Berita

Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 mengusung tema “Ekonomi yang Kokoh, Infrastruktur yang Handal dan SDM yang Berkualitas” digelar oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bertempat di  Hotel Aston Kupang selama 2 (dua)  hari dari tanggal 22 sampai dengan 23 April 2024 .  

Pelaksanaan Musrenbang ini secara bertahap pada level Pemerintah dimaksudkan untuk memperoleh usulan-usulan dan rencana pembangunan daerah dan nasional berdasarkan skala Prioritas Pembangunan yang disesuaikan dengan arah kebijakan guna pencapaian target Pembangunan Daerah dan Nasional. Prioritas Pembangunan Daerah selalu diutamakan dalam menentukan kualitas usulan berdasarkan hasil Musrenbang, dengan mengoptimalisasikan sumber pembiayaan dari APBD, APBN dan sumber-sumber pembiayaan lainnya baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Guna menciptakan Perencanaan yang selaras antara Program Pemerintah Pusat dan Program Pemerintah Daerah, setiap usulan rencana Pembangunan agar dapat disinkronkan dengan penentuan lokasi prioritas dan berbasis data terpadu.

Dr. Drs. Robert Simbolon, MPA Plh. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat telah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu  "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Arah Kebijakan Prioritas RKP Tahun 2025 ialah 1. SDM Berkualitas (SDM Berdaya Saing dan Produktif), 2.Infrastruktur Berkualitas (Infrastruktur untuk Peningkatan Produktivitas), 3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan (Pembangunan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan). Sementara tema oleh Pemerintah Provinsi NTT yaitu  “Ekonomi Yang Kokoh, Infrastruktur yang Handal dan SDM yang Berkualitas”, dengan 1. Prioritas Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial, 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, 3.Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup,kewilayahan dan mitigasi bencana dan 4. Reformasi birokrasi. Sebelum menutup sambutannya beliau menyampaikan pesan dari Mendagri yang perlu menjadi perhatian dalam kegiatan musrembang antara lain pertama Musrenbang perlu didorong sebagai forum menampung aspirasi dan masukan dari berbagai stakeholders guna memperdalam berbagai perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif atas permasalahan dan isu pembangunan Jangka Panjang. Kedua Pengoptimalan pengelolaan potensi daerah sebagai bagian pertimbangan strategis dalam penentuan solusi permasalahan pembangunan daerah. Ketiga Kolaborasi berbagai pihak termasuk non pemerintahan (Pentahelix) dengan komitmen yang tinggi dalam pembangunan dapat diwujudkan dengan kerjasama dengan pembagian peran yang jelas menjadi kunci penyelesaian permasalahan dan isu pembangunan yang kompleks. Keempat  Memperhatikan dengan aktif berbagai dinamika kebijakan dan arahan pembangunan nasional sebagai bagian dari menjamin sinkronsasi, keselerasan, dan kesinambungan pembangunan Pusat dan Daerah.

Dalam sambutan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan 3 (tiga) arahan yaitu Tantangan Pembangunan Global dan Nasional 2025 dengan Aktivitas perekonomian dunia mengalami perlambatan di tahun 2023 seiring dengan menurunnya aktivitas perdagangan dan manufaktur, harga komoditas, serta upaya bank sentral berbagai negara untuk menurunkan inflasi. Namun, pertumbuhan ekonomi dunia Tahun 2025 diperkirakan lebih baik dibandingkan capaian Tahun 2023 dan Outlook 2024. Pertumbuhan ekonomi global lebih banyak didorong oleh negara-negara Emerging Markets.Rancangan RKP 2025 dan Pokok-Pokok Pikiran Pembangunan Provinsi NTT dimulai dari Rancangan Peta Arah Pengembangan Wilayah Bali Nusa Tenggara 2025. Tema bagi Provinsi NTT sebagai Pusat Pariwisata Bahari dan Minat Khusus Bertaraf Internasional. Isu Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, dijabarkan dengan segmentasi sebagai berikut

• Sosial : Masih rendahnya kuantitas, kualitas, serta distribusi fasilitas dan tenaga pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat (IPM), Masih tingginya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Provinsi NTT.

• Ekonomi : Belum optimalnya pengembangan ekosistem kepariwisataan dan sentra komoditas unggulan yang berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi wilayah.

•Sarana dan Prasarana : Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur konektivitas serta pelayanan dasar dalam mendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber EBT serta pengelolaan dan distribusinya dalam memenuhi kebutuhan energi listrik secara mandiri dan berkelanjutan.

• Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan kapasitas fiskal daerah.

• Sosial Budaya dan Ekologi : Belum optimalnya upaya mitigasi dan adaptasi risiko bencana dan perubahan iklim. Mengakhiri sambutan ada beberapa rekomendasi yang menjadi perhatian  yaitu Pemerataan dan peningkatan akses serta kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan serta penyiapan sarana, prasarana, dan sistem pelayanan kesehatan berupa sistem rujukan kepulauan, telemedicine, serta sistem sister hospital Penyiapan sarana, prasarana, dan penyediaan layanan pendidikan berkualitas Penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi untuk nilai tambah dan produktivitas sektor unggulan (Rumput Laut) secara optimal dan berkelanjutan, termasuk penyiapan tenaga kerja lokal.

Penyiapan kawasan pariwisata rintisan dengan integrasi akses, infrastruktur pendukung wisata, dan tenaga kerja lokal.Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas destinasi pada kawasan pariwisata premium Labuan Bajo Pembangunan dan peningkatan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Sumba Peningkatan infrastruktur dan konektivitas intra dan antarwilayah yang menjangkau seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk menuju pusat pelayanan dasar dan pusat perekonomian. Penyediaan dan pemerataan infrastruktur pelayanan dasar, seperti air minum dan sanitasi layak dan aman, penyediaan perumahan,ketenagalistrikan dan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi. Terakhir adalah Peningkatan kapasitas keuangan, kelembagaan, dan aparatur daerah.

Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD diwakili oleh Wakil Pimpinan DPRD NTT Dr. Ince D.P. Sayuna,SH,M.Hum dan diserahkan kepada Penjabat Gubernur NTT. Acara dilanjutkan dengan menampilkan Suara Anak, Difabel dan Perempuan, Penandatangan Berita Acara Hasil Musrembang RKPD 2025 dan diakhiri oleh sambutan Penjabat Gubernur NTT.  

“Saya berharap komitmen keterpaduan dan kebersamaan harus berlanjut makin baik ke depan dalam upaya mewujudkan target-target Pembangunan. Pastikan kesejahteraan masyarakat, libatkan semua stakeholders dalam pembangunan yang dilakukan, serta cegah dan eliminir berbagai bentuk pelanggaran, penyalahgunaan wewenang,korupsi dan kolusi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan”, kata Ayodhia G.L. Kalake Penjabat Gubernur NTT  mengakhiri sambutannya.

Kegiatan hari kedua  Musrenbang RPJPD dibuka oleh Asisten Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT dan dilanjutkan dengan panel diskusi yang dimoderasi oleh Sekretaris Bappelitbangda Provinsi NTT dengan  Nara Sumber Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT, Tenaga Ahli yang menyampaikan catatan kritis Rancangan RPJPD Provinsi NTT dari akademisi Prof. Ir.Fredrik L.Benu,M.Si,Ph.D dan Dr. Frits O Fanggidae, MEP dari  Provincial Government Adviser SKALA – NTT.

Catatan kritis yang disampaikan antara lain adalah PerhatikanHasil Penyelarasan RPJPD NTT dengan RPJPN 2025 – 2045, Karakteristik Dokumen RPJPD 2025-2045 yang perlu dipahami,Penyatuan orientasi hanya bisa terwujud jika substansi dokumen perencanaan berciri “integrative” dan harus berbobot“imperative”. Karena ciri “integrative” dan “imperative” ini, maka dokumen perencanaan (RPJPD) lebih berasal “top-down” jika harus disandingkan dengan rasa “bottom-up”. Walaupun demikian semangat “bottom-up” tidak boleh dinisbahkan. Forum MUSRENBANG ini menjadi wacana yang harus dioptimalkan pencapaian masukan guna penyempurnaan Draft Dokumen RPJPD,  Karena sifat “imperative” , maka seluruh target pencapaian harus dibagi habis secara berjenjang dan periodik, Pembagian harus dilakukan berprinsip  equality;  equitable dan  reachable.

“Makna Filosofi kata “NUSANTARA” adalah Filsafat Nusantara lahir sebagai penjamin persatuan dan kesatuan bangsa, sebagai indentitas bangsa Indonesia yang berasal dari otentisitas diri sendiri, dan sebagai falsafah kehidupan bagi bangsa Indonesia. Karena itu, Filsafat Nusantara adalah pemikiran yang lahir dari bangsa Indonesia, oleh bangsa Indonesia,dan untuk bangsa Indonesia, dalam konteks negara kepulauan. Makna kata INDONESIA: Merujuk pada konsep “Negara”. Juga mengandung makna bangsa, budaya, bahasa yang ada dalam konsep negara kesatuan. Arti Indonesia menggambarkan Negara dengan segudang keragamannya. VISI dalam RPJPN menekankan pada visi sebagai suatu bangsa dengan identitas “keindonesiaannya”. Bahwa kita boleh menggapai “emas” di 2045, tetapi jati diri sebagai suatu kesatuan identitas bangsa, identitas negara, identitas geopolitik, identitas sosial-budaya tidak boleh pernah “tercabik” oleh kemajuan itu sendiri, Pandangan terhadap “Nusantara” tidak boleh “blurry” dengan keemasan 2045. Makna Filosofi “FLOBAMORATA” adalah Suatu konsensus masyarakat NTT untuk menyatakan identitas diri sebagai sebuah Sub-sistem politik, ekonomi dan sosial budaya dalam konsep gugusan pulau yang membentuk semacam “mosaik” kesatuan (lingkaran-”ring”). Bahwa Flobamorata akan tetap eksis sebagai ring of geographical beauty, ring of political identity, ring of socio-cultural vitality, ring of economic prosperity. Makna kata NTT: Merujuk pada konsep “Sub-ordinasi Negara Kepulauan”. Juga mengandung makna keragaman suku, budaya, bahasa yang ada dalam konsep sub-ordinasi territorial negara. Artinya NTT menggambarkan satuan teritorial sebagai wilayah administrasi pemerintahan dibawah wilayah negara. VISI dalam RPJPD menekankan pada visi sebagai suatu kesatuan suku-bangsa dalam kosep wilayah kepulauan “FLOBAMORATA”. Bahwa kemajuan yang akan diraih di 2045, tidak boleh memudarkan semangat Flobamorata sebagai ring of geographical beauty, ring of political identity, ring of socio-cultural vitality, & ring of economic prosperity”, ucap Prof. Ir.Fredrik L.Benu,M.Si,Ph.D.

 Kegiatan ini diakhiri dengan Pembacaan Berita Acara Hasil Musrenbang RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 dan penandatanganan Berita Acara oleh Bupati/Pj.Bupati,Pj. Walikota se-NTT.

Penulis : Ita Kana (Pranata Humas Ahli Muda)

Editor    : Sylvia C.Francis (Kabid PIKP)

Foto       : Tim MM Dinas Kominfo Prov. NTT