Berita

Kementerian PPN/Bappenas melalui Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) menggelar Entry Meeting Oceans for Prosperity – LAUTRA (Lautan Indonesia untuk Kemakmuran) dengan tema “Strategi Penguatan Kebijakan Pendanaan Inovatif untuk Konservasi dan Ekonomi Pesisir dan Laut”, dengan memilih NTT sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan tersebut. Kegiatan diselenggarakan di Hotel Harper Kupang, pada Kamis (20/6/2024). Kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia yang berkomitmen lebih meningkatkan pengelolaan ekosistem pesisir Indonesia yang efektif, dan mengembangkan mata pencaharian berkelanjutan. LAUTRA merupakan upaya nyata dari Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi laut dan perikanan terumbu karang, serta membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal di 11 provinsi, termasuk provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan dukungan dana hibah Pro-Blue dari Bank Dunia.

Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Direktur Eksekutif ICCTF, Koordinator Tata Kelola Laut dan Pesisir, Direktorat Kelautan dan Perikanan, PPK Satker MWA ICCTF, PIU LAUTRA, ICCTF, perwakilan Bank Dunia, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perwakilan Pemerintah Provinsi NTT, NGO, perwakilan swasta, akademisi dari universitas, para jurnalis, dan mitra pelaksana. Kegiatan ini bertujuan untuk memaparkan rencana implementasi LAUTRA, khususnya dalam penyusunan strategi pembiayaan berkelanjutan untuk infrastruktur kawasan konservasi laut dan pengembangan UMKM serta membangun sinergi dengan para pemangku kepentingan di NTT. 

Acara diawali dengan sambutan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Sulastri H.I. Rasyid. Dalam sambutannya, Sulastri menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian PPN/Bappenas yang sudah memilih NTT sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan LAUTRA. NTT adalah Kawasan dengan 2/3 wilayahnya adalah laut. Sebagian wilayah tersebut adalah wilayah konservasi baik nasional, yakni Taman Nasional Perairan Laut Sawu yang dikelola oleh BKKPN Kupang, maupun empat kawasan konservasi daerah yakni Taman Perairan Kepulauan Alor, Lembata, Flores Timur dan Sikka. Kawasan-kawasan tersebut termasuk dalam Proyek LAUTRA. Tiga lainnya ada di Ende, Nagekeo dan Belu yang sedang diinisiasi agar dapat masuk. Sulastri mengharapkan adanya pengelolaan yang baik, terkoordinasi dan integrative dengan semua stakeholder baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Untuk Alor, ia sangat berbahagia dan bangga dengan nilai yang sudah dihasilkan, karena pengelolaan di Alor termasuk dalam kategori Evika “gold”. Pengelolaannya jelas membutuhkan integrasi pengelolaan serta pendanaan dari semua stakeholder. Menurutnya, ke depan, pendanaan dari LAUTRA akan memperkuat pengelolaan berkelanjutan tersebut baik untuk terumbu karang, laut, maupun masyarakat pesisir, sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya secara nyata.

Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Kelautan dan Perikanan KementrianPPN/Bappenas, Mohamad Rahmat Mulianda.

“Khusus untuk daerah provinsi NTT, kegiatan program Lautra akan difokuskan pada dua Kawasan Konservasi Perairan, yaitu KKPN Laut Sawu dan KKPD Selat Pantar-Alor,” kata Rahmat membuka sambutannya.

“Melalui kajian pemetaan potensi dan strategi pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat yang berada dalam kawasan maupun area sekitarnya yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi,” ujarnya.

“Proyek LAUTRA merupakan Inisiatif Revolusioner untuk pembiayaan inovatif dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir,” katanya.

Mengakhiri sambutannya, Rahmat mengharapkan beberapa hal dari Kegiatan LAUTRA yaitu:

1.   Potensi dan pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat yang berada dikawasan maupun area sekitarnya.

2.   Masukan dan rekomendasi untuk mempersiapkan penyusunan strategi pembiayaan jangka panjang berkelanjutan di Kawasan Konservasi Perairan dengan adanya peluang dan analisis kesenjangan.

3.   Masukan dan rekomendasi untuk mempersiapkan penyusunan strategi pembiayan jangka panjang berkelanjutan untuk UMKM antara lain Akses modal (LPMUK, Perantara Sektor Swasta) dan Integrasi Kesetaraan Gender.

4.   Strategi “blue finance” dalam pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang berkelanjutan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan standar internasional.

Selanjutnya sambutan oleh Tonny Wagey selaku Direktur Eksekutif ICCTF. Tonny menegaskan kegiatan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) melalui Proyek Ocean for Prosperity Project-LAUTRA bertujuan memperkenalkan strategi pendanaan inovatif untuk konservasi dan ekonomi pesisir untuk memperkuat kerangka kebijakan, serta mengembangkan investasi jangka panjang dalam sektor ekonomi biru guna meningkatkan pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi dan perikanan, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Keluaran LAUTRA adalah tiga komponen yaitu penguatan lingkungan pendukung, kerangka kerja kebijakan untuk pendanaan biru, dan pengembangan strategi investasi jangka panjang untuk sektor prioritas ekonomi biru.

“Dukungan dari Pemerintah Nusa Tenggara Timur, terutama terkait data dan informasi kawasan konservasi, sangat kami harapkan untuk kelancaran implementasi program ini. Pengelolaan MPA dan perikanan harus ada isu pendanaan yaitu pendanaan inovatif yang merupakan hal yang penting bagi keberhasilan Pengelolaan MPA dan Perikanan. Blue Finance adalah instrumen pendanaan untuk mendanai implementasi Pengelolaan MPA dan Perikanan,” jelasnya.

Tonny menambahkan bahwa inovasi pendanaan yang dikembangkan melalui program LAUTRA merupakan salah satu kunci keberhasilan program pemerintah dalam melindungi ekosistem terumbu karang Indonesia. Instrumen pendanaan seperti Coral Bond adalah obligasi yang sangat menarik bagi para investor yang saat ini menjadikan keberhasilan konservasi ekosistem sebagai dasar pembayaran keuntungan investasi berdampak yang marak di seluruh dunia.

Beliau juga menyampaikan refleksi untuk pengelolaan laut Indonesia di akhir sambutannya, sebagai berikut.

1.   ICCTF sebagai lembaga pemerintah yang terbuka untuk penyaluran pendanaan bagi perubahan iklim.

2.   Potensi laut Indonesia begitu kaya, namun ancaman nyata dari perubahan iklim dan dampak antroplogis lainnya dapat menghilangkan potensi optimal dari laut Indonesia.

3.   Ekonomi Biru sebagai solusi untuk mencapai keseimbangan untuk keberlanjutan antara kelestarian ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

4.   Pendaan Biru merupakan langkah strategis untuk memicu investasi signifikan dalam perputaran roda perekonomian biru di Indonesia.

5.   Coral Bond adalah contoh nyata implementasi instrumen pendanaan biru.

Kegiatan dilanjutkan dengan talk show yang menghadirkan panelis dari Tim Ahli, Rektor Unipa Maumere, dan Kepala BKKPN Kupang, juga dilakukan secara paralel Doorstop dengan media/jurnalis. Acara penutup dilakukan dalam Focal Grup Discussion  (FGD) agar dapat mengumpulkan informasi dan data awal Strategi Pendanaan Biru di Provinsi NTT. Para pesertanya berasal dari unsur Bapperida Provinsi NTT, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Universitas Muhammadyah Kupang dan Ketua Harian Dewan Konservasi Perairan Provinsi NTT.

Seluruh rangkaian acara ditutup secara resmi oleh Tonny Wagey. Ia menyampaikan terima kasih atas penerimaan, dan mengharapkan agenda selanjutnya di NTT sebagai tindak lanjut dari kegiatan hari ini.

Penulis: Ita Kana (Pranata Humas Ahli Muda)

Penyelaras bahasa: Mario F. Lawi (Pranata Humas)

Editor: Sylvia C.Francis (Kabid PIKP)