Blog Single
Kegiatan Gubernur - Umum

Optimalisasi Aset Daerah, Pemprov NTT Gandeng PT Sanlim Samudera Jaya Kembangkan Konektivitas Laut

*Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur*

Kupang, 16 November 2026


Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjalin kerja sama dengan PT Sanlim Samudera Jaya untuk memperkuat konektivitas laut dan mengoptimalkan aset transportasi milik daerah.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Direktur Utama PT Sanlim Samudera Jaya, Edison Santoso, di Rumah Jabatan Gubernur NTT, Senin (16/11/2026) petang.

Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan tokoh NTT yang menjembatani masuknya investor PT Sanlim Samudera Jaya, Simon Petrus Kamlasi atau yang akrab disapa SPK.

Hadir pula Kepala Dinas Perhubungan NTT Frederik C. P. Koenunu, Direktur Operasional PT Sanlim Samudera Jaya Marthadinata Tandu, Manager Finance Audrey Alicya S, serta sejumlah staf perusahaan.

Gubernur Melki Laka Lena mengatakan, kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari beberapa kali pembahasan bersama Simon Petrus Kamlasi dan pihak perusahaan.

Ia menyampaikan apresiasi kepada PT Sanlim Samudera Jaya yang bersedia mengambil bagian dalam pengembangan transportasi laut di NTT, terutama untuk menghidupkan kembali armada milik pemerintah provinsi dan membuka rute-rute pelayaran yang belum terlayani secara optimal.

“Pertama, saya berterima kasih untuk dukungan PT Sanlim Samudera Jaya. Setelah beberapa kali kami berdiskusi dengan Pak SPK dan juga Pak Marta, akhirnya malam hari ini saya bertemu langsung dan bisa menyaksikan MoU antara Pemerintah Provinsi NTT dan PT Sanlim Samudera Jaya,” ujar Melki.

Menurutnya, salah satu fokus kerja sama adalah mengoperasikan kembali lima kapal milik Pemprov NTT yang selama ini belum berfungsi secara optimal.

Kelima kapal tersebut meliputi KMP Sasando, KMP Baswara Bahari 1, KMP Baswara Bahari 2, KMP Sirung, dan KMP Pulau Sabu.

Selain optimalisasi armada pemerintah, kerja sama tersebut juga diarahkan untuk memperkuat rute-rute pelayaran yang belum mendapatkan pelayanan memadai.

Melki mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Dinas Perhubungan NTT, terdapat sekitar 114 trayek angkutan laut di wilayah NTT, tetapi baru sekitar 50 trayek yang telah memiliki pelayanan rute.

Karena itu, keterlibatan investor diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan armada sekaligus membuka akses transportasi bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

“Kita kekurangan kapal di NTT. Saya percaya ke depan ini menjadi kerja sama yang baik dan membantu masyarakat NTT, terutama dari sisi konektivitas laut yang masih belum benar-benar baik,” katanya.

Sejumlah rute yang masuk dalam pembahasan awal antara lain Kupang-Sabu, Kupang-Rote, Kupang-Lewoleba, Kupang-Alor, dan Kupang-Ende. Rute-rute tersebut masih akan disimulasikan lebih lanjut oleh pihak perusahaan.

Direktur Utama PT Sanlim Samudera Jaya, Edison Santoso, menyambut positif peluang kerja sama tersebut. Ia menilai NTT memiliki kebutuhan besar terhadap pengembangan transportasi laut karena masih banyak rute yang belum terlayani.

“Kami melihat peluang ini sangat baik sekali, karena masih banyak rute yang belum terlayani. Jadi, ini juga merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat NTT melalui kerja sama ini,” ungkap Edison.

Sementara itu, Simon Petrus Kamlasi menegaskan bahwa kerja sama pemerintah dan investor harus mendapat dukungan bersama agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTT.

Menurutnya, kerja sama tersebut tidak boleh hanya berhenti pada pengoperasian kapal dan pembukaan jalur pelayaran, tetapi perlu dikembangkan menjadi pintu masuk bagi pertumbuhan industri kelautan dan perkapalan di NTT.

“Yang pertama, kita harus berterima kasih kepada Pak Gubernur yang sudah menerima PT Sanlim dengan sangat terbuka. Ke depan tidak ada acara lain, kita semua harus bergandengan tangan untuk menyukseskan ini. Pak Gubernur sudah menyatakan optimistis, tugas kita adalah menyukseskannya,” kata Simon.

Ia menilai peningkatan jumlah kapal yang beroperasi akan menciptakan kebutuhan baru terhadap layanan pemeliharaan dan perbaikan kapal.

Kebutuhan tersebut meliputi perawatan mesin, pemeriksaan lambung kapal, pengelasan, penyediaan suku cadang, hingga fasilitas pengedokan atau docking.

Selama ini, sebagian kebutuhan perawatan dan perbaikan kapal masih harus dilayani fasilitas galangan di luar NTT. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya operasional serta memperpanjang waktu kapal tidak beroperasi.

Salah satu peluang yang dapat dikaji, menurut Simon, adalah pembangunan fasilitas floating dock atau dok apung untuk mendukung pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan kapal.

Floating dock merupakan fasilitas pengedokan terapung yang memungkinkan kapal diangkat dari permukaan air sehingga bagian bawah lambung kapal dapat diperiksa dan diperbaiki.

“Kalau ke depan jumlah kapal yang beroperasi di NTT semakin banyak, baik kapal penyeberangan, kapal wisata, maupun kapal niaga, tentu akan muncul kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan yang semakin besar. Ini peluang industri yang harus mulai kita pikirkan,” ungkapnya.

Simon menekankan bahwa pengembangan fasilitas tersebut membutuhkan kajian kelayakan yang matang, mulai dari kapasitas angkat, ukuran kapal yang akan dilayani, kondisi perairan, lokasi penempatan, fasilitas pendukung, hingga kepastian kebutuhan pasar.

Apabila peluang investasi tersebut dinilai layak, pengembangan dok apung dapat menjadi langkah awal menuju pembangunan galangan kapal permanen di NTT.

Lebih jauh, Simon mengatakan pengembangan industri perkapalan harus dilihat sebagai sebuah ekosistem ekonomi yang melibatkan banyak sektor.

Selain fasilitas docking, industri ini membutuhkan tenaga kerja di bidang permesinan, pengelasan, konstruksi baja, kelistrikan kapal, sistem perpipaan, pengecatan industri, hingga pemeriksaan teknis.

Kondisi tersebut membuka peluang tumbuhnya perusahaan jasa teknik, bengkel permesinan, penyedia suku cadang, serta berbagai usaha pendukung lainnya.

Menurutnya, peluang tersebut juga dapat dikaitkan dengan lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan di NTT agar kebutuhan tenaga kerja terampil dapat dipenuhi dari sumber daya manusia lokal.

“Kita perlu melihat sektor perkapalan sebagai sebuah ekosistem industri. Ada kapal yang beroperasi, ada kebutuhan perawatan, ada tenaga kerja, ada penyedia suku cadang, ada bengkel teknik, dan ada fasilitas docking. Kalau seluruh mata rantai ini bisa berkembang di NTT, nilai ekonomi yang dihasilkan tidak semuanya mengalir keluar daerah,” jelas Simon.

Dalam jangka panjang, ia berharap NTT dapat mengembangkan marine maintenance hub atau pusat pelayanan teknis perkapalan yang mampu melayani kapal-kapal pemerintah maupun armada komersial di kawasan kepulauan.

Keberadaan fasilitas tersebut juga berpotensi mengurangi waktu kapal tidak beroperasi atau vessel downtime, sehingga berdampak pada efisiensi biaya pelayaran dan kelancaran distribusi logistik.

Demikian siaran pers ini dibuat untuk dipublikasikan 

#IndonesiaTerang
#AyoBangunNTT
#AyoBangunIndonesia


Anda Suka Berita Ini ?