Berita

Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Kupang, 11 Oktober 2024

Penjabat Gubernur NTT Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P mengutarakan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur sebagai dukungan penunjang produktivitas ketahanan pangan di wilayah Nusa tenggara Timur. Hal tersebut diungkapkan beliau pada saat diwawancarai Jurnalis British Broadcasting Corporation (BBC) Indonesia Eliazar Ballo dan Jurnalis Kompas Frans Pati Herin di ruang kerjanya pada Jumat (11/10/2024).

”Di Provinsi NTT saat ini dibangun 7 bendungan dengan volume tampung air masing-masing diantaranya Bendungan Tilong (19 Juta M3), Bendungan Raknamo (14,09 Juta M3), Bendungan Rotiklot (3,3 Juta M3), Bendungan Napung Gete (11,22 Juta M3), Bendungan Temef (44,9 Juta M3), Bendungan Manikin (28,2 Juta M3), Bendungan Lambo Mbay (51,7 Juta M3). Ini tentunya sangat membantu masyarakat terutama dibidang pertanian,” jelas Andriko.

Ia menjelaskan, bendungan-bendungan tersebut akan dioptimalkan penggunaannya untuk irigasi sampai pada lahan pertanian di masyarakat, “Pembangunan bendungan bukan hanya infrastruktur primer saja tapi akan diikuti dengan infastruktur sekunder dan tersier berupa saluran distribusi sampai ke lahan pertanian milik masyarakat. Ini sangat penting karena pemanfaatan bendungan harus maksimal,” ujarnya.

”Semua bendungan ini perlu ada pengelolaan dan perawatan secara rutin sehingga air yang ditampung tetap dalam jumlah yang besar. Saluran pipa dari bendungan sampai lahan harus lancar agar pengairan tetap berjalan dengan baik,” kata Andriko.

Andriko mengungkapkan, Provinsi NTT ini memiliki cakupan geografis yang beraneka ragam mulai dari daerah wilayah yang datar, dan berbukit serta gunung. Selain itu curah hujan cukup rendah menyebabkan minimnya ketersediaan air untuk produktivitas pangan. Sehingga sangat penting untuk dibangun infrastruktur seperti bendungan ataupun embung / waduk untuk menjaga atau meningkatkan kapasitas ketersediaan air untuk pengairan hingga peningkatan produktivitas pangan.

”NTT ini sangat berpeluang untuk produktivitas sektor lahan kering. Pemanfaatan lahan kering sangat bisa dilakukan asalkan dengan ketersediaan air yang cukup yaitu dengan membuat embung yang tersebar di setiap wilayahnya. Manfaatnya sangat besar karena bisa menampung air hujan ataupun bisa menggunakan aliran sungai,” kata Pj. Gubernur.

”Strategi yang baik harus bisa mencetak lahan pertanian. Kalau lahan sawah ini infrastruktur irigasinya adalah bendungan sedangkan lahan kering infrastruktur irigasinya adalah embung disesuaikan dengan kebutuhan luas lahan,” tambahnya.

Andriko juga menjelaskan, bendungan dengan biaya pembangunan yang besar tidak semata untuk irigasi saja tetapi juga membawa nilai ekonomi yang lain seperti pemanfaatannya untuk budidaya ikan air tawar bahkan nilai pariwisata. ”Seperti bendungan Temef yang belum lama ini diresmikan Presiden Jokowi, sudah ada nilai pariwisata karena ada beberapa spot menarik disana. Air tawar bendungan juga bisa dimanfaatkan untuk budidaya ikan air tawar untuk menambah nilai ekonomi lain serta menjadi sarana distribusi air bersih bagi masyarakat,” tambahnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Pj. Gubernur mengungkapkan, tolak ukur atau perbandingan perubahan dari adanya bendungan adalah pada tingkat produktivitas pertanian dan juga jumlah lahan yang bertambah.

”Tolak ukur akhir dari optimalisasi pemanfaatan infrastruktur bendungan adalah tingkat produktivitas  panen yang meningkat dan juga luas lahan yang bertambah luas dari luas lahan sebelumnya. Misalnya sebelum ada bendungan masyarakat hanya bisa panen satu kali saja selama 1 tahun, kini dengan adanya bendungan maka bisa panen 2 kali bahkan 3 kali setahun. Selain itu luas lahan juga akan bertambah dengan pemanfaatan air yang melimpah yang juga berpengaruh pada hasil panen yang beraneka ragam. Luas lahan kalau bertambah maka bisa ditanam dan panen yang aneka ragam seperti jagung, kedelai, dan sorgum serta umbi-umbian juga sayur dan buah,” ungkapnya.

Andriko juga mengatakan pentingnya pembinaan petani untuk peningkatan kapasitas SDM. ”Program pemberdayaan masyarakat tetap dibutuhkan misalnya untuk pemberdayaan kelompok tani, perencanaan kelompok tani dan pemanfaatan lahan serta air yang ada dari pembangunan bendungan,” kata Andriko.

”Selain itu juga pemerintah dan semua pihak juga harus membantu perlu menyiapkan off takernya. Harus ada pasarnya sehingga produksi tani terserap pasar. Impian setiap Petani yaitu hasil panen dapat dijual dengan harga yang sesuai keinginan mereka. Untuk mendukung hal itu, saat ini kita telah bersama Bupati/Walikota Se-NTT akan segera menyiapkan Perda sebagai bentuk komitmen mendukung Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Penganekaragaman Pangan Berbasis Potenssi Sumber Daya Lokal. Ini juga akan membantu terserapnya hasil panen Petani dalam hal ini pemanfaatan sumber daya lokal. Jadi ada peningkatan daya beli masyarakat terhadap pangan lokal dan sebaliknya juga memberikan manfaat ekonomi bagi para Petani lokal.” Jelas Andriko.

Turut hadir mendampingi Pj. Gubernur NTT pada kesempatan tersebut, Plt. Kadis PUPR Provinsi NTT, Benyamin Nahak.

Demikian Siaran Pers ini dibuat untuk dipublikasikan.

Penulis : Meldo Nailopo

Foto : Yozhy Hoely