Berita - Umum

Satpol PP NTT dan Bea Cukai Perkuat Sinergi Wujudkan WBBM melalui DBHCHT

Kupang, 28 April 2026 — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat koordinasi dengan Bea Cukai guna mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam kegiatan Coffee Morning yang diselenggarakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang, Selasa (28/4), di Aula Lantai 6 Gedung Keuangan Negara Kupang.

Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Provinsi NTT, Valentia Liliana Sanam, hadir mewakili instansinya dalam kegiatan tersebut.

Agenda utama kegiatan adalah penandatanganan Piagam Pencanangan dan Komitmen Dukungan Eksternal pembangunan Zona Integritas menuju WBBM Tahun 2026. Penandatanganan ini menjadi bentuk komitmen bersama lintas instansi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan turut dihadiri instansi vertikal, perangkat daerah, BUMN, perbankan, serta pelaku usaha jasa logistik dan transportasi di Kota Kupang. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan ini menegaskan pendekatan kolaboratif dalam pembangunan Zona Integritas.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Kupang memaparkan pentingnya percepatan Reformasi Birokrasi melalui penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia menekankan bahwa setiap inovasi pemerintah harus memiliki indikator yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sehingga reformasi birokrasi tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi berdampak langsung pada layanan publik.

Melalui forum ini, Satpol PP Provinsi NTT dan Bea Cukai juga memperkuat koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran barang kena cukai ilegal, khususnya rokok tanpa pita cukai.

Selain penindakan, kedua instansi mendorong peningkatan edukasi kepada masyarakat terkait dampak peredaran rokok ilegal, baik dari sisi kesehatan maupun kerugian terhadap penerimaan negara.

Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mendukung optimalisasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penulis: Valentia Liliana Sanam (Tim Media Satpol PP Provinsi NTT)

Editor: Mardika L. Bnani

Anda Suka Berita Ini ?