Berita

Kupang, 3/10/2025 – Memasuki hari terakhir Rapat Koordinasi Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, agenda pembahasan diawali dengan materi mengenai transformasi digital pemerintahan. Sesi ini menghadirkan Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah dari Kementerian PANRB RI, Mohammad Averrouce, yang menekankan percepatan digitalisasi layanan publik sebagai arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029.

Dalam paparannya, Averrouce menegaskan bahwa transformasi digital merupakan perubahan tata kelola pemerintahan secara holistik atau menyeluruh. “Transformasi Digital Pemerintah bukan tentang teknologi semata, melainkan transformasi menyeluruh untuk menghasilkan pelayanan optimal,” jelasnya.

Ia juga menggarisbawahi arahan Presiden RI melalui Asta Cita yang menekankan pentingnya layanan publik berbasis teknologi yang transparan, inklusif, dan efisien. Program prioritas yang ditekankan meliputi penyediaan layanan publik digital di sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan usaha. Layanan ini dirancang agar “cepat, tepat, dan terjangkau,” serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan lebih responsif.

Selain itu, dokumen pembinaan yang disampaikan juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas ASN agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Peningkatan budaya dan kompetensi digital ASN dipandang sebagai kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang inovatif dan humanis dalam menghadapi era digital.

Sejalan dengan itu, capaian indeks administrasi publik Indonesia di ASEAN mencerminkan bahwa tata kelola administrasi publik nasional telah memiliki fondasi yang cukup kuat dan mampu bersaing di tingkat global. Berdasarkan publikasi Blavantik Index of Public Administration (BIPA) 2024, Indonesia memperoleh skor sekitar 0,61 dari skala 0,00–1,00, dengan rincian peringkat pada empat domain utama, yaitu Strategi dan Kepemimpinan (36), Kebijakan Publik (36), Pelayanan Publik (54), serta Sumber Daya Manusia (38). Adapun Indeks SPBE Nasional Tahun 2024 berada pada angka 3,12 dengan kategori “baik.”

Meski demikian, pemerintah menilai masih diperlukan penguatan budaya kerja serta peningkatan profesionalisme ASN agar pelayanan publik semakin optimal. Upaya ini juga harus memperhatikan isu-isu strategis global menuju Megatren Dunia 2045, meliputi dinamika demografi global, urbanisasi, peranan emerging economies, perdagangan internasional, keuangan internasional, pertumbuhan kelas menengah, persaingan sumber daya alam, perkembangan teknologi, perubahan iklim, serta pergeseran geopolitik.

Dengan adanya sosialisasi ini, pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota NTT diharapkan dapat mempercepat integrasi layanan digital, meningkatkan efektivitas tata kelola, serta memperkuat kepercayaan publik melalui layanan yang transparan, efisien, dan inklusif.

Penulis : Evi Cristiana & Mardika Bnani

Foto : Mardika Bnani

Penyunting : Ita Kana