NTT Berhasil Turunkan Angka Stunting Di Tahun 2022 Jadi 17,7% Dari Angka 81.354 Balita Menjadi 77.338 Balita

Berdasarkan hasil pengukuran pada bulan Agustus 2022 terhadap 436.129 balita, terdapat 77.338 balita yang mengalami Stunting di 22 Kab/Kota dengan data by name by address. Ini berarti, ada penurunan sebesar 3,2% dari 20,9% (81.354 balita) Tahun 2021 menjadi 17,7% (77.338 balita) Tahun 2022, berdasarkan E-PPGBM Bulan Agustus Tahun 2022.

Menindaklanjuti hal tersebut, Nutrition International bekerjasama dengan Save The Children, Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat (JPM) dan Pemerintah Prov. NTT melakukan “Pertemuan Lintas Sektor Dalam Rangka Sosialisasi dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Prov. NTT.” Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 25-26 Januari 2023 di New Sasando International Hotel.

Kegiatan yang diikuti oleh Bappelitbangda Prov. NTT, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipill Prov. NTT, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. NTT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. NTT, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTT, Dinas Peternakan Prov. NTT, Dinas Informatika dan Komunikasi Prov. NTT, Dinas Sosial Prov. NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT, BKKBN Perwakilan NTT, TP-PKK Prov. NTT, dan POKJA Stunting, AKI AKB Prov. NTT. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong terjadinya diskusi mengenai isu-isu spesifik seperti implementasi regulasi dan anggaran, supervisi fasilitatif, perbaikan pendampingan dan monitoring oleh Pemerintah Provinsi, serta peran Lembaga Non Pemerintah dalam percepatan penurunan Stunting dan mencegah terjadinya Stunting baru di Provinsi NTT.

Hari pertama, kegiatan diawali dengan acara pembukaan yang diisi dengan sambutan dari Direktur Nutrition International Herrio Hattu dan Plt. Bappelitbangda Prov. NTT Dr. Ir. Alfonsus Theodorus, MT. Dalam sambutannya, Direktur NI Mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan yang sangat penting karena melalui pertemuan ini kita bisa melihat sejauh mana target yang sudah dicapai dan menetukan rencana tindak lanjut di Tahun 2023 dalam menurunkan angka Stunting di NTT.

Hal ini disambut dengan penerimaan positif oleh Plt. Bapelitbangda. Beliau juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Nutrition International dan Save the Children yang telah mendukung Pemerintah Provinsi NTT dalam mewujudkan pencapaian tujuan-tujuan Strategi Nasional Penurunan Stunting (Stranas Stunting), dengan melaksanakan proyek BISA (Better Investment for Stunting Alleviation). Proyek BISA menggunakan pendekatan terpadu antara intervensi spesifik dan intervensi sensitif, dalam bentuk peningkatan kapasitas sistem layanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta mendorong perubahan perilaku terutama terkait dengan 1000 Hari Pertama Kehidupan. Di NTT, BISA diimplementasikan di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Kepala Perwakilan BKKBN Prov. NTT yang diwakili oleh Mikhael Yance Galmin, S.S., M.Sc. Koordinator Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN NTT tentang “Sosialisasi Perpres 72 Tahun 2021 dan SK Gubernur NTT No. 115A/KEP/HK/2022”. Yance mengajak anggota TPPS Tk. Prov. NTT agar melaksanakan tugas yang telah dibagikan sesuai dengan SK Gubernur.

Pemateri kedua oleh Plt. Bappelitbangda Prov. NTT tentang “Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi NTT”. Berdasarkan E-PPGBM dari Tahun 2018-2022 terjadi penurunan Stunting setiap tahun dengan rata-rata penurunan 4,4%, sehingga target di Tahun 2023 adalah 12-10 persen  bahkan sampai satu digit secara multi-level sampai pada tingkat Desa/Kelurahan. Oleh karena itu beliau menekankan penguatan komitmen dan strategi percepatan penurunan Stunting perlu dilakukan.

Kepala Dinas Kesehatan dan Pencatatan Sipil Ruth D. Laiskodat, S.Si., Apt., MM., sebagai pemateri ketiga memaparkan tentang “Evaluasi dan Rencana Kerja Percepatan Penurunan Stunting (Intervensi Spesifik) di Provinsi NTT”. Ruth mengatakan berdasarkan data E-PPGBM 22 Kab/Kota cut off: 26 September 2022, jumlah balita yang ditimbang bulan Agustus 2022 mencapai 436.129 balita dari 442.710  balita  atau mencapai 98,5%. Artinya kita semua sudah bekerja sama dengan baik. Mencapai 98,5% bukan sesuatu yang mudah, semuanya itu membutuhkan energi dan pengorbanan yang besar. Prestasi ini harus dipertahankan di bulan timbang Februari 2023.

Panel ini ditutup dengan “Pandangan Terhadap Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi NTT” oleh Staf Khusus Gubernur NTT Bidang Kesehatan Dr. Stefanus Bria Seran, M.Ph. Pemaparan yang di sampaikan oleh dr. Stef berkaitan dengan data. Menurut beliau harus ada satu data saja yang digunakan untuk Stunting. Data tersebut harus benar dan terpercaya artinya dapat dibuktikan dan dalam menyebutkan jumlah balita Stunting harus menggunakan data riil bukan data survey.

Dihari kedua, kegiatan berfokus perangkat daerah yang hadir diberikan kesempatan untuk memaparkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2022 dan yang akan di laksanakan pada Tahun 2023 untuk mendukung percepatan penurunan Stunting di Prov. NTT. Sesi pemaparan yang dilaksanakan secara panel, dimoderatori oleh Marianus R. Janu, S.Fil., MM. langsung dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Dalam sesi ini diketahui terdapat beberapa Perangkat Daerah yang pada Tahun 2023 tidak ada kegiatan untuk stunting, kalaupun ada, jumlah dan jenis kegiatan juga terbatas. Diskusi intensif dan spesifik dalam sesi pemaparan ini memberikan banyak masukkan dan saran serta ide-ide untuk bagaimana langkah selanjutnya dapat diambil agar Stunting di NTT dapat menurun.

Kegiatan ini berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan yang akan dibawa sebagai bahan advokasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT serta beberapa point Rencana Tindak Lanjut (RTL) antara lain hasil dari evaluasi Perangkat Daerah yang telah dipresentasikan dan didiskusikan akan dibahas kembali lebih fokus oleh Tim Fasilitator serta komitmen pada saat pertemuan advokasi akan menjadi pegangan TIM TAPD termasuk Bappelitbangda pada saat pembahasan anggaran bersama DPRD. (l/d)

Penulis: Linberthi Duma

Penyunting: Ita Kana

Editor: Sylvia C. Francis