Berita

Tangerang - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan komitmen untuk terus mengupayakan pembangunan bagi masyarakat NTT terkhususnya dalam penguatan ekonomi kemasyarakatan serta menekan angka kemiskinan. Demikian diungkapkan beliau dalam Podcast ”Relasi” (Regulasi dan Aspirasi) yang diselenggarakan oleh Beritasatu.com pada Jumat 13 Februari 2026 lalu di Kantor B-Universe PIK 2 Jl. Otto Iskandar Dinata, Limo, Teluknaga, Tangerang, Banten.

Podcast tersebut mengangkat tema “1 Tahun Memimpin: Cerita, Keputusan, dan Masa Depan” sebagai bagian dari refleksi satu tahun pertama masa kepemimpinan Melki-Johni. Melalui podcast tersebut sebagai ruang diskusi media bersama Kepala Daerah dan pembahasan refleksi kepemimpinan dengan menggali pengalaman kepemimpinan, kebijakan strategis, serta perspektif mengenai arah pembangunan dan tantangan ke depan.

Melalui podcast yang dipandu langsung oleh Pemimpin Redaksi Beritasatu.com, Syukri Rahmatullah tersebut, Gubernur Melki Laka Lena tegaskan komitmen untuk secara berkelanjutan dalam sektor ekonomi dan upaya menekan angka kemiskinan.

Turut mendampingi Gubernur NTT, diantaranya Plh. Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Flouri Rita Wuisan, Kepala Bapperida NTT, Alfons Theodorus, Kepala Dinas Peternakan NTT, Yohanes Oktovianus, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT, Alex Lumba, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa NTT, Adelino Da Cruz Soares, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Sulastri Rasyid, Kepala Dinas Kesehatan NTT, Iien Andriyani, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Selfie Nange, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Prisila Q. Parera, Kepala Kantor Penghubung NTT, Florida Taty Setyawati serta Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, France A. Tiran.

”Dalam kepemimpinan saya bersama Wakil Gubernur NTT Bapak Johni Asadoma, kami punya kerangka pembangunan yang namanya ”Dasa Cita” dengan 10 program. Dari 10 program itu kami terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat dengan hilirisasi produk dari ladang – laut ke pasar. Oleh sebabnya kami hadirkan One Village One Produk (OVOP) agar setiap desa/kelurahan atau pengusaha UMKM untuk menghasilkan produk untuk dijual. Bisa makanan atau minuman, kriya, fashion, produk obat-obatan, berbagai keperluan rumah tangga dan lain-lain. Untuk itu kami adakan NTT Mart sebagai ’pasar’ dari produk-produk UMKM tersebut. Kami juga mendorong ASN sebagai motor penggerak untuk membeli serta membantu mempromosikan produk-produk tersebut,” jelas Gubernur.

”Selanjutnya pihak-pihak pengusaha UMKM juga didukung dengan adanya KUR dari perbankan sehingga juga dapat dukungan pendampingan perbankan serta literasi keuangan. Ini juga atas dukungan dan arahan Menteri UMKM Maman Abdurrahman serta juga Pak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto,” ungkap Gubernur Melki.

Gubernur juga mengungkapkan salah satu upaya yang dilakukan juga diantaranya kolaborasi Pemprov NTT bersama BPJS Ketenagakerjaan dengan meluncurkan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 100.000 pekerja rentan dan menjadi yang pertama di Indonesia.

Selanjutnya, Gubernur juga mendorong Program Rumah Layak Huni sebagai upaya pengentasan angka kemiskinan. ”Data yang saya terima itu kisaran 400-an ribu rumah yang akan kita bangun dan nantinya data-data tersebut akan kami verifikasi kembali untuk segera direalisasikan. Kita ingin agar masyarakat kita juga bisa mendapatkan hak mereka dengan memiliki tempat tinggal yang layak dan nyaman,” jelas Gubernur.

Ia mengutarakan, skema pembangunan program rumah layak huni dengan rencana pembangunan secara kolaborasi antara Pemprov NTT, Pemkot/Pemkab dan Pemdes. ”Kami targetkan setiap 1 desa itu ada 10 rumah yang kita bangun. Program rumah layak huni ini juga tak lepas dari parameter atau penetapan kriteria kemiskinan pada kelayakan rumah. Semoga intervensi ini bisa membantu meningkatkan kualitas rumah dan memberikan kenyamanan sehingga ada penurunan kemiskinan di NTT,” ungkap Gubernur.

Ia juga memaparkan capaian penurunan angka kemiskinan dari 18,6 persen pada Maret 2025 menjadi 17,5 persen pada Februari 2026.

”Terkait dengan persoalan kemiskinan ini, kita masih belum maksimal dalam pendataan kemiskinan dan harus dirapikan datanya dengan valid serta pastikan bantuan-bantuan pemerintah sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dibutuhkan musyawarah di level paling bawah atau pemerintah desa untuk duduk bersama dalam penetapan penyaluran bantuan sosial tersebut, serta memastikan penyerahan bantuan terealisasi hingga sampai pada pihak yang benar-benar membutuhkan,” ungkapnya.

”Harus diperketat urusan penyaluran bantuan dan siapapun yang ingin bermain-main dengan data kemiskinan untuk kepentingan tertentu yang merugikan orang lain maka harus ditindak tegas,” ungkap Gubernur Melki.

Terkait dengan penegasan penyaluran bantuan kemiskinan tersebut, Gubernur juga ingin agar menjadi pelajaran bagi semua masyarakat serta pemerintah terkait kejadian pilu di Kabupaten Ngada dimana seorang anak SD meninggal bunuh diri akibat persoalan kemiskinan. Hal tersebut menjadi pendorong bagi pranata sosial dengan perangkat pemerintah, budaya, agama pendidikan dapat bersama-sama dalam menangani masalah kemiskinan.

Dalam podcast tersebut, beliau juga menekankan kedepannya perlu terus ditingkatkan penguatan pelayanan publik serta reformasi birokrasi.

Ia juga menjelaskan terkait dengan upaya penanganan stunting dengan penguatan kapasitas posyandu serta implementasi pilar kolaborasi dengan menyatukan kesatuan gerakan untuk pembangunan NTT dengan melibatkan berbagai sektor di level daerah dan nasional serta pihak-pihak LSM dan juga BUMD dan perguruan tinggi.

Demikian Siaran Pers ini dibuat untuk dipublikasikan.

Penulis : Meldo Nailopo

Foto : B. Universe Berita Satu