(Siaran Pers) RAD PD Jadi Agenda Penguatan Inklusi Difabel di NTT
KUPANG — Pengarusutamaan
inklusi difabel dalam pembangunan daerah membutuhkan kebijakan yang terencana,
koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif organisasi dan komunitas
difabel. Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam talkshow bertajuk “Pengarusutamaan
Inklusi Difabel di Provinsi NTT melalui RAD PD dan Musik Keren” yang
diselenggarakan dalam rangkaian Soft Launching Temu Inklusi Nasional #7 Tahun
2027 di Kantor Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (12/11/2026).
Perwakilan
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian
PPN/Bappenas, Dwi Rahayuningsih, menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah
memiliki pembagian kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan inklusif. Karena
itu, kebijakan nasional perlu diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan
pemerintah daerah sesuai kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Menurut Dwi, RAD
PD menjadi instrumen untuk menerjemahkan Rencana Induk Penyandang Disabilitas
(RIPD) ke dalam rencana aksi di tingkat provinsi. Pelaksanaannya perlu
disesuaikan dengan kebutuhan daerah, mulai dari pendataan, pemenuhan layanan
dasar, hingga akses terhadap kegiatan sosial dan ekonomi.
“Detail yang
harus dilakukan oleh pemerintah daerah, setiap OPD diberikan keleluasaan untuk
menyesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing daerah,” jelasnya.
Ia mencontohkan,
kebutuhan pembangunan di setiap wilayah tidak selalu sama. Daerah yang masih
menghadapi keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar perlu menempatkan
pemenuhan kebutuhan tersebut sebagai salah satu prioritas. Sementara itu,
daerah dengan kondisi infrastruktur yang relatif lebih baik dapat mengembangkan
fokus pada sektor pembangunan lainnya.
Dwi menegaskan,
RAD PD tidak boleh berhenti sebagai dokumen kebijakan. Rencana tersebut harus
diintegrasikan ke dalam rencana kerja organisasi perangkat daerah (Renja OPD)
setiap tahun, termasuk penganggarannya.
Berdasarkan
pemaparan Dwi dalam talkshow, hingga saat ini terdapat 11 provinsi yang telah
menetapkan RAD PD. Sementara itu, sekitar sembilan hingga sepuluh provinsi
lainnya sedang dalam proses penyusunan dan mendekati tahap final. Bappenas
berharap jumlah provinsi yang memiliki RAD PD mencapai sekitar 20 hingga 22
provinsi pada akhir 2026 atau awal 2027.
Dwi juga
memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT karena termasuk salah satu
provinsi yang lebih awal menetapkan RAD PD. Menurutnya, hal tersebut
menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inklusivitas dan
kesetaraan bagi difabel.
Musik Keren
Perluas Pelibatan Kelompok Rentan
Selain RAD PD,
talkshow membahas Musik Keren sebagai ruang partisipasi kelompok rentan dalam
proses perencanaan pembangunan. Ketua Pertuni Kota Kupang, I Made Astika Dhana,
menjelaskan bahwa Musik Keren merupakan musyawarah perencanaan pembangunan yang
cakupannya lebih luas daripada isu disabilitas.
Menurut Astika,
forum tersebut juga melibatkan kelompok anak, perempuan, lanjut usia,
masyarakat adat, dan masyarakat kurang mampu. Prosesnya dilakukan melalui
identifikasi masalah dan kebutuhan, dilanjutkan dengan penyusunan usulan
program yang dibahas bersama pemerintah daerah.
Astika
menceritakan, keterlibatan organisasi difabel dalam penyusunan RAD PD di NTT
telah dimulai melalui proses konsolidasi dan pemetaan kebutuhan. Pada tahap
penyusunan, tujuh perwakilan difabel dari berbagai organisasi dan ragam
disabilitas terlibat dalam tim fasilitator bersama perwakilan Bapperida
Provinsi NTT.
Mereka
mengidentifikasi persoalan yang dihadapi difabel di berbagai kabupaten dan
kota, kemudian memetakannya menggunakan matriks APKM, yaitu akses, partisipasi,
kontrol, dan manfaat. Hasil pemetaan tersebut disampaikan kepada tim
fasilitator Bapperida untuk diselaraskan dengan perencanaan dan penganggaran
pemerintah daerah.
Astika juga
menyebutkan bahwa proses penyusunan RAD PD NTT menghasilkan Peraturan Gubernur
Nomor 48 Tahun 2024 tentang RAD PD. Dalam proses tersebut, organisasi difabel
dan pemerintah daerah saling belajar mengenai kebutuhan serta hambatan yang
dihadapi berbagai ragam disabilitas.
Dalam pelaksanaan
Musik Keren, proses identifikasi kebutuhan mulai menggunakan sistem informasi
pemerintahan daerah (SIPD). Usulan yang masuk kemudian dikelompokkan
berdasarkan bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sebelum
dibahas bersama organisasi perangkat daerah terkait.
Meski demikian,
Astika menyampaikan bahwa belum seluruh usulan dapat diakomodasi. Sebagian
usulan belum memperoleh dukungan anggaran. Selain itu, organisasi difabel belum
memiliki mekanisme yang memadai untuk memantau perkembangan usulan, termasuk
mengetahui alasan ketika usulan tidak dapat diakomodasi.
“Belum ada
mekanisme untuk kami yang difabel ini bisa memantau atau melacak usulan yang
sudah kami masukkan sampai di mana prosesnya. Apakah berhasil diakomodasi atau
tidak, dan kalau tidak, apakah karena kewenangan atau tidak memiliki anggaran,”
ungkapnya.
Sebanyak 45
Usulan Masuk SIPD untuk 2027
Dari sisi
pemerintah daerah, Fritz Nggili, mewakili Bapperida Provinsi NTT menyampaikan
bahwa pemerintah provinsi melalui Bapperida terus mengawal proses perencanaan
pembangunan inklusif. Bersama organisasi masyarakat sipil dan kelompok
inklusif, pemerintah telah melakukan pengelompokan terhadap 45 usulan yang
masuk melalui Musik Keren.
Menurut Fritz,
seluruh usulan tersebut telah dimasukkan ke dalam SIPD untuk perencanaan tahun
2027. Pemerintah provinsi akan terus mengawal agar usulan terkait inklusi dapat
diterjemahkan menjadi program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah.
“Kami berharap
usulan itu kita kawal lagi sehingga prioritas pembangunan daerah yang terkait
inklusi bisa terdistribusi berdasarkan usulan-usulan tersebut ke program
kegiatan di tingkat perangkat daerah,” katanya.
Fritz juga
menyampaikan bahwa proses penyusunan RAD PD telah dibahas kembali bersama
komunitas inklusif beberapa waktu sebelum kegiatan berlangsung. Pemerintah
provinsi, menurutnya, sedang mendorong percepatan penerbitan peraturan gubernur
sebagai payung regulasi yang memperkuat pelaksanaan RAD PD.
Ia berharap
regulasi tersebut dapat mendorong perangkat daerah lebih responsif terhadap
usulan kelompok inklusif dan mengawalnya hingga tahap pelaksanaan. Fritz juga
menyebut Musik Keren telah menjadi bagian dari inisiatif bersama antara
organisasi masyarakat dan pemerintah provinsi.
Pemerintah
Provinsi NTT bahkan mendorong Musik Keren sebagai salah satu inovasi dalam Innovative
Government Award Kementerian Dalam Negeri. Ke depan, pemerintah berharap
semangat dan praktik Musik Keren dapat diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten
Kupang serta pemerintah kabupaten dan kota lainnya di NTT.
Partisipasi
Bermakna dan Pengawasan Kebijakan
Komisioner Komisi
Nasional Disabilitas (KND), Jonah, menekankan bahwa tantangan utama dalam
pengarusutamaan inklusi difabel adalah perubahan paradigma. Menurutnya, difabel
harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki ruang, kesempatan,
dan peluang untuk mengambil peran.
Ia menilai
partisipasi bermakna perlu menjadi prinsip dalam penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan. Interaksi langsung antara pemerintah dan difabel diperlukan agar
perencanaan tidak hanya didasarkan pada asumsi mengenai kebutuhan difabel.
“Kalau tidak
terjadi interaksi, perencanaan bisa menjadi asumtif. Kita perlu menghindari
itu,” ujarnya.
Jonah
menjelaskan, pelibatan bermakna juga dapat meningkatkan kapasitas seluruh pihak
yang terlibat, baik organisasi difabel maupun pemerintah. Melalui proses
tersebut, masing-masing pihak dapat memahami kebutuhan, kewenangan, serta peran
dalam mewujudkan pembangunan inklusif.
Ia juga mendorong
adanya alat ukur untuk menilai pelaksanaan pembangunan inklusif difabel.
Menurutnya, pengukuran dapat menggunakan indikator hak-hak difabel atau Disability
Rights Indicators, yang mencakup aspek struktur kebijakan, proses
pelaksanaan, dan hasil yang dirasakan.
Jonah berharap ke
depan tersedia indeks pembangunan nasional yang inklusif difabel. Indeks
tersebut diperlukan agar pemerintah pusat dan daerah dapat mengetahui capaian
pembangunan inklusif secara terukur, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
hingga pemantauan dan evaluasi.
Sementara itu,
Dwi Rahayuningsih menekankan pentingnya keterlibatan seluruh organisasi
perangkat daerah sejak awal penyusunan kebijakan. Setiap OPD perlu memahami
kewenangan dan perannya dalam pemenuhan hak difabel, termasuk perangkat daerah
yang tidak memberikan layanan secara langsung kepada individu.
Ia juga
menekankan perlunya sinkronisasi lintas sektor dengan melihat kebutuhan
individu secara menyeluruh. Dengan pendekatan tersebut, berbagai perangkat
daerah dapat berbagi peran dalam memastikan akses terhadap pendidikan,
kesehatan, alat bantu, fasilitas umum, dan layanan lainnya.
Dwi menambahkan,
pemantauan dan evaluasi perlu melibatkan difabel sebagai penerima layanan.
Masukan dari organisasi difabel dapat menjadi bahan perbaikan dalam siklus
perencanaan pembangunan berikutnya.
Melalui talkshow
ini, para narasumber menyoroti pentingnya kesinambungan antara kebijakan,
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Penguatan RAD PD dan
Musik Keren diharapkan tidak hanya memperluas ruang penyampaian aspirasi,
tetapi juga memastikan usulan kelompok rentan dapat memengaruhi prioritas
pembangunan daerah.
Kegiatan ini
merupakan bagian dari rangkaian Soft Launching Temu Inklusi Nasional #7 Tahun
2027 yang mengusung tema “Dari Timur untuk Indonesia Inklusif: Menguatkan
Komunitas, Memperluas Dampak”. Temu Inklusi #7 direncanakan berlangsung di
Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, NTT.
Penyelenggaraan
Temu Inklusi #7 diinisiasi SIGAB Indonesia bersama GARAMIN NTT, bekerja sama
dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Kupang,
serta didukung oleh Program INKLUSI dan CBM Global.
Melalui forum ini, penguatan kebijakan daerah dan partisipasi komunitas diharapkan menjadi bagian dari upaya memperluas gerakan inklusi dari tingkat lokal hingga nasional.
Narahubung:
Ninik Heca (Ketua
Panitia Nasional Temu Inklusi ke 7): +62 813-5442-5481
