Gubernur NTT Dorong Sinergi Percepatan Program Makan Bergizi Gratis di Daerah Terpencil
Kupang - Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, membuka secara resmi Rapat Validasi Titik Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) di daerah terpencil dalam rangka percepatan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (2/10) pagi, bertempat di Hotel Aston Kupang.
Dalam kegiatan ini, Gubernur hadir didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Joaz Bily Oemboe Wanda. Hadir pula Tenaga Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Florensio Mario; Sekretaris Satgas MBG sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Nyoman Gede Anom; serta para Koordinator wilayah BGN se-NTT.
Rapat Validasi Titik SPPG bertujuan menghasilkan data lokasi yang akurat, sehingga penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dapat dilakukan secara lebih efektif. Data geospasial sangat penting untuk memastikan SPPG berada di wilayah yang tepat dan terpencil, sekaligus menghindari duplikasi lokasi. Selain itu, data ini membantu menganalisis aksesibilitas, seperti kondisi jalan, jarak ke pasar dan fasilitas kesehatan, serta kondisi geografis, sehingga strategi logistik dapat dirancang dengan tepat.
Gubernur dalam arahannya menekankan bahwa Program MBG bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga menyangkut masa depan generasi muda, pembangunan sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi lokal.
“Program MBG menyasar anak sekolah dan ibu hamil, sekaligus berdampak pada ekonomi masyarakat. Kita harus memastikan program ini tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar,” ujar Gubernur.
Dari target 800 SPPG di NTT, baru terealisasi 139 unit, sementara Provinsi NTB telah mendirikan 300 dari 600–700 SPPG. “Perbandingan ini menjadi pelajaran sekaligus tantangan bagi kita untuk mempercepat pencapaian target. Pertemuan hari ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan memperkuat kolaborasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan dua aspek penting yang harus diperhatikan dalam menyukseskan program ini, yaitu regulasi dan ekosistem lokal.
Pertama, dari sisi regulasi, diperlukan aturan yang jelas agar para penyelenggara SPPG mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal dari daerah sekitar. Dengan demikian, program ini tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat setempat.
Kedua, dari sisi ekosistem, Gubernur menegaskan perlunya dukungan pemerintah daerah dalam membangun sistem produksi, distribusi, dan pengolahan pangan lokal yang berkesinambungan.
“Pemerintah daerah siap membantu penyelenggara untuk membangun ekosistem yang menopang keberlangsungan program ini. Kita ingin agar masyarakat menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton. Dengan cara itu, dampak positif program ini akan terasa lebih luas dan berkelanjutan,” jelasnya.
Gubernur menyoroti pentingnya memberdayakan kelompok masyarakat seperti Petani, Nelayan, Peternak, dan UMKM lokal. “Kalau susu dan buah-buahan lain mungkin kita masih butuh dari daerah lain. Tetapi bahan kebutuhan yang lain misalnya beras, sayur-sayuran, daging dan ikan kita usahakan dari daerah setempat,” katanya.
Gubernur Melki juga menekankan evaluasi berkala yang menjadi kunci menjaga kualitas program. “Yang tidak memenuhi standar ditindak, kalau perlu ditutup. Tetapi bagi yang berhasil kita patut memberi apresiasi,” tegasnya
Tenaga Ahli Kepala BGN, Florensio Mario, menegaskan pentingnya sinkronisasi data dengan pemerintah daerah. “Setiap anak berhak mendapat manfaat program ini, termasuk yang tinggal di daerah terpencil. Targetnya, titik SPPG sudah terdata bulan Oktober dan didirikan pada November, sehingga awal tahun depan program dapat dijalankan secara penuh,” ujarnya.
Rapat ini diharapkan memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga ahli, dan masyarakat, sehingga NTT mampu mengejar ketertinggalan dan menjadi contoh pelaksanaan MBG di kawasan timur Indonesia.
Penulis : Oan
Foto : Nuel
Vdeo : Nur - Vera
Anda Suka Berita Ini ?
