(Siaran Pers) Pemprov NTT Evaluasi Layanan bagi Warga Terdampak Gempa Flores dan Sumba Barat Daya
KUPANG, 12
November 2026 — Seberapa cepat warga dievakuasi
setelah gempa? Apakah tempat pengungsian layak dan bantuan kebutuhan dasar
sampai kepada warga yang memerlukannya? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi fokus
evaluasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terhadap layanan tanggap
darurat gempa bumi di Flores dan Sumba Barat Daya.
Evaluasi di
Kupang, Kamis (12/11), diikuti delapan kabupaten terdampak, yakni tujuh
kabupaten di Flores dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Perwakilan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) dari kedelapan kabupaten mengikuti pembahasan secara daring, dengan
fasilitasi tim Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT.
Tim menggunakan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana untuk menilai kecepatan
evakuasi, kelayakan tempat pengungsian, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga
terdampak. Evaluasi juga menelusuri kendala yang dapat menghambat evakuasi dan
penyaluran bantuan, mulai dari sulitnya akses ke wilayah terpencil, hingga gangguan
komunikasi dan transportasi, dan terbatasnya persediaan logistik pada awal masa
darurat.
Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT Alexon Lumba
membuka kegiatan dan membacakan sambutan Sekretaris Daerah NTT Fransiskus
Sales Sodo. Dalam sambutan itu, Sekda menjelaskan bahwa evaluasi bersama
membantu pemerintah menelusuri hambatan pengiriman bantuan dan rujukan pasien antar
kabupaten. Evaluasi juga dapat menunjukkan perbedaan akses layanan antara warga
di pesisir dan pegunungan.
“Bencana seperti
gempa bumi tidak mengenal batas administratif pemerintahan. Satu sumber gempa
dapat berdampak lintas kabupaten,” kata Sekda dalam sambutan yang dibacakan
Alexon.
"Monitoring dan evaluasi hari
ini merupakan upaya sistematis untuk mengukur kapasitas kita, kapasitas
pemerintah daerah dan kapasitas pelayanan publik dalam merespon bencana secara
cepat, tepat, dan akuntabel. Karena itu saya berharap agar pelaksanaan
monitoring dan evaluasi ini didesain agar bisa memotret kondisi pemenuhan
hak-hak dasar masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi secara akurat,"
kata Sekda.
Asisten Alexon Lumba menggarisbawahi
bahwa bencana gempa bumi berdampak sistemik yang tidak dibatasi oleh garis
administrasi wilayah. Oleh karena itu, menurutnya, monitoring dan evaluasi akan
gagal jika dilakukan secara parsial.
“Kita akan gagal memotret gambaran
sistemik bagaimana alur logistik dari satu kabupaten ke kabupaten lain
terputus, bagaimana rujukan pasien korban gempa terhambat, dan bagaimana
disparitas akses layanan antar wilayah pesisir dan pegunungan menciptakan
ketidakadilan distribusi bantuan."
Menurutnya, setiap wilayah memiliki
karakteristik sosial-ekologis yang unik sehingga evaluasi tidak boleh bersifat
seragam atau generik.
"Instrumen monitoring dan
evaluasi sebisa mungkin sensitif terhadap konteks lokal. Kita tahu bahwa
delapan kabupaten yang terdampak gempa ini memiliki karakteristik sosial
ekologis yang berbeda-beda. Karena itu, evaluasi yang sensitif terhadap konteks
lokal akan menghasilkan rekomendasi yang tidak generik tetapi spesifik dan
aplikatif untuk masing-masing kabupaten. Saya berharap setelah monitoring dan evaluasi
ini dilaksanakan harus ada rumusan rekomendasi untuk setiap kabupaten untuk
ditindaklanjuti."
Monev seperti ini, menurutnya, dapat
dijadikan wadah silang pembelajaran antar-daerah dalam penanganan bencana.
"Dari perspektif tata kelola,
monitoring dan evaluasi seperti ini memungkinkan adanya benchmarking. Kita bisa
belajar dari kabupaten yang responnya paling cepat dan paling akuntabel. Kita
juga bisa mengidentifikasi praktik-praktik baik yang bisa direplikasi ke
kabupaten lainnya. Hal ini penting dalam manajemen bencana."
Salah satu praktik yang dicatat tim
evaluasi berasal dari Kabupaten Manggarai Barat. BPBD menggunakan dasbor untuk
menghimpun laporan dari petugas di 12 kecamatan. BPBD memeriksa data korban dan
kerusakan bersama petugas kecamatan sebelum menampilkannya di dasbor. BPBD juga
mencatat bantuan yang masuk dan yang disalurkan, sehingga warga dan penyumbang
dapat memantau stok serta tujuan penyalurannya. Aplikasi tersebut dapat diakses
pada link berikut ini: https://poskobencana.manggaraibaratkab.go.id/
Kabupaten Manggarai Timur juga
mempunyai praktek yang efisien. Kabupaten ini menggunakan aplikasi yang
dikembangkan aparatur sipil negara setempat untuk mempercepat pendataan dan
penilaian kerusakan rumah warga. Pemerintah kabupaten melibatkan guru dan warga
yang mampu mengoperasikan aplikasi untuk mendata kerusakan langsung di
lapangan. Warga terdampak juga dapat menanggapi atau menyanggah hasil pendataan
sebelum data ditetapkan. Dengan demikian, warga yang menemukan kekeliruan dalam
catatan kerusakan rumahnya punya kesempatan untuk meminta koreksi. Tim evaluasi
mengusulkan agar praktik ini dicatat dalam laporan sebagai bahan pembelajaran
bagi daerah lain.
Kabupaten Ngada bekerja sama dengan
penyedia barang agar kebutuhan warga tetap dapat dipenuhi ketika stok di gudang
posko tidak mencukupi. Melalui skema “ambil dulu, bayar kemudian”, pemerintah
kabupaten dapat segera mengambil barang dari penyedia untuk disalurkan kepada
warga dan menyelesaikan pembayarannya setelah itu.
Sekda juga meminta
pemerintah kabupaten menyampaikan data secara jujur agar tindak lanjut bertumpu
pada kondisi di lapangan.
"Dalam kerangka evaluasi untuk
perbaikan layanan dasar kebencanaan, tidak ada data yang buruk. Yang ada adalah
data yang tidak jujur. Karena itu saya meminta kepada pemerintah kabupaten
untuk menyampaikan data secara jujur. Hanya dengan ini kita bisa menyusun
rencana tindak lanjut yang berbasis bukti."
Area Manager
Program SIAP SIAGA NTT Silvia Fanggidae mengatakan gempa dapat
mengganggu layanan kesehatan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi warga sekaligus.
Ketika warga kesulitan memenuhi sendiri kebutuhan seperti air bersih atau
layanan kesehatan, pemerintah kabupaten berkewajiban memenuhi Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Suburusan Bencana, termasuk dalam kondisi darurat.
“Standar pelayanan minimal ini tidak bisa
kita penuhi hanya di atas kertas,” kata Silvia.
Menurut Silvia,
evaluasi menelaah penyaluran bantuan, layanan darurat, koordinasi
antarinstansi, serta kepuasan dan keselamatan warga. Data dari kabupaten
diperlukan agar kepala daerah dapat menindaklanjuti persoalan yang benar-benar
dihadapi warga dan petugas di lapangan.
Biro
Pemerintahan Setda Provinsi NTT dan Program SIAP SIAGA menyelenggarakan
evaluasi ini bersama. Menurut fasilitator provinsi Hendrikus Bebe Aran, S.IP,
tim mendapat pembekalan sebelum menggunakan instrumen penilaian yang disusun
khusus berdasarkan pengalaman gempa di Flores dan Sumba Barat Daya. Kegiatan
ini dilaksanakan selama dua hari dimana pada hari pertama para peserta
mendapatkan pembekalan tentang penggunaan instrument. Pada hari kedua dimana
evaluasi dilaksanakan, tim provinsi menggunakan instrumen tersebut bersama
perwakilan kabupaten untuk menelaah penanganan pada masa tanggap darurat dan
setelahnya.
Hasil evaluasi
akan dirangkum dalam laporan dan rekomendasi bagi Gubernur NTT dan para bupati.
Rekomendasi itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebutuhan
anggaran, memperbaiki prosedur tanggap darurat, dan memperjelas pembagian tugas
antarinstansi agar evakuasi, tempat pengungsian, dan bantuan kebutuhan dasar
lebih mudah dijangkau warga.
Biro
Pemerintahan Setda Provinsi NTT dan BPBD menargetkan laporan hasil evaluasi
rampung paling lambat Senin, 16 November 2026. Pemerintah Provinsi NTT
menargetkan surat rekomendasi untuk masing-masing dari delapan kabupaten
terdampak ditandatangani dan dikirim paling lambat Jumat, 20 November 2026.
Rekomendasi itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam
menentukan kebutuhan anggaran dan memperbaiki prosedur tanggap darurat.
Laporan dan
surat rekomendasi akan dibagikan melalui grup koordinasi tim evaluasi agar
seluruh anggota dapat memeriksa kesesuaiannya dengan temuan di lapangan.
