(Siaran Pers) Bupati Kupang Luncurkan Persiapan Temu Inklusi Nasional ke-7
KUPANG, 12
November 2026 — Bupati Kupang, Yosef Lede, bersama
Wakil Bupati Kupang, Ourum Obe Titu Eki, menandai peluncuran awal (soft
launching) Temu Inklusi Nasional ke-7 dengan memukul gong di Kantor Bupati
Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Forum nasional dua tahunan tersebut
direncanakan berlangsung pada 2027 di Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu,
Kabupaten Kupang.
Mengusung tema
“Dari Timur untuk Indonesia Inklusif: Menguatkan Komunitas, Memperluas Dampak”,
Temu Inklusi Nasional ke-7 akan menjadi ruang berbagi pengalaman, memperkuat
jejaring, dan mengonsolidasikan gerakan inklusi. Forum ini juga diharapkan
memperkuat peran komunitas dan organisasi difabel dalam menentukan arah
kebijakan serta praktik pembangunan.
Kegiatan ini
diselenggarakan oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)
Indonesia bersama GARAMIN NTT, Pemerintah Provinsi NTT, dan Pemerintah
Kabupaten Kupang, dengan dukungan Program INKLUSI dan CBM Global.
Diinisiasi SIGAB
Indonesia sejak 2014, Temu Inklusi mempertemukan difabel, organisasi penyandang
disabilitas, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha,
dan mitra pembangunan. Penyelenggaraan di NTT akan menjadi yang pertama di luar
Pulau Jawa.
Bupati Kupang
Yosef Lede menyampaikan kesiapan pemerintah kabupaten untuk mendukung
penyelenggaraan forum tersebut. Ia berharap Temu Inklusi membawa manfaat bagi
masyarakat, khususnya warga Desa Oeletsala.
“Kami siap
mendukung melalui ruang dan intervensi anggaran dalam penyelenggaraan Temu
Inklusi ke-7. Kami akan melakukan pengawalan dan konsolidasi yang solid. Mari
kita jadikan soft launching ini sebagai tonggak untuk keberhasilan Temu
Inklusi,” kata Yosef.
Peluncuran awal
pada 2026 ini bertepatan dengan satu dekade sejak terbitnya Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Momentum tersebut menjadi
kesempatan untuk merefleksikan kemajuan penghormatan, pelindungan, dan
pemenuhan hak difabel, sekaligus merumuskan agenda yang perlu diperjuangkan
bersama menuju penyelenggaraan Temu Inklusi pada 2027.
Direktur SIGAB
Indonesia Muhammad Syamsudin menegaskan bahwa Temu Inklusi bukan sekadar
seminar, konferensi, atau kegiatan seremonial. Forum ini merupakan ruang untuk
membangun kesadaran, memperkuat solidaritas, mengembangkan pengetahuan, dan
mendorong perubahan dalam kehidupan masyarakat.
Menurut
Syamsudin, pemilihan desa sebagai lokasi kegiatan merupakan salah satu ciri
khas Temu Inklusi. Desa menjadi ruang perjumpaan bagi peserta dan warga untuk
berinteraksi, bertukar pengalaman, serta membangun pemahaman bersama tentang
inklusi.
“Mengapa desa?
Karena sebagian besar penyandang disabilitas hidup dan tinggal di tengah-tengah
masyarakat desa,” ujar Syamsudin.
Deputi Bidang
Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian
PPN/Bappenas Maliki berharap penyelenggaraan Temu Inklusi di NTT dapat
memperkaya perspektif pembangunan, termasuk dengan memperhatikan pengalaman dan
kebutuhan penyandang disabilitas dari berbagai ragam disabilitas.
Maliki menekankan
pentingnya memastikan program pembangunan menjangkau difabel dan memenuhi
hak-hak mereka. Ia juga menyoroti perlunya memperkuat kerangka regulasi serta
menempatkan difabel sebagai subjek pembangunan dan pemegang hak. Pemenuhan hak
difabel, menurutnya, merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia.
“Untuk memperkuat
pelaksanaan pembangunan inklusif, pemerintah juga menyusun sejumlah langkah
strategis melalui regulasi, termasuk peraturan pemerintah yang berkaitan dengan
Rencana Induk Penyandang Disabilitas,” kata Maliki.
Keterlibatan
Kementerian PPN/Bappenas diharapkan memperkuat hubungan antara inisiatif
masyarakat sipil dan prioritas pembangunan nasional. Koordinasi lintas
kementerian dan lembaga juga diharapkan membuka peluang kerja sama sesuai
dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Peluncuran awal
ini turut diisi dengan diskusi mengenai kebijakan inklusi, termasuk Rencana
Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD). Diskusi tersebut menjadi ruang
untuk membahas penguatan kebijakan dan pelaksanaannya, khususnya di NTT.
Sementara itu,
Kate Shanahan dari Program INKLUSI, Kemitraan Indonesia–Australia, menyampaikan
bahwa Temu Inklusi merupakan ruang penting untuk berbagi gagasan, membangun
jejaring, dan mendorong perubahan melalui kolaborasi.
Shanahan
menceritakan pengalamannya menyaksikan interaksi antara warga difabel dan
non-difabel dalam kegiatan Temu Inklusi. Menurutnya, perjumpaan tersebut
membuka ruang belajar bersama dan memperkuat keyakinan bahwa perubahan menuju
masyarakat inklusif terus tumbuh.
Ia menilai NTT
memiliki pengalaman dan praktik baik yang dapat dibagikan, sekaligus tantangan
yang perlu diatasi bersama.
“Dari Timur, kita
ingin membagikan praktik-praktik baik untuk mewujudkan masyarakat yang
inklusif,” ujar Shanahan.
Melalui Temu
Inklusi Nasional ke-7, penyelenggara mengajak pemerintah, organisasi difabel,
masyarakat sipil, komunitas, dunia usaha, akademisi, media, dan mitra
pembangunan memperkuat kerja sama. Forum ini diharapkan menghasilkan
rekomendasi dan memperluas praktik baik yang mendukung pemenuhan hak difabel,
sejalan dengan agenda Indonesia Inklusif 2030 dan Indonesia Emas 2045.
Narahubung:
Ninik Heca (Ketua
Panitia Nasional Temu Inklusi ke 7): +62 813-5442-5481
