Berita

KUPANG, 12 Agustus 2026 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan SKALA NTT melangkah lebih jauh dalam transformasi digital melalui penyelenggaraan Workshop Penajaman Variabel Jenis Data untuk Rancang Bangun Sistem Informasi Desa (SID). Berlangsung selama dua hari (11–12 Agustus 2026) di Hotel Kristal, Kupang, workshop hybrid ini mempertemukan lintas sektor—mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, organisasi masyarakat sipil (CSO), hingga operator desa—guna menyusun standar dasar ekosistem data desa di NTT.

Langkah ini dilandasi oleh realita mendasar di lapangan: selama ini tata kelola data desa di NTT dihadapkan pada tumpang tindih aplikasi dan keragaman variabel. Data kependudukan, kemiskinan, hingga infrastruktur sering kali berada di "pulau-pulau" sistem yang terpisah, seperti SIAK, DTSEN/BNBA, Siskeudes, hingga Portal SASANDO. Kondisi ini menyebabkan pendataan berulang, inefisiensi anggaran, serta potensi ketidaktepatan sasaran program bantuan sosial.

Membangun Decision Support System, Bukan Sekadar Aplikasi Administrasi

Dalam paparannya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Drs. Ady E. Mandala, M.Si., menegaskan bahwa pengembangan SID bukan lagi soal memperbanyak aplikasi, melainkan membangun arsitektur data tunggal yang terintegrasi.

"SID NTT harus dibangun sebagai instrumen pengambilan keputusan (decision support system), bukan sekadar database desa. Ukuran keberhasilannya bukanlah berapa banyak data yang berhasil terkumpul, melainkan seberapa jauh data tersebut menghasilkan intervensi kebijakan yang presisi dan tepat sasaran." — Drs. Ady E. Mandala, M.Si., Kepala Dinas Kominfo Prov. NTT.

Didukung oleh program kemitraan SKALA NTT, workshop ini menyepakati penajaman 10 kelompok data utama yang akan dipadupadankan sebagai single source of truth:

1. Kependudukan & Demografi (sebagai fondasi utama pengikat data)
2. Keuangan Desa
3. Potensi Desa & Ekonomi
4. Pertanian & Sumber Daya Alam
5. Infrastruktur & Wilayah
6. Sosial & Kemiskinan
7. Perencanaan Pembangunan
8. Kelembagaan Desa
9. Kebencanaan
10. Usaha & Digitalisasi 

Prinsip Inklusivitas: Data Terpilah Menjawab Kebutuhan Kelompok Rentan

Analisis tajam yang melandasi perancangan SID ini adalah transisi dari sekadar "data agregat" menjadi "data mikro yang bisa ditindaklanjuti (actionable data)". Fokus khusus diberikan pada penguatan variabel data terpilah yang sensitif terhadap gender, anak, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.

Sebagai contoh konkret, variabel pendataan anak tidak sekolah tidak lagi sekadar menghitung angka, tetapi membedakan batasan umur, jenis disabilitas, hingga tingkat kesejahteraan keluarga. Dengan begitu, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dapat langsung merumuskan aksi nyata, baik berupa penjangkauan langsung, rujukan layanan sosial, maupun alokasi dukungan pendidikan presisi dari APBDes.

Solusi Berkelanjutan untuk Wilayah Kepulauan

Mempertimbangkan kondisi geografis NTT sebagai wilayah kepulauan dengan keterbatasan akses internet di beberapa titik, arsitektur teknis SID dirancang sangat adaptif. Sistem ini disepakati memiliki mekanisme pemutakhiran online dan offline. Operator desa dapat memasukkan dan menyimpan data sebagai draft saat tidak ada sinyal, lalu mengirimkannya secara otomatis ke tingkat kabupaten dan provinsi saat terkoneksi.

Selain itu, skema pengolahan data memberikan ruang otonomi kepada pemerintah desa sebagai produsen utama data, sekaligus menempatkan kabupaten/kota sebagai fasilitator dan provinsi sebagai pengarah standar serta pengelola integrasi dengan Portal SASANDO dan sistem nasional.

Langkah Konkret dan Dampak Jangka Panjang

Sebagai tindak lanjut (action plan) pasca-workshop, tim teknis dibentuk untuk:

• Finalisasi matriks variabel minimum dan rancangan awal kamus data.
• Penyusunan kertas kebijakan (policy paper) untuk advokasi strategis pimpinan daerah.
• Pelaksanaan FGD pendalaman uji prototipe aplikasi SID.

Melalui konsensus bersama ini, Provinsi NTT Bersama SKALA NTT membuktikan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan berbasis data (data-driven policy) dari level paling bawah—menjadikan desa tidak hanya sebagai objek pendataan, melainkan subjek utama dalam menuntaskan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. 

Penulis : Marlis Djira 

Editor : Nini Kiak