Berita

Bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Kementrian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi di Daerah secara hybird. Turut hadir nara sumber Kepala BPS Margo Yuwono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Hortikultura dan Panglima TNI, Jaksa Agung Muda, Kepala Polri dan seluruh Kepala Daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan TPID NTT yang mengikuti secara daring (zoom meeting) bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi NTT (05/12).

“Perkembangan positif inflasi tidak terlepas dari pengaruh sinergi kebijkan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia serta berbagai mitra strategis lainnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam menurunkan laju Inflasi. Realisasi angka inflasi pada Bulan Nopember 2022 berada dibawah prakiraan awal, berdasarkan data BPS, tercatat rendah 0.09 persen (mtm) atau turun dari 5,71% ke 5,42 %. Angka Nasional Inflasi itu adalah agregat atau penjumlahan dari kerja pusat dan seluruh pemda. Oleh karena itulah Presiden mengharapkan agar pengendalian inflasi ini dilakukan ditangani dengan mekanisme setiap minggu seperti penanganan pandemi covid 19 terus dilakukan untuk membahas evaluasi sehingga kita semua tetap aware dan peduli serta lebih fokus dan menjadi skala prioritas”, kata Tito.

“Ini menyangkut masalah perut rakyat, kenaikan barang/jasa akan sangat langsung berdampak pada rakyat, oleh karena itu inflasi harus kita kendaikan. Apalagi ditengah situasi global sekarang yang mungkin tahun depan tidak ringan. Tapi IMF dan berbagai negara, pengamat dunia menyatakan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki pondasi keuangan ekonomi yang cukup kuat. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu negara yang cukup kuat bertahan”, lanjut beliau.

Adapun upaya yang dilakukan baik dari pihak pusat hingga daerah yaitu Melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, Melaksanakan Rapat Teknis Tim Pengendalian Infalsi Daerah; Menjaga Pasokan bahan Pokok dan barang penting; Melaksanakan pencanangan Gerakan menanam; Melaksanakan Operasi Pasar murah bersama dinas terkait; Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang; Berkoordinasi dengan darerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan; Merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi dan Memberikan bantuan transportasi dari APBD. 9 upaya ini dilaporkan secara berkala agar perkembangan inflasi dapat selalu di pantau.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan Kepala BP, Margo Yuwono mengenai Tinjauan Inflasi Akhir Tahun. Data yang disampaikan infalasi tahun ke tahun (November 2022 terhadap November 2021 adalah 5.42%). Inflasi tahun kalender 2022 (November 2022 terhadap Desember 2021 sebesar 4.82%) dan Inflasi bulan ke bulan (November 2022 terhadap Oktober 2022 yaitu 0.09%). Untuk data sebaran inflasi November 2022 menurut wilayah (year on year) yang tertinggi pada Tanjung Selor (9,20%), Jember (7,76%), Kota Kupang (7,30%), Kota Pare-pare (7,11%), Kota Bukit Tinggi (7,01%), Kota Jaya Pura (6,81%) dan inflasi terendah yaitu Kota Ternate (3,26%). Dalam pemaparannya disampaikan juga mengenai kondisi global sepanjang tahun 2022 di titikberatkan pada resiko baru dan respon terhadap ketidakpastian global mempercepat pemulihan pasca pandemik. Ada 6 aspek yang mempengaruhi yaitu Konflik Rusia Ukraina, Restriksi bahan pangan dan pupuk, kenaikan suku bunga, Krisis pangan dan energi, potensi stagflasi dan Peningkatan utang global. Menurut Margo Yuwono, faktor global; dan domestik berpengaruh terhadap inflasi sepanjang tahun 2022 adalah Improted inlation, Faktor musiman dan Penyesuaian harga.

Dalam Rakor ini, Mendagri memberi kesempatan kepada Sumatra Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Timur dan Jember untuk menyampaikan best practise. Penyampaian Best Practice dari Kota Tarakan oleh Walikota, dr Khairul,M.Kes. Beliau menyampaikan bahwa upaya pengendalian inflasi dilakukan dengan mengambil langkah-langkah kongkret antara lain melakukan rapat TPID secara rutin, monitoring harga di pasar setiap hari, mempublikasikan informasi harga melalui papan display dan videotron, membangun sinergitas dengan semua pemangku kepentingan pengendali inflasi, menjaga ketersediaan bahan pokok secara aman, Gerakan menanam bawang merah dan cabai, memperhatikan kelancaran distribusi bahan pokok termasuk berkoordinasi dengan BMKG terkait cuaca, membangun kerja sama antar daerah melalui pemberdayaan perusahaan umum daerah, sidak pasad dan operasi pasar, memberikan BLT subsidi kenaikan BBM kepada nelayan, dan mendorong penegakkan hukum terhadap pelaku usaha yang curang.

Setelah best practise, dilanjutkan dengan pemaparan mengenai Strategi Badan Pangan Nasional dalam Stabilasasi Pasokan dan Harga Pangan oleh Kepala Badan, dilanjutkan dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, kemudian Dirjen Hortikultura dan Panglima TNI. Rakor ini diakhiri oleh Mendagri, Tito Karnavian memberikan kesimpulan hasil Rakornas untuk ditindaklanjuti.

Setelah mengikuti Rakor, TPID NTT melanjutkan rapat dengan mendengarkan arahan kerja, koordinasi serta diskusi dari Kepala Kejaksaan Tinggi dan BI serta progress dari perangkat daerah yang menjadi anggota TPID.

Penulis/penyunting :  Sylvia C. Francis (Kabid PIKP – Diskominfo) 

                                           Ita Kana (Pranata Humas Diskominfo)