Blog Single
Berita - Umum

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Menuju Kedaulatan, Kesejahteraan, dan Kemandirian Bangsa

  • 26 Oct 2026, 22:01
  • By petrix nomleni
  • 2

KUPANG, 20 Oktober 2026 – Memasuki tahun kedua masa bakti, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara konsisten membuktikan komitmen nyata dalam membangun fondasi bangsa yang kuat, berdikari, dan berkeadilan sosial. Bertajuk momentum "Gerak Nyata", seluruh langkah strategis kementerian dan lembaga kini diarahkan secara terintegrasi untuk memberikan kemakmuran serta perlindungan menyeluruh bagi rakyat Indonesia, mulai dari pusat perkotaan hingga ke wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Pemerintah menegaskan bahwa esensi dari dua tahun perjalanan kabinet ini adalah transformasi berkelanjutan yang menuntut konsistensi kebijakan, tata kelola yang bersih, serta pemerataan manfaat ekonomi yang nyata di masyarakat.

“Pemerintah menyadari bahwa setiap capaian pembangunan harus dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Di tengah berbagai tantangan global maupun domestik, respons cepat kebijakan terus dioptimalkan agar program kerja pemerintah semakin adaptif dan tepat sasaran," ujar Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadhana, dalam keterangan persnya di Jakarta.

Penyelamatan Aset dan Resiliensi Nasional menjadi topik awal pembahasan dalam aspek penegakan hukum dan ketahanan nasional, kabinet menunjukkan gerak cepat dalam mitigasi bencana serta langkah berani melakukan penyelamatan terhadap aset-aset strategis negara. Penegakan hukum yang tegas terhadap kebocoran anggaran dilakukan demi memastikan kekayaan domestik sepenuhnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Di sisi lain, komitmen hilirisasi komoditas utama nasional, seperti peluncuran ekspor baterai kendaraan listrik komersial, terus digenjot untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah global.


Tanggap Cepat Pemulihan Pasca bencana & Mitigasi

Pemerintah bergerak cepat merespons bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh untuk memulihkan akses jalan, jembatan, serta aliran listrik.

  • Capaian Pemulihan (Satgas PRR per 9 Oktober 2026):
    • Normalisasi Wilayah: Sebanyak 39 dari 53 kabupaten/kota terdampak (74%) telah kembali normal.
    • Hunian Sementara (Huntara): Sebanyak 20.770 unit rampung dibangun dan 20.728 unit di antaranya telah ditempati.
    • Hunian Tetap (Huntap): Sebanyak 2.085 unit selesai dibangun dan 1.862 unit dalam tahap pembangunan.
    • Dampak Sektor Terkait: Kegiatan belajar-mengajar kembali berjalan didukung fasilitas memadai dan program trauma healing. Sektor pertanian bangkit kembali berkat bantuan benih, pupuk subsidi, mesin bajak, dan perbaikan irigasi.
    • Bencana Lain: Peningkatan kesiapsiagaan karhutla (darat dan udara) serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
    • Apresiasi Pakar: Guru Besar Mitigasi Bencana Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Prof. Dr. Eko Teguh Paripurno, mengapresiasi komitmen pemerintah yang sangat krusial dalam memperkuat mitigasi dan meminimalkan dampak sosial-ekonomi.

Prinsip "Gerak Nyata" juga ditunjukkan lewat kepemimpinan yang adaptif dan mendengar langsung keluhan masyarakat bawah. Melalui kunjungan kerja spesifik, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons langsung aspirasi mahasiswa di Kabupaten Kupang terkait ketertinggalan infrastruktur. Langkah ini ditindaklanjuti dengan komitmen percepatan perbaikan fasilitas dasar dan jembatan rusak di daerah pedalaman seperti Amfoang, Kabupaten Kupang, guna membuka isolasi wilayah dan memperlancar konektivitas warga daerah terpencil.     

Pemerintah Pusat juga membuktikan bahwa jaminan keselamatan warga berada di prioritas tertinggi. Ketika NTT menghadapi dampak bencana alam, pusat langsung berkoordinasi melakukan penanganan pascabencana secara taktis dan kolaboratif. Pengerahan armada logistik udara, helikopter, bantuan pangan, hingga pemulihan layanan dasar dilakukan demi memastikan denyut nadi ekonomi warga lokal tidak terputus lama. Pembangunan kembali infrastruktur pascabencana diarahkan untuk mengembalikan ruang hidup yang aman dan layak bagi para penyintas.


Penyelamatan Aset & Penegakan Hukum Tata Kelola Negara

Menghentikan kebocoran kekayaan negara akibat under-invoicing (manipulasi nilai ekspor), aliran devisa ke luar negeri, dan pemanfaatan kawasan hutan ilegal. Estimasi kebocoran akibat under-invoicing selama 34 tahun (1991–2024) mencapai USD 908 miliar (±Rp15.400 triliun).

  • Hasil Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH):
    • Sektor Perkebunan: 6.206.212,14 hektare.
    • Sektor Pertambangan: 14.633,79 hektare.
    • Total Dikuasai Kembali: 6.220.845,93 hektare.
  • Pemulihan Uang dan Aset Negara (Total Rp379,2 Triliun)
    • Rp336,2 triliun: Nilai aset kawasan hutan yang dikuasai kembali.
    • Rp13,2 triliun: Uang pengganti perkara korupsi CPO (minyak kelapa sawit mentah).
    • Rp11,4 triliun: Penyerahan uang ke kas negara.
    • Rp10,2 triliun: Hasil penertiban kawasan hutan melalui Kemenkeu.
    • Rp6,6 triliun: Denda administratif dan penyelamatan keuangan negara.
    • Rp1,4 triliun: Barang rampasan perkara korupsi timah.
  • Sistem Pengawasan & Pengalokasian: Melalui Danantara Indonesia, pengawasan ekspor diperketat lewat sistem satu pintu. Hasil penyelamatan dialokasikan langsung untuk kebutuhan dasar rakyat: revitalisasi sekolah, fasilitas kesehatan, perumahan, irigasi, serta bantuan pangan.
  • Apresiasi Pakar: Guru Besar FEB Universitas Airlangga, Prof. Dr. Rudi Purwono, S.E., M.SE., menilai tindakan tegas ini memperkuat penegakan hukum dan efisiensi belanja negara yang transparan sesuai Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.

Salah satu keberhasilan tata kelola yang paling dirasakan adalah perang total melawan mafia tanah. Melalui sinergi Kementerian ATR/BPN bersama aparat penegak hukum, sertifikasi aset-aset milik Pemerintah Daerah di NTT dipercepat untuk menghindari klaim sepihak dari korporasi ilegal maupun mafia tanah. Langkah nyata ini berhasil mengamankan aset-aset publik berharga, mulai dari lahan pariwisata strategis di Labuan Bajo hingga aset tanah milik Pemprov NTT di daratan Timor.

 

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Desa dan Pesisir

Membangun perekonomian yang bertumpu pada petani, nelayan, UMKM, serta generasi muda desa:

  • Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) - Data Oktober 2026:
    • 36.309 lahan terverifikasi.
    • 28.209 gerai/bangunan rampung 100% dan siap beroperasi.
    • 7.418 gerai dalam pembangunan fisik dan 682 lokasi siap dimulai.

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan pada sektor ekonomi kerakyatan diposisikan sebagai arus utama pilar pertumbuhan makro. Melalui modernisasi Koperasi Desa Merah Putih yang kini telah meluas untuk distribusi bahan pangan, penguatan UMKM, dan perluasan jaminan sosial, pemerintah berhasil menggerakkan roda ekonomi dari tingkat akar rumput secara inklusif. Program Koperasi Merah Putih  mentrasformasikan petani tradisional menjadi pelaku agroindustri yang modern melalui skema corporate farming. Perubahan paradigma penyaluran dana desa di NTT agar lebih produktif melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi. Pendanaan difokuskan untuk membiayai usaha bersama masyarakat, seperti pengolahan hasil pertanian kelor, tenun ikat, dan komoditas kopi unggulan (seperti Kopi Flores Manggarai dan Kopi Bajawa). Dengan adanya koperasi desa yang sehat, tengkulak dapat dipangkas sehingga pendapatan asli desa meningkat dan petani mendapatkan harga jual yang adil.

    • Data Usulan Lahan Untuk Pembangunan Fisik Gerai,Pergudangan Dan Kelengkapan KDKMP Di Provinsi NTT : 2.385 terverifikasi
    • Data KDKMP Yang Sudah Beroperasi Dalam Melayani Anggota Dan Progres Pembangunan Fisik Gerai,Pergudangan Dan Kelengkapan KDKMP  Di Provinsi NTT sebanyak  3.442 KDKMP,  188 telah beroperasi (5,46%),   1.569 sedang dibangun (45,58%)  dan 297 selesai dibangun (8,63%)

 

  • Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) - Data Oktober 2026:
    • 1.269 KNMP dibangun pada 2026 (65 KNMP telah aktif beroperasi).
    • Menghasilkan 636 ton hasil perikanan senilai Rp17,41 miliar dan menyerap 17.550 tenaga kerja.
    • Dilengkapi fasilitas cold storage dan tempat pengepakan (seperti di Pantai Baru, Yogyakarta) yang diapresiasi oleh pelaku usaha lokal.

Sebagai provinsi kepulauan, potensi maritim NTT digarap lewat program hilirisasi sektor perikanan. Pemerintah menyalurkan bantuan sarana prasarana modern secara langsung, mulai dari kapal motor berteknologi pelacakan ikan (fish finder), alat tangkap ramah lingkungan, hingga pembangunan Cold Storage (gudang pendingin) bertenaga surya di sentra pesisir. Langkah ini membuat nelayan di kawasan Alor, Rote Ndao, hingga Sumba mampu menjaga kualitas tangkapan mereka dan menembus pasar ekspor.

    • 68 KNMP dibangun pada 2026 (4 KNMP telah aktif beroperasi) yaitu beradadi DesaSulamu Kabupaten Kupang, Desa Adang Kabupaten Alor, Desa Mudakeutu Kabupaten Flores Timur, Desa Warloka  Kabupaten Manggarai Barat .
    • Usulan baru TA. 2027 sebanyak 58 KNMP.  
  • Sinergi Program MBG: KDKMP menjadi penampung produk lokal untuk mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG), yang hingga Mei 2026 telah melibatkan lebih dari 140.000 pemasok lokal (seperti KKMP Karangsari, Blitar yang menampung 256 anggota UMKM).

Program MBG di NTT hingga saat ini telah berhasil menjangkau 698.298 orang penerima manfaat yang didukung oleh operasional 242 unit SPPG aktif di berbagai wilayah kabupaten/kota. 114 unit SPPG sudah memiliki Sertifikat Laik  Higiene Sanitasi (SLHS) dan 128 unit SPPG lainnya sedang dalam proses pemenuhan sertifikasinya.

  • Apresiasi Pakar: Guru Besar Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Nazamuddin, SE, MA, menegaskan program ini sejalan dengan Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 dan terbukti meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) serta daya beli masyarakat desa.

 

Akselerasi pembangunan juga difokuskan secara masif pada empat sektor krusial:

1. Ketahanan Pangan & Energi: Implementasi teknologi pertanian modern (smart farming) guna memutus ketergantungan impor, berdampingan dengan transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) dan swasembada domestik.

2. Pendidikan Nasional: Penyelarasan kurikulum agar adaptif dengan kebutuhan industri masa depan serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik demi melahirkan generasi unggul.

3. Pemerataan Akses Kesehatan: Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan primer dan integrasi digital jaminan pengobatan publik agar adil bagi semua kalangan.

4. Keadilan Sosial bagi Wilayah 3T

      Mengusung semangat leave no one behind, pembangunan infrastruktur logistik dan konektivitas digital dialirkan ke wilayah-wilayah perbatasan dan daerah 3T. Pendekatan ini memastikan sekat-sekat pembatas sosial dapat dipangkas agar pemerataan manfaat dapat menyentuh setiap lapisan warga negara tanpa terkecuali.

 

Swasembada Pangan dan Kesejahteraan Petani

Mewujudkan kedaulatan pangan nasional dengan membenahi rantai produksi pertanian dari akarnya:

  • Aturan & Subsidi: Memangkas 145 aturan pupuk subsidi, menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebesar 20%, mencabut 2.232 izin pengecer/distributor nakal, serta menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk mencegah jatuhnya harga saat panen raya.

Data Bulan Januari-Oktober 2026

Realisasi penyaluran bantuan Pupuk Urea bersubsidi  untuk Provinsi NTT  26.355,22 ton

Realisasi penyaluran bantuan Pupuk NPK  bersubsidi  untuk Provinsi NTT  39.874,25 ton

Realisasi penyaluran bantuan Pupuk NPK  Formula Khusus bersubsidi  untuk Provinsi NTT          28,04 ton

Realisasi penyaluran bantuan Pupuk Organik  bersubsidi  untuk Provinsi NTT  174,96 ton

Realokasi pupuk bersubsidi mendapat tambahan kuota bagi 22 Kabupaten/Kota.

  • Infrastruktur & Modernisasi: Distribusi 11.000 unit pompa air (2026) untuk program pompanisasi serta perluasan mekanisasi dan alat pertanian modern.

Alokasi Bantuan Alsitan bagi Provinsi NTT dari pembiayaan APBN tidak hanya pada pompa air tetapi beberapa jenis lainnya yaitu :

Hand Spsyer                          :     293 unit

Pompa Aair                            :     600 unit

Traktor Roda 2                      :     229 unit

Traktor  Roda 4                     :     102 unit

Rice Tranplanter                   :      33 unit

Crawler                                    :   16 unit

Combine Harvester Besar   :    64 unit

Power Thresher                    :     74 unit

 

 

 

  • Cadangan Beras & Surplus 8 Komoditas Utama (Proyeksi 2026):
    • Cadangan Beras Pemerintah: Mencapai rekor 5,34 juta ton (Juni 2026) dan terjaga di angka 4,69 juta ton (September 2026).
    • Surplus 8 Komoditas: Beras (3.498.145 ton), Jagung (1.797.096 ton), Bawang Merah (75.392 ton), Cabai Besar (581.020 ton), Cabai Rawit (583.865 ton), Daging Ayam Ras (862.881 ton), Telur Ayam (710.987 ton), dan Gula Konsumsi (191.047 ton).
  • Indikator Kesejahteraan: Nilai Tukar Petani (NTP) September 2026 mencapai rekor tertinggi 131,11 (kumulatif Jan–Sep 2026 sebesar 127,03 atau naik 3,44% YoY). Harga yang diterima petani naik 1,93%.
  • Apresiasi Pakar: Guru Besar IPB University, Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec., mengapresiasi pencapaian swasembada 8 komoditas pangan sebagai langkah mandiri memenuhi kebutuhan rakyat.

 

Kemandirian dan Transisi Energi Nasional

Memaksimalkan sumber daya lokal demi melepaskan ketergantungan dari energi luar negeri:

  • Implementasi Biodiesel B50 (Mulai 1 Juli 2026):
    • Indonesia menghentikan impor solar.
    • Potensi penghematan devisa mencapai Rp170 triliun pada 2026.
    • Menghasilkan nilai tambah sawit Rp23,49 triliun, menyerap 2,1 juta tenaga kerja, dan mengurangi emisi GRK hingga 44,46 juta ton CO2.
  • Program PLTS 100 GWp (Target hingga 2029):
    • Memanfaatkan potensi energi surya nasional (3.294 GW).
    • Membuka peluang investasi Rp1.140 triliun, menghemat APBN Rp73,9 triliun/tahun, menghemat BBM 6 juta KL/tahun dan gas alam 35,66 MMSCF/tahun.
    • Menciptakan 5,52 juta lapangan kerja serta menekan emisi 140,16 juta ton CO2/tahun.
  • Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL 2029):
    • Mengolah bagian dari 140 ribu ton sampah harian dengan target pengurangan 40.000 ton/hari.
    • Menghasilkan listrik ±25 MW per lokasi di 31 wilayah aglomerasi (86 kabupaten/kota).
  • Apresiasi Pakar: Guru Besar ITB, Prof. Ir. Tutuka Ariadji, M.Sc., Ph.D., menilai program B50, PLTS, dan hilirisasi merupakan fondasi penting bagi ketahanan energi nasional.

 

 

Transformasi Pendidikan yang Inklusif dan Unggul

Menjamin hak setiap anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan layak dan berkualitas:

  • Anggaran Rekor (2026): Alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun (terbesar dalam sejarah NKRI).
  • Revitalisasi & Digitalisasi: 16.167 sekolah direvitalisasi pada 2025 dan ditargetkan 71.744 sekolah pada 2026. Pembagian 288.180 papan interaktif digital (Interactive Flat Panel/IFP).
  • Sekolah Rakyat & SNT:
    • Sekolah Rakyat: Menjangkau 182 sekolah di 34 provinsi (44.234 siswa, 4.645 guru, 10.909 tenaga pendidik) dilengkapi fasilitas internet dan MBG gratis.
    • Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT): 17 SNT beroperasi di 17 Kabupaten/Kota dengan 204 TPP dan 1.360 murid baru.

Program Strategis Nasional di NTT merupakan wujud nyata keberpihakan negara dalam memutus mata rantai kemiskinan ekstrem melalui sektor pendidikan. Pemerintah menargetkan perluasan akses pendidikan berkualitas secara gratis kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan kelompok rentan. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Sekolah Rakyat Terintegrasi I di Desa Oelnasi Kabupaten Kupang, dan telah beroperasi sejak tanggal 13 Juli 2026 dengan rincian siswa 365 orang terdiri dari SD : 26 orang, SMP : 220 orang dan SMA : 119 orang.Jumlah Tenaga Pendidik dan kependidikan sebanyak 156 orang.

Sebagai langkah perluasan  melalui Kementerian PU dan Kementerian Sosial menargetkan NTT mendapatkan tambahan kuota pembangunan Sekolah Rakyat guna mempercepat infrastruktur pendidikan yang telah disetujui di Kota Kupang, Kabupaten TTS, Belu,  Sabu Raijua,  Sumba Barat, Nagekeo, Manggarai Timur, Sikka dan Ngada. Dalam proses kajian administrasi dan ketersedian lahan  yaitu  Provinsi NTT, Kabupaten TTU, Malaka, Rote Ndao, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Alor, Manggarai, Manggarai Barat, Lembata, Flores Timur, dan Ende.

  • SMA Unggul Garuda: Meliputi 4 sekolah baru dan 42 sekolah transformasi. Menyediakan beasiswa full coverage bagi 415 penerima (2025) dan 536 penerima (2026) menuju 57 perguruan tinggi terbaik dunia di 12 negara.

Kehadiran salah satu SMA Unggul Garuda dengan fasilitas pendidikan berkelas dunia di wilayah 3T terletak di Kelurahan Karangsirih Kabupaten TTS   memproyeksikan episentrum baru pencetak talenta sains, teknologi, teknik dan matematika (STEM)  dari wilayah Indonesia Timur. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah bahwa anak-anak dari pelosok NTT memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas global, merajut mimpi setinggi langit  dan pulang untuk membangun daerahnya.

  • Apresiasi Pakar: Guru Besar Pendidikan Teknik Vokasional, Prof. Drs. Ir. Ganefri, M.Pd., Ph.D., mengapresiasi pemerataan fasilitas dan digitalisasi hingga wilayah 3T.

 

Pemerataan dan Modernisasi Layanan Kesehatan

Mendekatkan layanan kesehatan ke permukiman warga dengan paradigma pencegahan dini:

  • Peningkatan RSUD & Fasilitas: Peningkatan kelas RSUD dari Tipe D/D Pratama ke Tipe C (22 RSUD pada 2025 dan 20 RSUD pada 2026, target 66 RSUD hingga 2027). Pengiriman dokter spesialis ke wilayah terpencil, operasional ambulans udara, serta modernisasi alkes (Cathlab, CT Scan, Mammografi, MRI 1,5 Tesla).

Transformasi kesehatan di NTT disinergikan langsung secara lintas sektor dengan program penanganan stunting dan gizi buruk. Kehadiran intervensi gizi di posyandu dan puskesmas yang mendampingi program nasional menjadi pendorong utama bagi tumbuh kembang anak-anak NTT. Layanan kesehatan primer dirancang siaga memantau kesehatan ibu hamil dan balita demi mencetak generasi masa depan NTT yang tangguh dan bebas dari tengkes.

  • Program CKG & MBG:
    • Cek Kesehatan Gratis (CKG): Diikuti lebih dari 105,07 juta penerima manfaat per Oktober 2026 untuk deteksi dini penyakit kronis dan TB.
    • Makan Bergizi Gratis (MBG): Menjangkau 57,49 juta penerima manfaat (per 9 Oktober 2026) guna memenuhi gizi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
  • Apresiasi Pakar: Guru Besar Patologi Klinik UNS, Prof. Tonang Dwi Ardyanto, Sp.PK., Ph.D., mengapresiasi percepatan pemenuhan dokter spesialis dan pemerataan layanan kesehatan berkeadilan.

Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan capaian dua tahun ini sebagai batu loncatan yang kokoh demi mewujudkan visi besar Indonesia Emas yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Seluruh rangkaian program strategis dalam dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir secara menyeluruh. Dengan mengintegrasikan keselamatan, pemulihan aset, kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan dan energi, serta peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan, Indonesia melangkah mantap menuju masa depan yang lebih setara, maju, dan berdikari.

 

Penulis          : Ita Kana  

Penyunting  : Petrix Nomleni

Sumber         : Kemendagri, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bapperida dan Dinas Sosial Prov.NTT

  

 

 

Anda Suka Berita Ini ?