Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Satker Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022
Pada
Kamis 14 Juni 2022 Pemerintah Provinsi NTT melalui Bappelitbangda Provinsi NTT
menyelengarakan Bimbingan Teknis Laporan Keuangan Bulanan Satker Lingkup
Pemerintah Provinsi NTT yang berlangsung di Aula Neo Aston Hotel Kupang.
Kegiatan Bimtek ini kembali diselenggarakan sebagai forum untuk mewujudkan peningkatan
akuntabilitas pengelolaan keuangan Satker Pengelola Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT mitra Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang Tahun Anggaran 2022, agar para pengelola tetap
fokus dan konsentrasi untuk memastikan setiap transaksi keuangan di tahun 2022
seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan.
Peserta
kegiatan ini adalah para Pengelola APBN lingkup Pemerintah Provinsi NTT mitra
KPPN Kupang TA. 2022. Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
NTT juga diundang sebagai peserta dan dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Keuangan
(Welmintje Bunga,SE), Bendahara Satker (Elis Apriliyanti,SE , Endang
Dewanti,S.Sos , Ernie R.Djari) dan Operator Satker (Tony Tapatab, SE, Amelia I.
Surat,S.Si, M.Kes, Saiful, Reinhard Radja Riwo, S.Kom, Nur Indah Kurnia Dewi,
Se). Hadir sebagai Narasumber adalah Kepala KPPN Kupang (I Gusti Bagus Eddy
Pramana Madurja) beserta pejabat terkait.
Adapun
materi yang disampaikan adalah, Capaian Output,IKPA,Rekonsiliasi dan migrasi
saldo di SAKTI. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yakni
aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi
SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan
hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi
satker yang ada. Aplikasi ini digunakan oleh Satuan Kerja yang mengelola APBN.
Dalam
paparan materi dan diskusi juga disampaikan bahwa capaian realisasi kegiatan
APBN sampai dengan kondisi awal Juni 2022 rata-rata masih rendah termasuk Dinas
Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, hal ini karena
kagiatan APBN belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu Revisi Anggaran
pada tingkat pusat.
Kegiatan
ini sangat bermanfaat bagi para petugas satker untuk menambah pemahaman tentang
penyesuaian beberapa kebijaka pengelolaan Keuangan daerah sekaligus sebagai
ajang pengauatan sinergis, bertukar informasi dan pengalaman dalam pengelolaan
keuangan dan administrasi juga mengenai permasalahan yang sering muncul yang
mungkin menjadi kendala seehingga Perangkat Daerah dapat menyajikan informasi
laporan keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan serta penyusunan
anggaran yang lebih akuntabel. (EP