Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menerima audiensi Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional
Kupang - Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menerima audiensi Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional, Ranto, di ruang kerja gubernur pada Jumat (13/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ranto menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan percepatan pemenuhan kelengkapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ia juga memaparkan perkembangan program secara nasional, di mana jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia telah mencapai sekitar 25 ribu unit.
Menurutnya, keberadaan SLHS menjadi sangat penting untuk memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan dalam penyelenggaraan layanan makan bergizi. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan dilakukan secara rutin setiap bulan guna memantau progres pencapaian di daerah.
Sementara itu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari rencana pembangunan 585 dapur SPPG, saat ini telah berdiri sebanyak 242 unit atau sekitar 42 persen. Berdasarkan data BGN, dari jumlah tersebut sebanyak 114 unit telah memiliki SLHS atau hampir mencapai 50 persen.
Proses pengurusan SLHS masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya terkait fasilitas laboratorium pengujian. Saat ini laboratorium yang secara terbuka menerima sampel baru tersedia di Labkesda Provinsi NTT dan Kabupaten Sikka. Untuk wilayah Timor, sampel uji saat ini masih harus dikirim ke laboratorium provinsi, begitupun juga yang terjadi di Flores, sampel harus di kirim ke Labkesda Kabupaten Sikka.
Karena itu, pihaknya meminta dukungan dan perhatian dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT untuk membantu percepatan proses penerbitan SLHS yang dinilai cukup memakan waktu.
Ia menambahkan bahwa rapat koordinasi telah dilakukan bersama dinas kesehatan kabupaten/kota. Namun demikian, masih diperlukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Dinas Kesehatan guna memperjelas mekanisme proses tersebut.
Ditargetkan pada tahun 2026 seluruh SPPG di Provinsi NTT telah memiliki SLHS, sehingga penyelenggaraan layanan Makan Bergizi Gratis dapat semakin berkualitas, higienis, dan terjamin keamanannya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan segera menindaklanjuti persoalan ketersediaan laboratorium pengujian yang menjadi salah satu kendala dalam proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ia mengatakan akan mengecek Dinas Kesehatan Provinsi NTT untuk memastikan dukungan fasilitas pengujian yang dimiliki pemerintah daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.
"Untuk laboratorium, nanti saya akan cek dengan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan provinsi memiliki fasilitas pengujian yang baik, sekelas Labkesda. Ini bisa dimanfaatkan oleh perangkat daerah sambil menunggu kabupaten/kota membangun laboratorium kesehatan daerahnya masing-masing,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur Melki juga menyoroti berbagai kendala yang dihadapi di lapangan yang menyebabkan progres pembangunan SPPG di NTT masih relatif lambat. Saat ini capaian masih 50 persen, pada bulan Juni ditargetkan harus mencapai 60 persen.
Menurutnya, jika terdapat kendala dalam hal permodalan maupun dukungan lainnya, maka perlu dilakukan pembahasan bersama agar solusi dapat segera ditemukan.
“Kalau ada kesulitan, termasuk dalam hal permodalan, maka kita perlu duduk bersama untuk mencari solusi. Kita bisa membuat semacam forum seperti MBG Business Forum agar semua pihak bisa berdiskusi dan mencari jalan keluar,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu membangun ekosistem yang mendukung pengembangan SPPG dengan melibatkan berbagai kelompok dan pemangku kepentingan sehingga pembangunan dan operasional dapur SPPG dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
Penulis : Agustin Luju
Foto : Jerry Nenohai
Anda Suka Berita Ini ?
