Lembaga Tingkat Provinsi NTT Tahun 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Senin (2/11/2026). Rakor yang berlangsung hingga 5 November 2026 secara luring dan daring (hybrid) ini mempertemukan Dekranasda, TP PKK, Tim Pembina Posyandu, Pokja Bunda PAUD, dan Pokja Bunda Literasi dengan mengusung tema”Penguatan Sinergi dan Kolaborasi 5 Lembaga dalam Mewujudkan Keluarga Berdaya, Masyarakat  Sejahtera dan NTT yang Maju.

Acara diawali dengan  laporan yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana, Sandra Benyamin, SE.Beliau melaporkan bahwa rakor ini bagian dari upaya memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi program antar lembaga yang berperan strategis dalam pemberdayaan masyarakat, penguatan keluarga, peningkatan kesejahteraan, pengembangan kerajinan daerah, pelayanan dasar, serta peningkatan kualitas PAUD dan budaya literasi. Kegiatan ini juga menjadi wadah menyelaraskan program masing-masing lembaga dengan prioritas pembangunan NTT agar lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Tujuannya adalah meningkatkan koordinasi dan sinergi lima lembaga, menyelaraskan program dengan prioritas pembangunan daerah, memperkuat tata kelola lembaga (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi), mendorong kolaborasi lintas sektor, serta merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai pedoman di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dekranasda berperan mengembangkan kerajinan daerah, meningkatkan kualitas dan daya saing produk, serta memberdayakan perajin lokal. TP PKK berperan memberdayakan keluarga melalui 10 Program Pokok PKK. Tim Pembina Posyandu membina dan memperkuat Posyandu sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam mendukung pelayanan dasar. Pokja Bunda PAUD mendorong peningkatan akses, mutu, dan layanan PAUD yang berkualitas, inklusif, dan berkesinambungan. Pokja Bunda Literasi menumbuhkan budaya baca, meningkatkan kecakapan literasi, dan memperluas akses bahan bacaan. Kelima lembaga memiliki sasaran dan karakteristik berbeda, tetapi saling melengkapi.

Ketua TP PKK: Sinergi, Tata Kelola, dan Tindak Lanjut

Ketua TP PKK Provinsi NTT, Ny. Mindriyati Astiningsih Laka Lena, dalam arahannya mengajak kelima kelembagaan menjadikan rakor sebagai ruang membangun sinergi, bukan sekadar menyampaikan program masing-masing. Ia menekankan lima hal: memperkuat koordinasi dan kolaborasi nyata, memperkuat tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel, menyusun program berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat NTT, memperkuat komunikasi provinsi dengan kabupaten/kota, serta memastikan setiap hasil rapat memiliki tindak lanjut berupa pembagian peran, penanggung jawab, jadwal, serta pemantauan dan evaluasi.

Ia mencontohkan kolaborasi yang bisa dijalankan, seperti menghubungkan pemberdayaan keluarga dengan penguatan ekonomi lewat kerajinan lokal, serta mengintegrasikan gerakan literasi ke dalam kegiatan PKK. Menurutnya, keberhasilan organisasi dinilai dari manfaat dan perubahan positif yang dirasakan masyarakat, bukan banyaknya kegiatan dan berharap hasil rakor tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi pedoman kerja bersama yang dijalankan konsisten di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Tantangan NTT dan Arahan Gubernur

Gubernur menyebut NTT memiliki wilayah kepulauan, keragaman sosial budaya, dan potensi lokal besar, namun masih menghadapi tantangan pemerataan pelayanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi keluarga, serta perluasan akses pendidikan dan informasi. Tantangan itu, katanya, tidak bisa diselesaikan pemerintah semata, sehingga kelima lembaga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah.

Kepada Dekranasda, Gubernur meminta pengembangan kerajinan dan tenun dilakukan lebih inovatif, mulai dari kualitas produk, desain, standardisasi, kemasan, promosi, hingga akses pasar. Pembinaan perajin tidak boleh berhenti pada pelatihan atau pameran, tetapi harus menghubungkan keterampilan, produksi, pembiayaan, pemasaran, dan peningkatan pendapatan.

Kepada TP PKK, ia meminta pelaksanaan 10 Program Pokok PKK diarahkan pada kebutuhan nyata keluarga, dengan kader sebagai penggerak partisipasi dan penghubung program pemerintah dengan warga. Untuk Tim Pembina Posyandu, ia menekankan penguatan kelembagaan, kapasitas kader, pendataan, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan; keberhasilan Posyandu diukur dari kualitas dan manfaat layanan, bukan sekadar jumlah kegiatan atau kader.

Kepada Pokja Bunda PAUD, Gubernur menegaskan PAUD sebagai fondasi perkembangan dan karakter anak yang perlu dilihat terpadu dengan kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak. Sementara Pokja Bunda Literasi diminta membangun gerakan literasi yang dekat dengan masyarakat, memanfaatkan potensi lokal, dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

Gubernur juga meminta kelima lembaga menyelaraskan program yang sasarannya sama, berbagi data sesuai ketentuan, merancang kegiatan bersama, dan mengoordinasikan sejak perencanaan program yang membutuhkan dukungan perangkat daerah, dengan tetap menghormati tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. “Ayo Bangun NTT,” tutupnya.Kegiatan ini kemudian  diakhiri dengan foto bersama.