(SIARAN PERS) Tingkatkan Kemandirian Perencanaan Bencana, ASN Pemprov NTT Ikuti Pelatihan GIS Terintegrasi
SIARAN PERS
DAPAT SEGERA DISIARKAN
KUPANG, 18
November 2026 – Rumah warga yang rusak akibat
bencana perlu dipetakan bersama kondisi sosial ekonomi penghuninya agar
pemerintah dapat menentukan keluarga yang paling membutuhkan dukungan
pemulihan. Kebutuhan menghubungkan lokasi, dampak bencana, dan kondisi warga itu
menjadi perhatian dalam penguatan kemampuan pemetaan risiko yang dimulai
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (18/11).
Melalui Pelatihan
Dasar Sistem Informasi Geografis (GIS) dan Aplikasi dalam Kajian Risiko Bencana
(KRB), staf pemerintah daerah berlatih mengolah data wilayah menjadi dasar
penentuan sasaran program dan anggaran. Kegiatan di Kota Kupang ini berlangsung
hingga Kamis (19/11), melibatkan Bapperida, BPBD, Forum Pengurangan Risiko
Bencana (FPRB), serta Pokja Perubahan Iklim.
Pelaksana Tugas
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)
NTT, Yohanes Paut, mengatakan ketepatan data memengaruhi keputusan
pemerintah dalam menangani bencana.
“Data informasi
yang baik akan menentukan bagaimana ke depannya kita melakukan
tindakan-tindakan untuk penanggulangan bencana yang ada di NTT,” kata Yohanes
saat membuka pelatihan.
Dalam
pemaparannya, ia mencontohkan penggunaan peta untuk menumpangtindihkan data
kerusakan rumah akibat bencana dengan data penduduk miskin. Analisis itu dapat
membantu pemerintah melihat keluarga yang rumahnya rusak sekaligus memiliki
keterbatasan ekonomi, kemudian menentukan prioritas intervensi dan sumber
pembiayaannya.
Pengalaman
penanganan gempa Flores juga memperlihatkan pentingnya ketelitian mencatat
lokasi. Menurut Yohanes, data yang dikumpulkan dengan koordinat tidak tepat
dapat membuat lokasi fasilitas yang dilaporkan rusak muncul di tempat yang
keliru pada peta. Kekeliruan semacam ini menyulitkan verifikasi kebutuhan dan
penyusunan rencana pemulihan.
Ia juga
mengingatkan bahwa keterbatasan ruang fiskal daerah menuntut pemerintah
menyusun prioritas secara cermat. Data yang jelas mengenai lokasi dan kebutuhan
warga diperlukan untuk mengarahkan anggaran daerah serta memperkuat usulan
dukungan pembiayaan kepada pemerintah pusat.
“Data yang
tepat, di lokasi yang tepat untuk keputusan yang tepat itu saat ini kita
sementara lakukan,” ujarnya.
Analis
Kebencanaan Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT, Richard
Pelt, menekankan bahwa setiap ancaman bencana berkaitan dengan kondisi
wilayah tertentu. Data mengenai jumlah penduduk, bangunan, dan kerusakan perlu
dihubungkan dengan lokasinya agar dapat digunakan untuk menentukan tindakan.
“Bencana itu dia
tidak terjadi di ruang hampa. Bencana itu terjadi pada satu letak kondisi
lokasi geografis,” kata Richard.
Ia menjelaskan
bahwa KRB memadukan kajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Hasilnya menjadi
pijakan untuk mempertimbangkan risiko bencana dalam penataan ruang dan
pembangunan. Ia juga menyoroti sulitnya memperoleh data lintas perangkat daerah
serta pemanfaatan hasil KRB di kabupaten yang masih perlu diperkuat.
Untuk
menghubungkan hasil kajian dengan keputusan pembangunan, BPBD berperan menyusun
dan menggunakan KRB, sementara Bapperida memastikan hasilnya masuk ke
perencanaan dan penganggaran daerah. Pelatihan ini diharapkan memperkuat
kemampuan kedua lembaga untuk menyusun, memperbarui, dan menggunakan kajian
tersebut secara berkelanjutan.
Kegiatan
diselenggarakan bersama Program SIAP SIAGA, kemitraan Pemerintah Indonesia dan
Pemerintah Australia. Program Policy Official SIAP SIAGA NTT, Selvister
Ndaparoka, menjelaskan bahwa penguatan kemampuan ini juga menjadi persiapan
pemerintah provinsi untuk menjalankan peran dalam asistensi dan penelaahan KRB
kabupaten/kota. Ia menyebut aturan terbaru BNPB menempatkan tim penelaah atau
validator di tingkat provinsi, dengan keterlibatan lintas perangkat daerah
karena KRB mencakup banyak komponen.
“Saya kira juga
nanti di ke depan urusan asistensi KRB yang nanti akan diurus oleh provinsi itu
timnya akan lintas juga,” kata Selvister.
Ia merujuk
pengalaman mekanisme validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Dinas
Lingkungan Hidup yang melibatkan akademisi. Menurutnya, kolaborasi serupa dapat
menjadi pembelajaran bagi pembentukan tim asistensi KRB, dengan menggabungkan
keahlian perangkat daerah dan akademisi untuk menelaah berbagai komponen
risiko.
Kesiapan
tersebut memerlukan penguasaan perangkat GIS sekaligus pemahaman petunjuk
teknis yang menjadi acuan penyusunan kajian. Dengan bekal itu, tim provinsi
diharapkan mampu membantu kabupaten/kota menghasilkan kajian yang menggambarkan
ancaman dan kerentanan warga secara lebih tepat, sebagai dasar penentuan
prioritas perlindungan dan pembangunan.
“Jadi kita perlu
tahu bagaimana pakai GIS-nya tapi juga kita perlu tahu Juknis yang
mengaturnya,” ujarnya.
Pada hari
pertama, agenda mencakup pembahasan perencanaan pembangunan berbasis data
geospasial dan pemanfaatannya dalam KRB, dilanjutkan pengenalan dasar GIS serta
praktik pengolahan dan pemetaan data.
Pada hari kedua,
Kamis (19/11), peserta dijadwalkan mempelajari tahapan KRB dan mempraktikkan
GIS untuk kajian bahaya serta kerentanan. Kegiatan akan diakhiri dengan
evaluasi pembelajaran dan penyusunan rencana tindak lanjut BPBD dan Bapperida
untuk penerapan keterampilan tersebut.
Peserta juga
disiapkan untuk membagikan keterampilannya kepada rekan kerja. Dengan kemampuan
yang tersebar di dalam instansi, pemerintah daerah diharapkan dapat memperbarui
peta dan analisis ketika kondisi wilayah berubah, sehingga penentuan lokasi
program dan penerima layanan semakin sesuai dengan kebutuhan warga.
--- SELESAI ---
Foto-foto
dapat diunduh pada link berikut ini:
https://drive.google.com/drive/folders/1zX3RddfPQFmkhlSX3znMTV6_AhJAYJDP
